Pergantian Menteri Keuangan menjadi sorotan politik-ekonomi. Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua LPS yang berpengalaman, dipercaya Presiden Prabowo untuk memegang kendali fiskal Indonesia.
Tagar.co – Hari Senin sore 8 September 2025 itu menjadi momen penting bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden Prabowo Subianto resmi melantiknya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Dia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat sebagaai Menteri Keuangan 13 tahun 6 bulan, sejak era Presiden SBH hingga Prabowo.
Baca juga: Isu Reshuffle Sri Mulyani
Upacara pelantikan yang digelar di Istana Negara, Senin sore Jakarta, membuka lembaran baru dalam kepemimpinan fiskal Indonesia.
Lahir di Bogor, Jawa Barat, Purbaya dikenal sebagai sosok yang menekuni dua dunia sekaligus: teknik dan ekonomi. Ia menamatkan studi Sarjana di Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dorongan intelektual membawanya merantau ke Amerika Serikat. Di Purdue University, Indiana, ia meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doktor di bidang Ilmu Ekonomi. Perpaduan ini kelak menjadi fondasi kuat dalam melihat persoalan ekonomi dengan pendekatan yang lebih luas.
Meniti Karier di Dunia Profesional
Selepas kuliah, Purbaya tak langsung masuk pemerintahan. Ia lebih dulu merasakan dunia industri sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Pengalaman itu menempanya dalam kedisiplinan dan kerja lapangan.
Namun, minatnya pada analisis ekonomi mengantarkannya ke Danareksa Research Institute, tempat ia bekerja sebagai Senior Economist sejak 2000.
Baca juga: Lima Menteri Direshuffle
Kariernya kemudian melesat. Ia dipercaya menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), sekaligus menjabat Chief Economist Danareksa Research Institute hingga 2013.
Namanya semakin dikenal ketika ia duduk di jajaran Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015. Dari perusahaan keuangan nasional inilah reputasi Purbaya sebagai ekonom teruji.
Jalan Panjang di Pemerintahan
Rekam jejak di sektor swasta membuka pintu ke birokrasi. Purbaya mulai aktif di pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Perekonomian (2010–2014), sekaligus menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Peran ini mempertemukannya dengan isu-isu strategis ekonomi nasional.
Langkahnya berlanjut ke Kantor Staf Presiden pada 2015 sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis. Ia kemudian dipercaya mengemban jabatan di Kemenko Polhukam, sebelum kembali ke ranah ekonomi sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking.
Pada 2016, ia bergabung dengan Kemenko Kemaritiman, mula-mula sebagai Staf Khusus, lalu naik menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada 2018. Dari sini, Purbaya kerap bersentuhan dengan isu energi dan geopolitik, hingga akhirnya dikenal sebagai pejabat teknokrat yang matang.
Mengawal Stabilitas di LPS
Puncak karier birokrasi lain ia raih saat dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada September 2020. Di lembaga ini, Purbaya ikut menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di masa pandemi Covid-19 yang penuh gejolak. Perannya di LPS membuatnya terbiasa dengan dinamika fiskal dan moneter yang saling bertaut.
Selain jabatan resmi, Purbaya aktif di berbagai forum. Ia pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Kadin (2016–2020), anggota Indonesia Economic Forum, hingga dipercaya sebagai Gubernur OPEC dari Indonesia pada 2016. Keterlibatannya di level global memperkaya perspektifnya dalam memandang posisi Indonesia di tengah percaturan ekonomi dunia.
Kini, dengan mandat baru sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: menjaga APBN tetap sehat, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Seusai pelantikan, ia menyampaikan optimismenya kepada wartawan: “Pertumbuhan ekonomi 8 persen not impossible,” ujarnya, menegaskan bahwa dengan sinergi pemerintah dan sektor swasta, target ambisius itu bisa diraih. (#)
Mohammad Nurfatoni, dari berbagai sumber
