Dua dekade membangun Gerindra, Prabowo menyaksikan politik Indonesia penuh jebakan korupsi dan birokrasi yang lamban. Apa tantangan utama dalam mewujudkan transformasi nyata?
Oleh Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts
Tagar.co – Prabowo sudah melihat tanda-tanda kekeliruan arah pembangunan NKRI saat ia memutuskan mendirikan Gerindra 20 tahun silam. Dalam arsitektur ala UUD 10 Agustus 2002, partai politik diberi kedudukan istimewa: hak untuk monopoli politik hampir secara radikal.
Konsekuensinya, seperti yang terlihat jelas oleh Prabowo, adalah bahwa polity as public goods menjadi barang langka dan karenanya sangat mahal. Politik menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh para elite dengan dukungan logistik yang cukup. Inilah akar sistemik korupsi.
Baca juga: Informalitas: Ketika Kekuasaan Tak Lagi Butuh Jalur Resmi
Beda Jokowi dengan Prabowo. Jokowi cerdik memilih menunggangi PDIP daripada membangun partai politiknya sendiri, dengan memanfaatkan kelemahan birokrasi yang masih mudah disuap. Prabowo membangun Gerindra sebagai kendaraan politiknya sendiri. Jokowi kemudian belajar dari Prabowo dengan membangun PSI, terutama sebagai kendaraan politik dinastinya.
Prabowo menyaksikan kebangkitan ersatz capitalism di era Soeharto, lalu merasakan sendiri bagaimana kapitalisme semu itu membesar menjadi full-fledged capitalism, terutama di era Joko Widodo.
Demokratisasi yang diimpikan kaum reformis ternyata melahirkan duo korporatokrasi-duitokrasi, di mana jagad politik diisi oleh para bandit, badut, dan bandar politik yang suka ngglembuk, nggendham, dan nyopet suara rakyat. Banyak kaum reformis enggan mengakui kegagalan agenda reformasi ini.
Reformasi ternyata hanya terjadi secara semu di permukaan, sementara mesin pemerintahan yang disebut birokrasi masih mengidap KKN yang justru makin parah. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak investasi publik tidak memberikan value for money yang meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi hanya value for monkeys—yaitu para koruptor. Investasi pun tidak banyak menciptakan lapangan kerja.
Para pembantu Prabowo, seperti Menkeu Purbaya dan Mentan Sulaiman, menghadapi hambatan transformasi justru oleh orang-orang di kementerian mereka sendiri. Agenda desentralisasi juga mengalami kemunduran karena birokrasi daerah yang corrupt.
Saat ongkos menjadi kepala daerah makin tinggi, korupsi juga merembes ke birokrasi daerah. Rekrutmen ASN dan aparat bahkan menjadi instrumen korupsi.
Transformasi yang diupayakan Prabowo akan dipijakkan pada:
-
Pendidikan yang menyiapkan warga muda yang cakap, sehat, dan produktif di usia 18 tahun.
-
Pasar yang terbuka, berkeadilan, dan bebas riba.
-
Investasi yang memandirikan dengan berpijak pada potensi agro-maritim kita yang melimpah.
-
Birokrasi yang kompeten dan bersih dari KKN.
-
Ketersediaan energi yang cukup untuk menenagai berbagai proses nilai tambah.
-
Armada kapal nasional sebagai infrastruktur negara kepulauan, yang mendukung kehadiran pemerintahan di laut secara efektif.
Transformasi ini membutuhkan waktu, kepemimpinan yang kuat, dan situasi politik nasional yang kondusif.
Setiap bangsa yang maju memerlukan perubahan yang terkelola. Transformasi akan terus terjadi karena bangsa dan negara ini memerlukan keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi di berbagai bidang, namun tetap memperhatikan konservasi nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa.
Birokrasi yang korup akan menghambat transformasi ini karena lebih menghendaki status quo yang selama ini mereka nikmati. Apalagi jika POLRI gagal direformasi.
Penyunting Mohammad Nurfatoni
