Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin menyerukan agar Indonesia segera mereorientasi politik luar negeri di tengah memanasnya konflik Israel–Amerika Serikat dan Iran, serta menilai pemerintah perlu lebih mendengar suara kritis masyarakat.
Tagar.co — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin menyerukan agar Indonesia segera melakukan reorientasi politik luar negeri menyusul dinamika global yang kian memanas, terutama terkait serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan kepada Tagar.co pada Senin malam (9/3/2026).
Menurut Din, perkembangan geopolitik terbaru tersebut tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas geopolitik dan geoeokonomi dunia secara luas. Karena itu, Indonesia dinilai perlu mengambil langkah strategis agar tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
Baca jug: Din Syamsuddin Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace yang Berubah Menjadi “Board of War”
Ia menilai, serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran membawa konsekuensi serius terhadap konfigurasi politik global. Selain memperuncing konflik regional, situasi itu juga berpotensi memicu sentimen keagamaan antara Yahudi dan Islam.
“Indonesia dituntut segera melakukan reorientasi politik luar negeri dan keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP). Serangan Israel–Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dari sentimen keagamaan antara Yahudi dan Islam, sehingga Presiden Indonesia perlu berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan,” ujarnya.
Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu juga mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dalam Board of Peace. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan nonblok.
Din menegaskan bahwa sikap Indonesia selama ini dikenal berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena itu, ia menilai keikutsertaan pada forum yang dianggap condong kepada Israel justru bertentangan dengan posisi historis Indonesia.
“Bergabung dalam BoP dan condong kepada Amerika Serikat jelas melanggar sikap sejati Indonesia yang bebas aktif dan nonblok. BoP jelas berpihak kepada Israel, bukan kepada Palestina, dan pada saat yang sama tidak berpihak kepada kepentingan dunia Islam,” tegasnya.
Dalam pandangannya, pemerintah Indonesia seharusnya mengambil langkah tegas dengan keluar dari forum tersebut dan kembali memperkuat komitmen terhadap perjuangan Palestina.
Ia menilai serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran tidak hanya merugikan Iran semata, tetapi juga berdampak luas terhadap perjuangan Palestina serta stabilitas dunia Islam.
“Serangan terhadap Iran jelas merugikan Palestina dan hanya menguntungkan Israel, serta berpotensi memporakporandakan dunia Islam,” kata Din.
Dialog, Bukan Monolog
Selain soal kebijakan luar negeri, Din juga menyoroti pentingnya Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Ia mengingatkan agar berbagai pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh umat tidak bersifat satu arah.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengar berbagai aspirasi, termasuk suara-suara kritis dari masyarakat. “Pertemuan dengan para tokoh jangan monologis, tetapi dialogis. Presiden perlu mendengar suara kritis dari masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Ketua Poros Dunia Wasatiyat Islam itu mengajak para rohaniawan dan cendekiawan menjaga keseimbangan antara dukungan dan kritik demi kebaikan bangsa.
Menurut dia, para tokoh agama dan intelektual harus berani memberikan masukan jika kebijakan pemerintah dinilai tidak tepat.
“Para rohaniawan dan cendekiawan perlu bersikap loyal-kritis. Mendukung pemerintah jika benar, tetapi jangan ragu mengeritik jika salah,” katanya.
Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) itu juga mendorong pemerintah agar segera menyiapkan langkah-langkah darurat untuk mengantisipasi dampak krisis global terhadap Indonesia.
Ia menyarankan pemerintah menerapkan contingency plan atau program darurat, termasuk melakukan penghematan anggaran dan menghentikan program-program yang dinilai tidak mendesak.
“Pemerintah perlu menerapkan program darurat. Hentikan program yang boros dana dan tidak urgen, lakukan penghematan serius, ciptakan komunikasi politik yang dialogis, serta konsolidasikan para pembantu presiden agar memiliki sense of crisis,” ujarnya.
Din menegaskan bahwa perkembangan global saat ini berpotensi membawa dampak buruk bagi Indonesia jika tidak diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Sebagai tokoh yang lama bergelut dalam diplomasi dan hubungan internasional, ia mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada kepentingan nasional sekaligus komitmen moral terhadap perdamaian dunia. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
