Anggaran Pendidikan Masih Memprihatinkan di Tengah Prioritas MBG dan Pertahanan

Tagar.co – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipublikasikan pada Rabu, 7 Januari 2026, kembali memperlihatkan wajah prioritas pembangunan nasional.

Dalam postur anggaran tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menempati posisi penerima anggaran terbesar, disusul Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, kementerian yang mengurusi pendidikan—baik pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah—justru berada di papan tengah ke bawah.

Baca juga: Amar Makruf Nahi Mungkar Antikorupsi: Jalan Bersama KPK dan PP Muhammadiyah

Sepuluh besar belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2026 adalah sebagai berikut: Badan Gizi Nasional memperoleh Rp268 triliun; Kementerian Pertahanan Rp187,1 triliun; Kepolisian Negara RI Rp146 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp118,5 triliun;

Kementerian Kesehatan Rp114 triliun; Kementerian Agama Rp88,8 triliun; Kementerian Sosial Rp84,4 triliun; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp61,8 triliun; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp56,6 triliun; dan Kementerian Keuangan Rp52 triliun.

Jika anggaran pendidikan tinggi dan pendidikan dasar-menengah digabungkan—Rp118,4 triliun—jumlahnya nyaris sama dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum semata. Gabungan anggaran pendidikan tersebut bahkan masih jauh di bawah anggaran pertahanan dan kepolisian. Fakta ini menyisakan pertanyaan mendasar: ke mana sebenarnya arah pembangunan bangsa ini dibawa?

Pendidikan Belum Diposisikan sebagai Investasi Masa Depan

Negara tampak masih “hemat”—bahkan pelit—dalam mengalokasikan anggaran bagi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Padahal, pendidikan bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ketika berbagai laporan global menunjukkan bahwa Indonesia masih bergulat dengan persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial, alokasi anggaran pendidikan yang relatif kecil terasa sebagai ironi.

Lirik lagu Wajib Belajar pernah menegaskan, “wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa tuk menuju masyarakat adil sejahtera.” Bahkan, dengan nada yang lebih tegas, disebutkan, “berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cerlang.” Spirit itu terasa kian menjauh ketika pendidikan tidak ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan fiskal negara.

Sejarah Indonesia justru menunjukkan sebaliknya. Para pendiri bangsa dan pahlawan nasional—seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy’ari, Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, hingga Jenderal Soedirman—lahir dari tradisi pendidikan, meski dalam keterbatasan era kolonial. Politik etis Belanda yang sangat terbatas saja mampu melahirkan generasi pendiri republik; seharusnya negara merdeka dengan sumber daya besar dapat berbuat lebih banyak.

Bonus Demografi yang Terancam Menjadi Beban

Menjelang satu abad kemerdekaan pada 2045, masalah kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran masih menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Orientasi pembangunan nasional masih berat ke infrastruktur fisik, sementara pembangunan manusia berjalan lebih lambat.

Kelangkaan lapangan kerja memperparah kemiskinan; kemiskinan membatasi akses pendidikan; dan rendahnya pendidikan kembali mempersempit peluang kerja. Lingkaran ini tidak akan putus tanpa keberpihakan anggaran yang jelas dan konsisten.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN patut diapresiasi. Negara tampak mulai menyadari bahwa gizi anak merupakan fondasi penting kualitas sumber daya manusia. Harapan publik tentu besar agar program ini berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Dengan sasaran utama anak-anak sekolah dasar dan menengah, MBG berpotensi menjadi pengungkit awal peningkatan kualitas generasi muda.

Namun, gizi bukan satu-satunya prasyarat pendidikan berkualitas.

Guru, Martabat, dan Keberpihakan Anggaran

Masalah klasik pendidikan Indonesia tetap bertahan: kualitas dan kesejahteraan guru. Keberadaan guru honorer bukan sekadar soal teknis administrasi atau kekurangan anggaran, melainkan persoalan keberpihakan kebijakan. Jika guru honorer dianggap wajar, maka logika yang sama semestinya berlaku di sektor lain: mengapa tidak ada tentara atau polisi honorer?

Fakta bahwa sektor pertahanan dan kepolisian memperoleh anggaran jauh lebih besar dibandingkan pendidikan menunjukkan pilihan politik anggaran negara. Pilihan ini akan sangat menentukan wajah Indonesia di masa depan.

Ke Mana Arah Minat Generasi Unggul?

Pertanyaan penting lainnya: ke mana arah minat generasi muda hasil program MBG kelak? Dengan postur anggaran seperti ini, apakah mereka akan terdorong menjadi guru, dosen, dokter, insinyur, akuntan, peneliti, atau wirausahawan? Ataukah justru lebih tertarik masuk ke sektor dengan jaminan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang lebih pasti seperti TNI dan Polri?

Jika ketimpangan anggaran terus berlangsung, sektor sipil—pendidikan, kesehatan, industri, profesional, dan kewirausahaan—akan semakin kehilangan daya tarik. Biaya pendidikan tinggi yang minim subsidi akan menekan akses masyarakat, menurunkan kualitas lulusan, dan pada akhirnya melemahkan daya saing ekonomi nasional.

Lebih jauh, ketimpangan ini berpotensi memunculkan masalah keadilan sosial. Ketika sektor sipil semakin banyak diisi oleh personel militer dan kepolisian, sementara sektor pertahanan dan keamanan tertutup bagi sipil, ketidakseimbangan peran dan kesempatan akan menjadi persoalan serius dalam demokrasi.

Penutup

Keberpihakan anggaran mencerminkan arah bangsa. Jika pendidikan terus diposisikan sebagai pelengkap, bukan fondasi, maka bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi. Negara perlu menegaskan kembali bahwa pendidikan—dari guru hingga perguruan tinggi—adalah investasi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Tanpa itu, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan tinggal jargon yang kehilangan pijakan. (#)

Penyunting Mohammad Nurfatoni