Rekening nganggur yang hendak dibekukan pemerintah sempat membuat publik waswas. Rakyat mau berhemat jadi susah.
Oleh Dr. Arif Zunaidi, SHI., MEI, Pengurus Nahdatul Ulama Ranting Pehserut, Sekretaris Lazis-NU Ranting Pehserut, Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri
Tagar.co – Bayangkan, kamu buka rekening, niatnya mulia: nyimpen uang hasil kerja sampingan, atau sisa gaji bulanan.
Gak sering dipakai, tapi penting banget buat jaga-jaga. Eh, karena tiga bulan gak ada transaksi, tiba-tiba rekening kamu dibekukan. Alasannya? Karena nganggur.
Beneran, ini bukan sinetron absurd. Ini Indonesia 2025.
Uang kamu gak hilang sih, tapi kayak dikunci di brankas yang kuncinya dipegang orang lain. Gak bisa diambil, gak bisa dipakai, dan gak ada notifikasi sebelumnya. Keren banget, kan? Selamat datang di negara yang makin kreatif dalam mencurigai warganya sendiri.
Beberapa pekan terakhir, publik digegerkan isu pembekuan rekening tidur. Istilahnya keren, tapi praktiknya bikin merinding.
Katanya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) lagi giat ngawasin rekening yang gak aktif selama beberapa bulan. Tujuannya: mencegah tindak pidana pencucian uang.
Dalihnya terdengar heroik. Sampai kamu sadar bahwa rakyat biasa juga ikut disikat. Padahal mereka cuma nyimpen uang buat nikah, biaya berobat, atau dana darurat kalo hidup tiba-tiba nabrak tembok.
Sejak kapan orang gak transaksi jadi tanda kejahatan? Banyak dari kita justru punya rekening cadangan karena kita sadar: hidup gak selalu stabil. Tapi negara tampaknya alergi sama diam.
Gak belanja, gak transfer, gak jajan? Wah, mencurigakan! Ini kayak kamu diam di grup WhatsApp keluarga, terus dianggap pengkhianat keluarga. Kita ini warga negara, bukan narapidana dalam masa percobaan.
Dalam teori hukum pidana dikenal prinsip presumption of innocence, bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
Tapi dalam dunia rekening ini, logikanya kebalik: dibekukan dulu, baru dijelasin nanti (kalau sempat).
Negara hidup dalam rasa curiga konstan, kayak pacar overthinking yang tiap jam nanya: “Kamu di mana? Sama siapa? Transfer ke siapa?”
Padahal banyak dari kita bukan tidur, tapi justru sadar diri. Gak semua orang bisa transaksi tiap minggu.
Dalam behavioral economics, keputusan finansial seseorang itu fluktuatif. Kadang orang lebih memilih untuk diam, menahan diri dari konsumsi, atau mengatur arus kas dengan menaruhnya di rekening berbeda.
Tapi karena sistem gak ngerti bahasa “sadar finansial”, jadilah semua yang hemat disamakan dengan pelaku kejahatan keuangan. Ironi, kan?
Diam Jadi Masalah, Bergerak Disangka Aneh
Negara tampaknya cuma mengenal dua jenis warga: yang sibuk transaksi, dan yang harus diawasi. Tapi realita jauh lebih kompleks.
Kadang rekening gak dipakai bukan karena ditinggal, tapi karena sedang menyiapkan sesuatu.
Bisa tabungan nikah, dana rumah, atau sekadar hasil ngumpulin THR dari 4 tahun lalu yang belum terpakai. Tapi sayangnya, sistem gak bisa nanya dulu, malah langsung jebret! rekening dibekukan.
Yang lebih ngenes, cara negara menangani ini bikin rakyat tambah frustasi. Gak ada notifikasi. Gak ada peringatan (ada yang dapat juga sih). Dan pas mau buka blokir, prosedurnya kayak mau minta restu calon mertua.
Disuruh datang ke bank, bawa ini itu, isi formulir, tanda tangan, dan nunggu proses yang gak jelas kapan selesai. Ini bukan sekadar prosedur administratif, ini seperti tes kesabaran nasional.
Bayangin kamu buka dompet sendiri, eh tiba-tiba gak bisa dibuka karena “atas nama keamanan publik.” Gimana rasanya? Kesel, pasti.
Ini bukan cuma soal uang, tapi soal rasa aman. Karena yang dibekukan itu bukan cuma rekening, tapi juga kepercayaan kita sebagai warga.
Kalau negara sudah mulai menaruh curiga ke orang yang gak ngapa-ngapain, berarti yang parah bukan cuma logika, tapi juga rasa empatinya.
