Penurunan angka kemiskinan memang patut diapresiasi. Namun, jangan sampai euforia statistik membutakan kita dari realitas yang masih meradang. Statistik bukan sekadar deretan angka, ia adalah cerminan kehidupan rakyat.
Statistik Vs Realitas: Benarkah Kemiskinan di Indonesia Sudah Menurun? Opini oleh Dwi Taufan Hidayat, kolumnis
Tagar.co – Menarik membaca opini berjudul Angka Kemiskinan Murah Versi BPS tulisan Ahmadie Thaha yang dimuat di Tagar.co, Senin (20/1/25).
Tergelitik oleh euforia atas data Badan Pusat Statistik (BPS) soal angka kemiskinan Indonesia pada September 2024 sebesar 8,5 persen yang dianggap terendah dalam sejarah bangsa sejak 1960, saya mencoba melengkapa tulisan Ahmadie Thaha tersebut, sebab di balik gemerlap statistik itu, terbentang realitas yang jauh panggang dari api.
Apakah benar kemiskinan telah kita jinakkan? Ataukah kita hanya terbuai ilusi angka yang tak sepenuhnya merepresentasikan denyut nadi kehidupan rakyat?
Mari kita bedah satu per satu, menelusuri celah antara gemilang statistik dan realitas yang meradang:
Relevansi Garis Kemiskinan dan Realitas Ekonomi:
BPS menetapkan garis kemiskinan di angka Rp 595.242 per bulan untuk perkotaan dan Rp 566.655 untuk p4edesaan. Angka ini, menurut metodologi mereka, cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum 2.100 kalori per hari plus kebutuhan dasar non-makanan.
Baca juga: 25,22 Juta Penduduk Indonesia di Bawah Garis Kemiskinan
Sekilas, angka ini tampak logis. Namun, jika kita sandingkan dengan realitas, akan tampak jurang yang menganga lebar.
- Kebutuhan Hidup Seimbang: Apakah cukup 2.100 kalori itu? Dengan hanya berpatokan pada kalori, kita abai pada pentingnya keseimbangan gizi. Diet nasi dan garam mungkin cukup secara kalori, tetapi bagaimana dengan asupan vitamin, mineral, dan protein yang vital bagi kesehatan jangka panjang? Apakah kita ingin generasi penerus bangsa tumbuh dengan gizi seadanya, sekadar bertahan hidup, bukan berkembang secara optimal?
- Inflasi dan Biaya Hidup: Data BPS sendiri menunjukkan inflasi tahunan hingga akhir 2024 mencapai 3,2 persen. Namun, kenyataan di lapangan, terutama di kota-kota besar, seringkali lebih pahit. Harga bahan pangan dan jasa esensial melambung tinggi, seolah enggan tunduk pada angka-angka statistik. Contoh sederhana, harga seporsi nasi padang yang mencapai Rp 25.000 sudah jauh melampaui alokasi harian Rp 21.000 yang ditetapkan dalam garis kemiskinan BPS. Bagaimana mungkin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup layak dengan standar yang jauh tertinggal dari realita?
Garis Kemiskinan Internasional: Perbandingan yang Mengungkap Fakta:
Jika kita melirik standar internasional, perbandingannya semakin miris. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem di USD 2,15 per hari (sekitar Rp 33.000) dan kemiskinan moderat di USD 3,65 (sekitar Rp 55.000). Artinya, garis kemiskinan yang kita gunakan bahkan lebih rendah dari garis kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia!
Ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang kita gunakan terlalu permisif, membuat jumlah penduduk miskin tampak lebih kecil secara statistik. Jika kita mengadopsi standar USD 3,65, misalnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia mungkin akan melonjak drastis, bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari angka 24,06 juta yang dirilis BPS. Apakah kita berani melihat realitas ini?
