Feature

ICMI: Gejolak Politik Butuh Langkah Cepat dan Bijak Presiden

21
×

ICMI: Gejolak Politik Butuh Langkah Cepat dan Bijak Presiden

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum ICMI Prof. Arif Satria (Foto icmi.id)

ICMI menyampaikan keprihatinan atas gelombang demonstrasi yang meluas dan menelan korban jiwa. ICMI mendesak langkah cepat Presiden, empati pejabat, evaluasi kebijakan, serta mengingatkan pentingnya dialog damai dan kembali pada Pancasila.

Tagar.co – Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, mulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, hingga kota-kota lain, memunculkan keprihatinan mendalam dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Aksi yang semula berjalan damai kini berubah menjadi kerusuhan, perusakan fasilitas publik, bentrokan, bahkan menelan korban jiwa.

Unduh dan baca: Pernyataan Sikap ICMI Terhadap Situasi Politik dan Eskalasi Gelombang Demonstras

Menanggapi situasi tersebut, Majelis Pengurus Pusat ICMI mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Arif Satria, di Jakarta Ahad 31 agustus 2025.

Dalam pernyataan itu, ICMI menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya korban, termasuk seorang pengemudi ojek online yang menjadi simbol kesedihan rakyat kecil. Kehilangan seorang anak bangsa, menurut ICMI, adalah duka bagi seluruh rakyat.

Karena itu, aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas tragedi tersebut secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu, serta menindak tegas oknum yang terbukti bersalah.

Baca Juga:  Musyda ICMI Bojonegoro Digelar, Ini Hasilnya

ICMI juga menegaskan perlunya langkah cepat dari Presiden untuk meredakan ketegangan. Sebagai kepala negara, Presiden dituntut hadir dengan tindakan nyata yang tangkas, cepat, dan bijak.

“Rakyat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan sekadar janji politik,” tegas pernyataan itu.

Baca juga: ICMI Jawa Timur: Dengarkan Aspirasi Publik, Hindari Kekerasan

Selain itu, ICMI menyoroti akar kemarahan publik yang banyak bersumber dari kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya empati pejabat.

Para pejabat dan wakil rakyat diingatkan untuk berhenti mempertontonkan gaya hidup mewah dan sebaliknya menghadirkan narasi kebijakan yang menyejukkan serta fokus pada kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal dan praktik ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan justru menambah beban kehidupan sehari-hari.

Dalam pernyataan sikapnya, ICMI menekankan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, tetapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Unjuk rasa tidak boleh bergeser menjadi kekerasan dan anarki.

Baca Juga:  Idulfitri di Hari Jumat: Antara Kewajiban, Keringanan, dan Kedewasaan Beragama

Seruan ini juga ditujukan kepada aparat keamanan agar mengedepankan musyawarah dan dialog. “Kecendekiaan menuntut kita mencari solusi dengan akal sehat, bukan dengan emosi yang berujung pada perusakan,” bunyi pernyataan tersebut.

Lebih jauh, ICMI mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha menunggangi demonstrasi demi kepentingan politik sempit. Persatuan dan persaudaraan, ditegaskan ICMI, merupakan aset terbesar bangsa yang harus dijaga.

“Kita harus bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab,” ujarnya.

Di bagian penutup, ICMI mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi kebangsaan. Dengan itulah, Indonesia diyakini mampu melewati ujian sosial, politik, dan ekonomi yang sedang melanda.

“Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya,” bunyi pernyataan tertulis yang diterima Tagar.co, Ahad petang. (#)

Mohammad Nurfatoni