Pembubaran Prodi itu mudah. Tinggal rapat, tanda tangan, konferensi pers. Yang sulit adalah membangun negara yang sungguh percaya bahwa masa depan ditentukan oleh pengetahuan.
Oleh Khoirul Anam, Mahasiswa Magister Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
Tagar.co – Harus diakui sejak awal wacana pembubaran program studi yang dianggap tak relevan menarik dibincangkan. Di tengah rutinitas bangsa yang biasanya sibuk memperdebatkan hal-hal kurang produktif mulai dari suara knalpot, jersey timnas, sampai siapa yang paling nasionalis di kolom komentar, tiba-tiba publik diajak bicara soal kampus. Ini kemajuan atau mengejutkan.
Maka pertama kita patut mengapresiasi pemerintah. Minimal karena berhasil melakukan cek ombak. Sebuah seni kuno birokrasi yang tetap lestari hingga hari ini. Lempar isu, lihat gaduhnya, ukur resistensi, lalu tentukan langkah berikutnya.
Kalau publik marah, bilang itu baru wacana. Kalau publik setuju, bilang itu aspirasi rakyat. Elegan sekali.
Gagasan mengevaluasi bahkan membubarkan Prodi yang sudah tidak relevan bukan ide buruk. Bahkan bisa dibilang perlu. Sebab kita terlalu lama memelihara banyak hal hanya karena sudah ada sejak dulu. Di negeri ini, sesuatu bisa bertahan bukan karena berguna, tapi karena belum sempat dibongkar.
Ada program studi yang lulusannya bingung mau kerja apa. Tapi kampusnya lebih bingung lagi menjelaskan kompetensinya apa. Mahasiswa masuk karena yang penting bisa kuliah dulu. Orang tuanya setuju karena daripada nganggur. Negara mengesahkan semuanya lewat akreditasi dan spanduk penerimaan mahasiswa baru.
Lalu ketika ada usulan pembubaran, kita mendadak kaget seolah sedang kehilangan pusaka keluarga.
Padahal pendidikan adalah hak setiap warga negara. Karena itu pendidikan semestinya menjadi prioritas serius negara, bukan sekadar proyek tahunan yang dirayakan lewat pidato dan baliho.
Hak warga negara bukan berarti negara membiarkan membuka sebanyak mungkin jurusan tanpa arah. Hak pendidikan berarti negara wajib memastikan pendidikan itu bermutu, relevan, terjangkau dan memberi masa depan.
Nah, di sinilah pertanyaannya mulai tidak nyaman apakah pembubaran Prodi ini bagian dari keseriusan menata masa depan atau cuma merapikan rak yang berantakan agar tamu mengira rumah baik-baik saja?
Sebab tata kelola penjurusan kampus memang penting. Tetapi lebih penting lagi soal seberapa serius sebenarnya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia.
Seberapa sungguh-sungguh negara mendekatkan kampus dengan industri. Seberapa nyata dukungan pada pusat inovasi dan riset.
Jangan sampai Prodi dibubarkan karena dianggap tidak relevan, padahal yang tidak relevan justru ekosistem pendukungnya.
Kita sering meminta kampus menghasilkan lulusan siap kerja, tapi industrinya malas bermitra. Kita mendorong inovasi, tapi dana riset lebih sering jadi dongeng yang dibacakan saat seminar.
Kita ingin dosen produktif, tapi administrasi kampus bisa menghabiskan energi seperti hubungan yang tidak direstui.
Lalu muncullah tren hari ini di publik soal prioritas harus STEAM-Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Terdengar modern. Terdengar seperti negara yang siap menyalip masa depan. Dan tentu saja bidang-bidang itu penting.
Tapi jangan lupa, SHAPE juga penting. Yaitu Social Sciences, Humanities, and Arts for People and Economy.
Sebab mesin bisa dibuat insinyur, tapi konflik sosial diselesaikan ilmu sosial. Teknologi bisa diprogram, tapi etika tak bisa diunduh. Kecerdasan buatan bisa menulis kode, tapi kebijakan publik tetap butuh manusia yang paham masyarakat.
