Pelajaran kepemimpinan Muhammadiyah yang sunyi dari konflik—ketika legitimasi lahir dari rekam jejak, bukan dari riuhnya perebutan posisi.
Oleh Dr. Aji Damanuri, M.E.I., Ketua Dewan Syariah Lazismu Tulungagung, Dekan FEBI UIN Ponorogo
Tagar.co – Dalam lanskap organisasi kemasyarakatan di Indonesia, momentum muktamar kerap menjadi panggung paling riuh. Ia bukan sekadar forum permusyawaratan, tetapi juga arena kontestasi gagasan, pengaruh, bahkan kepentingan.
Tidak jarang, sebelum muktamar digelar suhu sudah memanas; saat berlangsung ketegangan mengeras; dan setelahnya residu konflik masih terasa. Transformasi kepemimpinan yang seharusnya menjadi momentum regenerasi justru berubah menjadi ajang tarik-menarik yang melelahkan.
Baca juga: Dari Kacang Gangsar ke Masjid, Sutrimo Tanamkan Semangat untuk Marbot
Namun, di tengah realitas tersebut, Muhammadiyah menghadirkan anomali yang menenangkan. Organisasi ini berulang kali menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan dapat berlangsung secara cerdas, aman, damai, dan mencerahkan.
Salah satu episode paling menarik dalam sejarahnya adalah terpilihnya Buya Haji Ahmad Rasyid Sutan Mansur atau yang dikenal sebagai Sutan Mansur sebagai Ketua (Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah Purwokerto 1935—padahal ia tidak hadir secara fisik dalam forum tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Ustaz Dahlan Rais dalam sambutannya pada Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah di Masjid Al-Fattah Tulungagung, Jumat, 1 Mei 2026.
Ia mengisahkan bahwa Sutan Mansur sedang dalam perjalanan di daerah Pekalongan. Ketika singgah di sebuah masjid, ia melihat pamflet pengajian yang akan diisi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Ia pun memutuskan untuk mengikuti kajian tersebut. Setelah selesai, Sutan Mansur mengikuti Kiai Dahlan ke Yogyakarta. Ia menemui Kiai Dahlan di masjid saat salat tahajud dan menyatakan bergabung dengan Muhammadiyah.
Singkat cerita, ketika Muhammadiyah menyelenggarakan muktamar di Purwokerto, Sutan Mansur justru diminta menjadi Ketua (Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, padahal ia tidak terdaftar sebagai calon dan tentu saja tidak dipilih secara langsung dalam forum muktamar.
Faktanya, semua formatur yang terpilih dalam muktamar tidak satu pun bersedia menjadi ketua. Akhirnya, tim formatur mendatangi Sutan Mansur di Minangkabau dan memintanya untuk mengemban amanah tersebut.
Kisah ini bukan sekadar anekdot sejarah, melainkan cermin dari watak kepemimpinan Muhammadiyah yang bertumpu pada substansi, bukan sensasi.
Sutan Mansur bukan figur yang tiba-tiba muncul dalam gelanggang kepemimpinan. Ia lahir dari rahim pergulatan intelektual Minangkabau yang sejak awal abad ke-20 telah menjadi pusat dinamika pembaruan Islam.
Tradisi Kaum Muda yang kritis terhadap praktik keagamaan yang stagnan, serta terbuka terhadap rasionalitas dan modernitas, membentuk horizon berpikirnya. Pengaruh pemikiran ulama besar seperti Ahmad Khatib al-Minangkabawi turut menanamkan benih tajdid dalam dirinya.
Ketika gagasan pembaruan yang dibawa Ahmad Dahlan sampai ke Sumatera Barat, Sutan Mansur menemukan resonansi intelektualnya. Ia mungkin bukan santri langsung yang selalu mengikuti Ahmad Dahlan—sebuah fakta yang justru menegaskan bahwa kekuatan Muhammadiyah terletak pada daya jelajah ide, bukan semata kedekatan personal. Relasi keduanya adalah relasi gagasan: perjumpaan visi tentang Islam yang murni, berkemajuan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Dari sinilah Sutan Mansur tidak sekadar menjadi simpatisan, tetapi menjelma menjadi penggerak. Ia mengembangkan Muhammadiyah di Sumatera Barat dengan pendekatan kontekstual, menggabungkan semangat purifikasi dengan kecerdasan sosial. Ia bukan hanya mubalig, tetapi juga organisator ulung yang mampu membangun jaringan dan sistem.
