Kemendikdasmen luncurkan “Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya” melalui PKK dan PKW. Program ini membuka harapan baru bagi anak putus sekolah untuk mandiri dan berdaya saing, mengubah hidup mereka.
Tagar.co – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan sebuah terobosan baru. Mereka menggelar Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah (APS) SMK Berdaya Lewat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
Acara yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 30 Juni 2025, ini menjadi angin segar bagi ribuan anak muda yang terpaksa menghentikan pendidikannya. Program bertajuk “Kembali Berdaya, Kembali Bermakna” ini hasil kolaborasi strategis antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas, memberikan bekal keterampilan kerja dan berwirausaha bagi APS SMK.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed menegaskan komitmen pemerintah. “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bermutu, termasuk mereka yang putus sekolah karena berbagai sebab,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini wujud nyata dari upaya pemerintah mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. “Saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian, tidak hanya ijazah. Program tersebut memberikan peluang lebih besar untuk anak putus sekolah dapat bersaing di dunia kerja maupun merintis usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri Abdul Mu’ti.
Gerakan ini juga menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran dan jumlah APS, khususnya dari SMK. “Program PKK dan PKW juga bentuk partisipasi semesta dalam memastikan pendidikan benar-benar hadir untuk semua dan setiap anak Indonesia memiliki ruang untuk kembali berdaya dan kembali bermakna,” pesan Abdul Mu’ti.
Dukungan penuh datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia mengapresiasi inisiatif Kemendikdasmen ini.
“Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakkan ekonomi lokal di daerah masing-masing,” kata Hadrian.
Ia juga menekankan pentingnya peran industri dalam pelaksanaan program ini. “Hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program,” imbuhnya.
Merangkul Potensi Daerah 3T
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan lebih detail. Ia menyebutkan, kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dan kewirausahaan ini bagian integral dari program vokasional dan praktikal yang langsung relevan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“APS dari SMK ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan DUDI secara intensif selama satu sampai dua bulan sebagai bekal mereka untuk terjun ke dunia usaha maupun dunia industri,” terang Tatang.
Program kolaborasi ini akan menjangkau 33 provinsi dan melibatkan 245 LKP. Hebatnya, program ini tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi fokus perhatian.
Pemerintah daerah berperan aktif dalam menyiapkan data APS SMK. Data ini kemudian akan mereka salurkan ke LKP-LKP terpilih. LKP tersebut sudah terbukti berpengalaman dalam menyelenggarakan program PKK dan PKW, serta memiliki kerja sama yang kuat dengan mitra DUDI untuk penyerapan lulusan, termasuk UMKM, lembaga permodalan, dan platform digital yang membantu pemasaran dan pengembangan usaha lulusan.
Tatang menjamin keberlanjutan program ini. “Jadi, selesai program, untuk yang memilih PKK, APS SMK ini dapat langsung bekerja maksimal satu tahun setelah selesai program karena LKP penyelenggara telah bekerja sama dengan DUDI dan peserta juga sudah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi,” jelasnya.
Bagi peserta PKW, peluangnya juga tak kalah menjanjikan. “Sementara untuk peserta PKW, mereka bisa langsung membuka usaha karena selain ada pendampingan usaha, peserta juga diberikan bantuan modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku dan sebagainya,” tutup Dirjen Tatang.
Asa Baru dari Subang
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menyambut baik kolaborasi antara pusat dan daerah ini. Menurutnya, tingginya angka APS masih menjadi tantangan besar bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Namun, kolaborasi ini membuka peluang baru bagi para APS untuk mandiri.
“Para APS tetap menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung mereka sehingga memiliki bekal untuk bekerja maupun berwirausaha. Pelaksanaan PKK dan PKW di berbagai LKP harus melihat potensi lokal sehingga lulusan mampu terserap ke dunia kerja dan merintis usaha berkelanjutan,” pesan Purwanto.
Di Subang, Jawa Barat, harapan mulai bersemi. Pimpinan LKP Dwi Tunggal, Sulaeha, menuturkan, 14 APS SMK siap mengikuti pelatihan di lembaganya. “Mereka rata-rata putus sekolah karena faktor ekonomi, malas sekolah, atau karena kenakalan remaja. Mereka sangat antusias dengan program ini,” ujar Sulaeha.
LKP Dwi Tunggal, yang terletak di Desa Kasomalang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, akan melatih para APS ini dengan keterampilan tata busana. Salah satu peserta yang antusias adalah Nabila Aditya. Ia berharap program ini dapat mengubah hidupnya.
Nabila terpaksa putus sekolah dari SMK Riyadhul Jannah, Subang, pada tahun 2023 lalu. Sejak saat itu, ia menjadi buruh serabutan untuk menghidupi nenek dan kedua adiknya karena sulitnya mencari pekerjaan.
“Ini seperti melanjutkan mimpi saya. Saya dulu SMK Jurusan Tata Busana, tapi tidak pernah ikut praktikum karena tidak ada biaya. Dengan program ini, saya berharap bisa membuka usaha menjahit sendiri di rumah seperti mimpi saya dulu,” ujar Nabila dengan penuh harap. (#)
Penyunting Sayyidah Nuriyah