Kemiskinan Multidimensi: Lebih dari Sekadar soal Uang
Kemiskinan bukan hanya soal angka di atas kertas, bukan pula sekadar tentang berapa rupiah yang masuk ke kantong. Kemiskinan adalah tentang martabat, tentang kesempatan, tentang masa depan. Inilah yang membuat Multidimensional Poverty Index (MPI) yang digagas UNDP menjadi lebih relevan. MPI tidak hanya menyoroti pendapatan, tetapi juga menimbang dimensi lain seperti:
- Pendidikan: Bayangkan anak-anak di pedalaman yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk bersekolah, dengan seragam lusuh dan buku tulis yang terbatas. Data Unicef pada 2023 menunjukkan sekitar 4,3 juta anak Indonesia putus sekolah, sebagian besar karena terhimpit kemiskinan.
- Kesehatan: Di sisi lain, meski BPJS Kesehatan tersedia, akses ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih menjadi barang mewah. Biaya transportasi ke rumah sakit besar di kota seringkali menjadi penghalang yang tak tertembus, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.
- Infrastruktur Digital: Belum lagi soal kesenjangan digital. Di era yang serba online ini, sekitar 20 persen rumah tangga di Indonesia masih belum terjamah internet (APJII, 2024). Bagaimana mereka bisa bersaing dan mendapatkan akses informasi yang setara?
Dimensi Struktural Kemiskinan: Akar Masalah yang Terlupakan
Lebih dalam lagi, kemiskinan di Indonesia juga terjerat oleh struktur ekonomi yang timpang.
- Ketimpangan Wilayah: Ketimpangan antarwilayah begitu kentara. Angka kemiskinan di wilayah Timur Indonesia, seperti Papua dan Papua Barat, masih bertengger di atas 20 persen pada 2024 (BPS). Ini menunjukkan bahwa kue pembangunan belum dinikmati secara merata.
- Ketimpangan Sektor: Ketimpangan sektor pun tak kalah mengkhawatirkan. Konsentrasi ekonomi yang terpusat pada industri dan jasa di Pulau Jawa membuat sektor pertanian dan nelayan di daerah lain terpinggirkan, produktivitas rendah, dan pendapatan pun stagnan.
Kritik terhadap Garis Kemiskinan sebagai Alat Statistik
Pada akhirnya, garis kemiskinan yang kita gunakan lebih menyerupai alat statistik ketimbang cerminan realitas sosial. Dengan menetapkan standar yang begitu rendah, kita berisiko mengabaikan kelompok rentan yang berada di “tepi jurang kemiskinan,” mereka yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi tetap berjuang untuk hidup layak.
Rekomendasi Kebijakan: Menuju Solusi yang Lebih Substantif:
Lantas, apa yang harus kita lakukan?
- Revisi Garis Kemiskinan: Sudah saatnya kita merevisi garis kemiskinan. Kita bisa mengacu pada standar internasional (USD 2,15 – 3,65) atau menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak (KHL) yang lebih realistis.
- Adopsi MPI: Adopsi MPI menjadi sebuah keniscayaan. Kita perlu melihat kemiskinan dari berbagai sisi, agar kebijakan yang diambil pun lebih tepat sasaran.
- Subsidi dan Perlindungan Sosial: Program perlindungan sosial seperti BLT, BPJS, dan subsidi bahan pokok harus diperluas dan diefektifkan, agar benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
- Pembangunan Daerah: Pembangunan daerah, terutama di wilayah terpencil, harus menjadi prioritas. Infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi harus ditingkatkan agar kesenjangan bisa diperkecil.
Penutup: Melampaui Euforia, Menuju Aksi Nyata
Penurunan angka kemiskinan memang patut diapresiasi. Namun, jangan sampai euforia statistik membutakan kita dari realitas yang masih meradang. Statistik bukan sekadar deretan angka, ia adalah cerminan kehidupan rakyat.
Jika pengukurannya tidak realistis dan kebijakannya tidak substansial, maka yang kita rayakan hanyalah sebuah ilusi. Hidup dengan martabat adalah tujuan sejati. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menyelamatkan angka, tetapi juga kehidupan masyarakat, agar tak ada lagi yang terpinggirkan dan terlupakan di balik gemerlap statistik. Sudah saatnya kita bangun dari euforia angka dan menghadapi realitas dengan langkah nyata.
