Selama dua dekade, pilkada langsung justru memperkuat monopoli partai politik, melahirkan politik biaya tinggi, oligarki, dan ilusi kedaulatan rakyat atas nama demokrasi.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid; @Rosyid College of Arts
Tagar.co – Pemilihan Wali Kota, Bupati, atau Gubernur melalui DPRD bukan soal efisiensi seperti dikatakan Bivitri dan kawan kawan, tetapi soal melawan partai politik.
Untuk itu, pilkada ini harus dilihat secara menyeluruh, sejak pencalonannya, peran publik pemilih, serta peran partai politik. Penyokong pilkada langsung diam-diam membiarkan monopoli politik oleh partai-partai politik.
Berpijak pada UUD 10 Agustus 2002, partai politik adalah lembaga yang mendominasi pencalonan kontestan pilkada. Pengalaman lebih dari 20 tahun menunjukkan monopoli politik oleh partai politik telah menyebabkan politik biaya tinggi, duitokrasi, korporatokrasi, serta oligarkisasi. Alias demokrasi mbelgedes.
Baca juga: Demokrasi di Antara Dua Luka: Pilkada Langsung atau Tak Langsung
Segera harus disampaikan bahwa para penyokong pilkada langsung adalah penyokong pilpres langsung sebagai perubahan paling berbahaya atas UUD 18 Agustus 1945 menjadi UUD 10 Agustus 2002. Mayoritas pemilih tidak menyadari perubahan-perubahan mendasar ini. MPR tidak lagi berwenang dalam pilpres.
Presiden tidak lagi mandataris MPR, tetapi hanya petugas partai yang menjalankan agenda oligarki, bukan menjalankan GBHN sebagai kehendak politik rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai pelaksana sila keempat Pancasila, digusur oleh partai politik.
Di balik survei 67 persen yang menginginkan pilkada langsung, publik dibiarkan tidak tahu bahwa partai politik adalah institusi privat yang elitenya tidak direkrut melalui pemilu, melainkan oleh mekanisme internal partai melalui pemungutan suara anggota partai. P
olitik uang sudah dimulai di dalam parpol. Parpol adalah besaran politik yang ujug-ujug diselundupkan ke dalam UUD 10 Agustus 2002 oleh kelompok-kelompok sekuler radikal kiri maupun liberal selama proses perubahan konstitusi ugal-ugalan berkedok reformasi 1999–2002. Agenda utama reformasi adalah penggusuran MPR oleh partai politik.
Asumsi pilkada langsung bahwa publik pemilih kompeten adalah asumsi yang sama sekali tidak valid. Mayoritas pemilih di TPS bersikap rationally ignorant and unaccountable. Yang terjadi adalah asal coblos massal.
Membesar-besarkan isu bahwa pilkada melalui DPRD adalah soal efisiensi merupakan bendera palsu agar pemilih tidak lagi mempersoalkan partai-partai politik yang terus memonopoli politik. Publik pemilih seolah-olah diangkat derajatnya, padahal justru dilestarikan sebagai jongos politik yang selalu dibujuk melalui pemilu yang hasilnya selalu memilukan publik.
Pilkada—apalagi pilpres—oleh DPRD dan MPR adalah proses pemilihan eksekutif yang lebih masuk akal dan statistically valid. Anggota parlemen lebih kompeten dan accountable. Memilih pemimpin sama sekali bukan perkara sederhana yang bisa diserahkan kepada awam.
Pilpres langsung oleh 160 juta pemilih di 800 ribu TPS yang tersebar di bentang alam kepulauan seluas Eropa adalah logistic impossibility dengan risiko kebocoran yang sangat mahal. Hasilnya hanyalah asal coblos massal yang ditentukan oleh the law of large numbers dan Olsonian effects. Musyawarah bilhikmah oleh wakil-wakil terpilih makes a lot more sense.
Noam Chomsky pernah mengatakan bahwa organisasi yang paling berbahaya di planet ini bukan ISIS atau Al-Qaeda, apalagi HTI atau FPI, melainkan partai politik. Di Amerika Serikat organisasi itu adalah Partai Republik dan Partai Demokrat.
Di Indonesia dulu PKI, lalu Golkar. Sekarang PDIP yang melahirkan dan membesarkan Jokowi. Di masa depan, baik Gerindra maupun PSI bisa menggantikan PDIP. Jokowisme adalah versi kecil Trumpisme yang kini merusak ketertiban dunia. (#)
Surabaya, Rabu, 14 Januari 2026
Penyunting Mohammad Nurfatoni
