Silaturahmi khusus ICMI Orda Bojonegoro menjadi ruang diskusi kritis membahas korupsi, geopolitik global, hingga pentingnya menjaga independensi intelektual Muslim.
Tagar.co — Silaturahmi Khusus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Bojonegoro yang digelar di Warung Pinggir Nggawan, Senin (9/3/2026), tak sekadar menjadi ajang temu kangen para intelektual Muslim.
Forum tersebut menjelma menjadi ruang refleksi kritis untuk membahas berbagai persoalan bangsa, mulai dari isu korupsi, kebijakan ekonomi strategis, hingga arah politik global Indonesia yang dinilai kian kompleks.
Baca juga: Puasa dan Perang: Membaca Teks, Memahami Konteks
Ketua ICMI Orda Bojonegoro, Drs. H. Hanafi, M.Pd, dalam sambutannya menegaskan bahwa sejak awal berdiri, ICMI memposisikan diri sebagai penggerak pemikiran strategis umat. Peran itu dijalankan dengan merumuskan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan masyarakat, lalu menyampaikannya kepada para pengambil kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan.
“Ikhtiar ICMI adalah menghadirkan solusi. Kita merumuskan gagasan dari berbagai persoalan umat, lalu menyampaikannya kepada pemerintah, baik kepada bupati, gubernur, hingga presiden,” ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa peran tersebut tidak selalu mudah dijalankan, terutama di tengah dinamika politik dan kebijakan negara yang kerap dinilai belum sepenuhnya selaras dengan aspirasi keadilan publik.
Mengurai Isu Global dan Inkonsistensi Kebijakan
Kajian utama bertema “Islam dan Isu Aktual Global” disampaikan oleh Dr. H. Mundhar Fahman, M.Si, Anggota Dewan Penasehat ICMI Orda Bojonegoro. Dalam paparannya, ia menyoroti sejumlah isu nasional dan global yang dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola negara.
Menurutnya, berbagai kasus yang mencuat belakangan ini menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi serta keadilan ekonomi masih jauh dari harapan masyarakat.
Ia menyinggung sejumlah kasus strategis yang menjadi sorotan publik, antara lain dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh, pembenahan sektor bea cukai oleh Kementerian Keuangan, hingga polemik di kawasan industri Morowali yang mencuat melalui laporan Kementerian Pertahanan.
“Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola negara masih sangat kompleks. Publik menuntut transparansi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, Mundhar juga menyoroti dinamika geopolitik global yang dinilai turut memengaruhi posisi Indonesia. Ia menyinggung keterlibatan Indonesia dalam kebijakan internasional yang disebut sebagai BOP, yang disebut diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Israel.
Menurutnya, langkah tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi politik luar negeri Indonesia.
“Dalam sejarah, Indonesia pernah menjadi motor Gerakan Non-Blok yang menjaga kemandirian sikap politik internasional. Namun hari ini kita justru terlihat mengikuti blok kepentingan tertentu. Ini menjadi ironi bagi bangsa yang dahulu dikenal sebagai pelopor kemandirian geopolitik,” katanya.
Menguji Independensi Kaum Intelektual
Sesi dialog interaktif menjadi bagian paling dinamis dalam pertemuan tersebut. Sejumlah peserta menyampaikan kritik sekaligus kegelisahan terhadap peran kaum intelektual Muslim dalam menghadapi situasi nasional saat ini.
Drs. H. Khudlori, M.Si, Anggota Dewan Pakar ICMI Orda Bojonegoro, menyoroti pentingnya menjaga independensi organisasi intelektual.
“Independensi kaum intelektual juga dipertanyakan. ICMI Orda Bojonegoro perlu merumuskan sikap yang jelas terhadap kondisi seperti ini agar tetap mampu memperjuangkan keadilan sosial,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Drs. H. Ikhwanudin, M.Pd.I, Sekretaris Dewan Pakar ICMI Orda Bojonegoro. Ia mempertanyakan posisi ICMI di tingkat pusat di tengah dinamika politik nasional.
“Dalam situasi seperti ini, publik juga bertanya-tanya, apakah pimpinan pusat ICMI masih independen?” katanya.
Sementara itu, H. Sukir, S.Kep., Ns., M.Kes, Anggota Divisi Kesehatan dan Lingkungan Hidup ICMI Orda Bojonegoro, menilai bahwa masih terdapat ruang harapan melalui kebijakan otonomi daerah.
Menurutnya, otonomi daerah membuka peluang bagi organisasi masyarakat, termasuk ICMI, untuk berkontribusi nyata dalam memperkuat keadilan sosial di tingkat lokal, khususnya di Bojonegoro.
Amar Makruf sebagai Jalan Gerakan
Diskusi tersebut akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan penting: gerakan amar makruf nahi munkar harus berjalan secara seimbang. Kritik terhadap kebijakan publik perlu disertai dengan tawaran solusi yang konstruktif.
Para peserta forum juga menegaskan bahwa Al-Qur’an dan Hadis harus tetap menjadi pedoman utama dalam gerakan intelektual dan sosial umat.
Meneguhkan Istikamah di Bulan Ramadan
Menjelang waktu berbuka puasa, kegiatan ditutup dengan kultum yang disampaikan H. Suwito, M.Si, Sekretaris Dewan Penasehat ICMI Orda Bojonegoro. Ia mengangkat pesan dari QS Fushshilat ayat 30–31 tentang pentingnya istikamah dalam kehidupan beragama.
Menurutnya, istikamah tidak hanya berarti konsisten dalam ibadah, tetapi juga dalam menjaga integritas moral dan sosial.
“Orang beragama harus kuat dalam akidah, ibadah, dan akhlaknya. Ia juga harus kokoh dalam jam’iyahnya, dalam pengelolaan hartanya, bahkan dalam kekuatan mempertahankan nilai-nilai kebenaran,” ujarnya.
Di tengah berbagai dinamika bangsa, silaturahim ICMI Orda Bojonegoro ini menjadi pengingat bahwa peran intelektual Muslim tidak berhenti pada wacana semata, tetapi harus hadir sebagai kekuatan moral yang mengawal keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada umat. (#)
Jurnalis Ansorul Hakim | Penyunting Mohammad Nurfatoni