Ketika Muktamar Purwokerto 1935 digelar, Muhammadiyah berada pada fase penting: ekspansi organisasi yang menuntut kepemimpinan visioner dan solid. Dalam forum itulah, nama Sutan Mansur mengemuka. Menariknya, ia tidak hadir secara fisik. Dalam banyak organisasi, ketidakhadiran seperti ini hampir pasti menutup peluang. Namun, Muhammadiyah tidak bekerja dengan logika formalistik semata.
Para peserta muktamar tidak memilih berdasarkan siapa yang paling sering tampil atau paling dekat secara fisik, melainkan berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan integritas. Nama Sutan Mansur memperoleh dukungan luas karena telah membuktikan diri sebagai kader yang mampu menerjemahkan ide menjadi gerakan nyata. Legitimasinya tidak dibangun di ruang sidang, tetapi di medan pengabdian.
Inilah inti tradisi meritokrasi Muhammadiyah: kepemimpinan adalah amanah yang diberikan kepada mereka yang layak, bukan sekadar mereka yang hadir.
Lebih jauh, sistem kepemimpinan Muhammadiyah yang kolektif-kolegial juga menjadi faktor penentu. Ketua bukanlah pusat kekuasaan tunggal, melainkan bagian dari tim yang bekerja secara sinergis. Karena itu, kehadiran fisik dalam forum bukan satu-satunya ukuran; yang lebih penting adalah kemampuan berkontribusi dalam kerja kolektif.
Kisah terpilihnya Sutan Mansur tanpa kehadiran fisik ini mengandung pesan yang tetap relevan hingga hari ini, terutama ketika banyak organisasi masih terjebak dalam konflik kepemimpinan.
Pertama, Muhammadiyah menempatkan substansi di atas prosedur simbolik. Prosedur tetap penting, tetapi tidak boleh mengalahkan esensi. Dalam banyak kasus, konflik muncul karena prosedur dijadikan alat untuk memenangkan kepentingan, bukan untuk mencari kemaslahatan.
Kedua, Muhammadiyah mengedepankan kapital moral dan intelektual. Seorang pemimpin tidak dinilai dari retorika atau popularitas sesaat, melainkan dari rekam jejak panjang pengabdian. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi mata uang utama, bukan manuver.
Ketiga, Muhammadiyah memelihara budaya organisasi yang dewasa. Perbedaan pandangan tidak dibiarkan menjadi konflik destruktif, tetapi dikelola sebagai dinamika yang memperkaya. Muktamar bukan medan perang, melainkan ruang musyawarah.
Keempat, terdapat kesadaran bahwa kepemimpinan adalah bagian dari proyek peradaban, bukan sekadar rotasi jabatan. Karena itu, yang dicari bukan siapa yang menang, melainkan siapa yang paling mampu melanjutkan misi.
Di tengah riuhnya praktik demokrasi organisasi yang sering kali bising oleh intrik, Muhammadiyah menawarkan model yang teduh. Ia tidak bebas dari perbedaan, tetapi mampu mengelolanya dengan kebijaksanaan. Transformasi kepemimpinan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan momentum penguatan.
Kisah Sutan Mansur mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak selalu hadir di panggung, tetapi selalu hadir dalam kerja nyata. Ia mungkin tidak berada di ruang sidang, tetapi jejaknya terasa di ruang-ruang pengabdian. Justru dari sanalah legitimasi itu lahir.
Dalam konteks kekinian, pelajaran ini menjadi sangat relevan. Ketika banyak organisasi sibuk membangun citra, Muhammadiyah mengingatkan pentingnya membangun kapasitas. Ketika banyak pihak terjebak dalam konflik perebutan posisi, Muhammadiyah menunjukkan bahwa posisi adalah konsekuensi dari kontribusi.
Akhirnya, transformasi kepemimpinan yang damai bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari tradisi panjang, nilai yang dijaga, dan kesadaran kolektif yang terus dipupuk. Muhammadiyah telah membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan tidak harus gaduh, tidak harus memecah, dan tidak harus meninggalkan luka.
Dan mungkin, di situlah letak kematangan sebuah organisasi: ketika ia mampu memilih pemimpin terbaiknya—bahkan dari mereka yang tidak hadir—tanpa kehilangan kejernihan nurani. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