Kalau semua orang disuruh jadi programmer, siapa yang menjelaskan kenapa rakyat marah? Kalau semua dipaksa jadi engineer, siapa yang mengerti mengapa kebijakan bagus bisa gagal total di lapangan? Kalau semua masuk laboratorium, siapa yang membaca kenyataan di luar gedung?
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar secara teknis. Yang sering kurang adalah orang yang mampu berpikir utuh.
Karena itu, mendukung pembubaran Prodi bukan berarti mendukung pembasmian ilmu sosial, humaniora, seni, atau bidang yang dianggap kurang cuan.
Jangan sampai ukuran relevansi hanya ditentukan oleh seberapa cepat lulusannya bisa dipajang di LinkedIn dengan caption first day at corporate. Relevansi pendidikan tidak selalu identik dengan gaji pertama.
Masalah lain yang lebih mendasar justru begini. Benarkah negeri ini mendorong orang yang tepat untuk memimpin? Atau kita masih nyaman dengan tradisi memilih yang dekat, yang aman, yang satu tongkrongan, yang satu grup alumni, yang satu jalur silaturahmi?
Karena kalau meritokrasi masih kalah oleh relasi, maka pembubaran Prodi hanya kosmetik. Kita bisa punya jurusan hebat, kurikulum mutakhir, laboratorium canggih, tetapi kalau yang memimpin bukan yang terbaik, hasilnya tetap rapat panjang dan keputusan pendek.
Benarkah negeri ini percaya pada pengetahuan?
Pertanyaan ini penting. Sebab negara yang percaya pengetahuan akan mendanai riset, melindungi akademisi, mendengar pakar dan membuat kebijakan berbasis data.
Negara yang tidak percaya pengetahuan biasanya lebih suka slogan. Lebih nyaman dengan narasi heroik ketimbang tabel statistik. Lebih suka seremoni peluncuran ketimbang evaluasi.
Kampus lalu diperlakukan seperti pabrik ijazah yang penting output, bukan proses. Yang penting angka partisipasi kasar, bukan mutu berpikir kritis. Yang penting wisuda ramai, bukan kontribusi ilmiah.
Jika demikian, pembubaran Prodi memang perlu. Tapi bukan cuma Prodi yang dibubarkan. Bubarkan juga cara berpikir bahwa pendidikan tinggi hanya mesin pencetak tenaga kerja murah.
Bubarkan kebiasaan menyusun kebijakan tanpa mendengar kampus. Bubarkan anggapan bahwa ilmu yang tak langsung menghasilkan uang adalah beban negara. Bubarkan budaya anti-kritik yang membuat intelektual lebih sibuk aman daripada jujur.
Dan ya, benarkah kita sedang melaju?
Mungkin iya. Tapi kadang kita seperti motor yang gasnya digeber sambil standar samping belum dinaikkan. Suaranya meyakinkan, lajunya terasa, percikan api keluar sedikit-sedikit, tapi arah dan keselamatan masih tanda tanya.
Jadi saya mendukung wacana pembubaran Prodi ini. Program studi yang tidak bermutu, tak adaptif, kehilangan relevansi dan hidup hanya dari kebiasaan memang perlu dievaluasi keras. Kalau perlu ditutup. Tidak semua yang tua harus dilestarikan. Tidak semua yang ada harus dipertahankan.
Namun setelah itu, kerja besar justru dimulai. Bangun ekosistem riset. Perkuat dosen. Hubungkan kampus dengan industri tanpa menjadikan kampus cabang HRD. Dan pastikan akses pendidikan tetap adil bagi seluruh warga negara.
Membubarkan Prodi itu mudah. Tinggal rapat, tanda tangan, konferensi pers. Yang sulit adalah membangun negara yang sungguh percaya bahwa masa depan ditentukan oleh pengetahuan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
