Dari Malang, suara kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah tentang Konstitusi menggema. Kajian ulang hasil amandemen UUD 1945 bukan sekadar akademik—ia adalah panggilan untuk menyelamatkan arah demokrasi dari jebakan politik kekuasaan.
Tagar.co — Di tengah arus demokrasi yang sering terseret kepentingan politik jangka pendek, kampus-kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah memilih mengambil jeda untuk menimbang ulang arah bangsa. Dari ruang akademik, mereka mengajukan pertanyaan mendasar: masihkah konstitusi berjalan di atas cita-cita Pancasila?
Pertanyaan itu menggema dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) 2025 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 16–19 Oktober 2025.
Baca juga: Ratusan Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Rumuskan Arah Baru Pendidikan
Lebih dari 120 rektor PTMA dari seluruh Indonesia hadir dalam forum yang dimoderatori Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., menghadirkan para tokoh nasional dan pakar konstitusi untuk mengkaji ulang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta arah ketatanegaraan Indonesia masa depan, Jumat 18 Oktober 2025.
Mencari Jalan Kembali ke Ruh Pancasila
Semangat reformasi yang dahulu diusung untuk memperkuat demokrasi kini dinilai mulai menjauh dari nilai-nilai luhur bangsa. Rakernas menjadi ruang refleksi untuk menyoroti kian jauhnya praktik politik dan pembangunan dari akar ideologi Pancasila.
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Moh. Eddy Dwiyanto Soeparno, menegaskan pentingnya merumuskan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai arah pembangunan jangka panjang yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
“PPHN dibutuhkan agar arah pembangunan bangsa tidak berubah setiap kali pemerintahan berganti,” ujarnya. Pada zaman Orde Baru dikenal GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Menurut Eddy, dinamika ketatanegaraan saat ini mencerminkan tiga arus besar: keinginan kembali ke naskah asli UUD 1945 sebelum amandemen, pandangan bahwa sistem sekarang sudah tepat namun lemah dalam implementasi, serta dorongan untuk melakukan perubahan terbatas agar konstitusi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Evaluasi Filosofis dan Risiko “Kotak Pandora Politik”
Keynote speaker Jenderal TNI (Purn.) Agustadi Sasongko Purnomo menekankan bahwa kajian ulang UUD 1945 bukan sekadar wacana akademik, melainkan evaluasi mendasar terhadap pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa.
“Banyak persoalan filosofis, ideologis, dan hukum dasar kini tidak lagi selaras dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah fundamental negara,” tuturnya.
Sementara itu, Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum., menilai urgensi amandemen kelima harus dijawab dengan proses yang hati-hati dan partisipatif.
Ia menyoroti dominasi elite politik, lemahnya posisi DPD, dan mahalnya biaya pemilu presiden langsung sebagai tanda perlunya penyempurnaan sistem.
“Kalau amandemen dilakukan secara elitis dan politis, itu bisa membuka kotak pandora politik yang melemahkan sistem presidensial dan legitimasi konstitusi,” tegasnya.
Kritik Akademisi UI: Reformasi yang Gagal Menyentuh Akar
Dari Universitas Indonesia, Dr. Reni Suwarso menilai amandemen UUD 1945 gagal memenuhi misi reformasi. Ia menyebut konsep separation of power kini bergeser menjadi sekadar distribution of power dengan dominasi DPR atas sistem presidensial.
Ia juga menyoroti lemahnya hubungan pusat-daerah serta sistem ekonomi nasional yang tak konsisten.
“Partai politik kerap lebih mementingkan kekuasaan daripada kepentingan bangsa. Kalau negara begini terus, maka tidak akan ada Indonesia 2045,” ujarnya reflektif.
Kampus Muhammadiyah untuk Indonesia Berdaulat
Rakernas PTMA 2025 di UMM menjadi ruang dialektika intelektual yang berakar pada cita-cita reformasi sejati. Para rektor dan akademisi Muhammadiyah berharap kampus dapat terus berperan sebagai penjaga nurani bangsa—melahirkan gagasan konstitusional yang berkeadilan, demokratis, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
Dari forum inilah, suara kampus Muhammadiyah kembali menggaungkan pesan klasik Bung Karno: hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. (#)
Penyunting Mohamamd Nurfatoni
