OpiniUtama

Hardiknas 2025: Pendidikan Kita Masih Mencetak Pekerja, Bukan Pemilik Masa Depan

49
×

Hardiknas 2025: Pendidikan Kita Masih Mencetak Pekerja, Bukan Pemilik Masa Depan

Sebarkan artikel ini
Ulul Albab

Di Hardiknas 2025, pendidikan Indonesia dikritisi karena masih berorientasi mencetak pekerja. Sudah saatnya melahirkan generasi pemikir, pencipta lapangan kerja, dan pemimpin masa depan.

Oleh Ulul Albab; Ketua ICMI Orwil Jatim; Pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III, Wakil Rektor I, dan Rektor di Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Tagar.co – Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tapi pertanyaannya adalah: apa sebenarnya yang kita rayakan? Dan siapa yang kita perjuangkan?

Pendidikan di negeri ini terlalu lama terjebak dalam satu arah, yaitu mencetak lulusan yang siap bekerja, bukan siap menciptakan pekerjaan. Kita siapkan anak-anak untuk menjadi karyawan yang baik, bukan pemimpin usaha yang sukses.

Kita desain sekolah untuk menyalurkan tenaga kerja ke pasar, bukan untuk membangun pasar itu sendiri. Padahal, negara yang besar bukan hanya yang memiliki banyak pekerja, tetapi yang memiliki banyak pencipta lapangan kerja.

Baca juga: Memuliakan Pekerja: Refleksi Islam di Hari Buruh

Sejak awal, sistem pendidikan kita nyaris tak pernah menumbuhkan mentalitas wirausaha. Mata pelajaran kewirausahaan diajarkan seperti teori yang mati, bukan sebagai budaya hidup. Siswa diajarkan cara membuat laporan keuangan, tetapi tidak diajarkan bagaimana menghadapi kegagalan. Mereka bisa hafal rumus permintaan dan penawaran, tetapi tidak pernah betul-betul diajak menciptakan produk yang berkelanjutan.

Baca Juga:  Melatih Diri agar “Ketagihan” Membaca Al-Qur’an

Ki Hadjar Dewantara tidak pernah mengajarkan pendidikan sebagai pabrik tenaga kerja. Beliau mendambakan pendidikan yang membebaskan: yang mengembangkan nalar, karakter, dan keberanian untuk mandiri. Namun hari ini, sistem kita lebih mirip jalur antrean menuju status “siap kerja”—terutama kerja kantoran.

Tak heran jika banyak lulusan kita bingung setelah wisuda. Ijazah di tangan, tetapi tidak tahu harus ke mana. Karena sejak awal, mereka kurang diajari membangun kapal sendiri, lebih banyak diajari cara ikut naik kapal orang lain.

Pendidikan kita masih berorientasi pada output administratif, bukan output visioner. Kita mengukur keberhasilan dari angka kelulusan dan jumlah serapan tenaga kerja. Padahal, sejatinya, pendidikan harus menjadi arena menempa manusia menjadi pemikir, penemu, dan pencipta masa depan, bukan sekadar pelaksana rencana orang lain.

Yang lebih tragis lagi, sistem ini juga tidak adil. Mereka yang memiliki akses pendidikan terbaik biasanya sudah punya privilese sosial. Sementara anak-anak dari keluarga kecil, meskipun punya ide besar, sering tersingkir oleh sistem yang kaku dan tidak adaptif.

Hardiknas 2025 Seharusnya Menjadi Momen Koreksi Total

Kita tidak boleh terus memelihara sistem yang hanya menghasilkan lulusan yang “siap kerja” tapi tidak siap menghadapi realitas hidup yang membutuhkan kreativitas, keberanian, dan jiwa kepemimpinan.

Baca Juga:  Board of Peace dan Ujian Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia

Kita butuh pendidikan yang mendorong anak-anak bermimpi, bukan hanya mencari gaji. Kita perlu guru-guru yang tidak hanya mengajar soal yang keluar di ujian, tetapi juga mengajarkan soal kehidupan yang tidak memiliki kunci jawaban tetap.

Dalam Islam, menuntut ilmu itu fardu. Tetapi ilmu yang dicari bukan hanya untuk “lulus”, melainkan untuk memerdekakan manusia dari ketergantungan pada selain Allah.

Rasulullah Saw. membangun peradaban bukan dengan tentara, melainkan dengan para sahabat yang berpikir, berniaga, memimpin, dan menciptakan solusi.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyebut pendidikan yang sehat adalah yang melahirkan manusia aktif, bukan pasif. Pendidikan yang memampukan manusia mengelola dunia, bukan dikelola oleh dunia.

Kalau kita ingin bangsa ini berdaulat, maka pendidikan kita harus mencetak pemilik kapal, bukan hanya penumpang. Karena masa depan Indonesia tidak cukup diserahkan pada anak-anak yang siap kerja. Kita butuh generasi yang siap membuka jalan baru, bukan hanya menunggu disuruh jalan.

Sebagai penutup, atas nama Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Oganisasi Wilayah (Orwil) Jawa Timur, saya ingin menyampaikan pesan moral kepada seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan: sudah saatnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dibersihkan dari orientasi sempit profit dan komersialisasi.

Jangan pernah menjadikan pendidikan semata-mata sebagai industri. Jangan biarkan ruang belajar dikendalikan oleh logika pasar. Jangan ada lembaga pendidikan—baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi—yang lebih mementingkan benefit dan margin bisnis, ketimbang misi suci mencetak generasi berilmu dan berakhlak.

Baca Juga:  Koperasi Desa Merah Putih: Antara Ide Besar dan Ujian Tata Kelola

Orientasi utama pendidikan harus kembali ke akar moral dan intelektual bangsa: membentuk manusia Indonesia yang unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sekaligus kokoh dalam Iman dan Takwa (Imtaka).

Sejatinya, sejak awal, penyelenggara pendidikan sejati adalah mereka yang berniat mengabdi dan berjihad memerangi kebodohan dan ketidakberdayaan—bukan mencari keuntungan. Pendidikan adalah ladang perjuangan untuk mencerdaskan bangsa, bukan sarana memperkaya diri.

Kini saatnya semua pihak menunjukkan komitmen tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai jalan menuju peradaban baru yang bermartabat, cerdas, dan mensejahterakan. Visi besar Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi nyata jika kita mulai hari ini membangun generasi emas yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing tinggi, dengan jiwa yang bebas dan hati yang merdeka.

Pendidikan memang harus memiliki kurikulum. Tetapi yang lebih penting dari kurikulum adalah masa depan. Dan masa depan adalah urusan siapa yang kita bentuk hari ini.

Selamat Hardiknas, dan salam inspirasi dari ICMI. (#)

Penyunting Mohammad Nurfatoni