Dalam teori kebijakan publik, tindakan seperti ini disebut overregulation. Negara terlalu banyak mengatur sampai lupa melihat konteks.
Alih-alih menyelesaikan masalah, overcontrol justru menciptakan keresahan baru. Bukannya menciptakan rasa aman, malah bikin warga mikir. “Apa mending narik semua uang sekarang aja, ya?”
Jangan Terlang Tahun 1998
Sekilas, pembekuan rekening ini tampak remeh. Tapi kalau ditarik lebih jauh, efeknya bisa kayak bola salju.
Karena dalam dunia keuangan, modal paling mahal bukan uang. Tapi kepercayaan. Sekali kepercayaan itu rusak, efeknya berantai.
Dulu tahun 1998, krisis moneter bukan cuma soal rupiah yang nyungsep, tapi juga karena orang gak percaya lagi sama bank.
Jadilah antrean panjang di ATM, penarikan massal, dan kolapsnya sistem keuangan.
Dan sekarang, kita mulai melihat benih yang sama. Ada yang buru-buru narik uang, ada yang mikir simpan tunai lebih aman, ada yang bahkan nyaranin pindah ke koperasi.
Ini tanda-tanda awal bank run versi digital. Dalam behavioral economics, ini disebut herd behavior. Ketika satu orang panik, yang lain ikut-ikutan, meskipun gak tahu pasti kenapa. Karena di tengah ketidakpastian, rasa aman lebih penting dari logika.
Pemerintah harusnya paham bahwa stabilitas ekonomi bukan cuma soal angka di dashboard, tapi juga soal rasa percaya rakyat pada sistem.
Kalau publik mulai ngerasa uangnya bisa dibekukan sewaktu-waktu tanpa penjelasan, maka fondasi keuangan kita benar-benar dalam bahaya.
Rakyat bisa kehilangan minat untuk menabung, enggan ikut sistem perbankan, dan akhirnya muncul budaya “simpan di bawah bantal aja deh.”
Mimpi besar soal inklusi keuangan bisa bubar jalan. Lelah dituduh. Lelah disalahkan. Lelah dijadikan target atas paranoia negara.
Bendera Bajak Laut
Di tengah kehebohan soal pembekuan rekening tidur dan sederet kebijakan yang terasa makin nyeleneh, muncul satu pemandangan unik di media sosial.
Beberapa anak muda—penggemar anime One Piece—mengunggah gambar bendera bajak laut yang mereka bentangkan.
Bagi yang tidak tahu ceritanya, ini bisa tampak aneh, bahkan provokatif. Tapi siapa yang pernah menonton One Piece tahu persis: bendera itu bukan ajakan perang.
Itu lambang kebebasan. Simbol dari orang-orang yang menolak tunduk pada sistem yang menindas. Sebuah perlawanan dari yang kecil terhadap yang merasa paling benar.
Saat rakyat merasa tak didengarkan, bendera fiksi ini jadi saluran ekspresi. Sebuah bentuk sindiran. Tapi mari kita luruskan dulu: sindiran bukan makar.
Itu tanda cinta yang sedang kesal. Seperti orang dekat yang tak tahan melihat rumahnya makin semrawut, maka ia menegur—dengan cara yang menyentil.
Dalam teori komunikasi sosial, sindiran (ironi atau satire) sering disebut sebagai bentuk low-key resistance. Resistensi halus terhadap kekuasaan yang dianggap tidak responsif atau tidak adil.
Menurut ilmuwan budaya James C. Scott, dalam bukunya Domination and the Arts of Resistance, sindiran adalah senjata orang lemah. Cara masyarakat mengkritik tanpa harus konfrontatif secara langsung.
Ini bukan karena mereka pengecut, tapi karena mereka masih berharap bisa didengar tanpa harus melawan habis-habisan.
Kita ulangi sekali lagi. Yang mereka lakukan bukan pemberontakan. Itu sentilan. Bukankah justru karena cinta, orang berani menyentil?
Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Agar pemerintah tidak berlebihan dalam mencurigai rakyatnya sendiri. Agar keputusan-keputusan penting tidak diambil dalam ruang yang hanya berisi rasa takut, bukan rasa empati.
Kita ini masih satu tanah, satu bahasa, satu cita-cita.
Sindiran seperti pengibaran bendera bajak laut ini, sebetulnya sederhana. Mereka ingin bilang: kami masih di sini, masih patuh, masih cinta negeri ini.
Tapi kami juga punya batas sabar. Kami ingin negara yang mengayomi, bukan menekan. Yang percaya pada warganya, bukan malah curiga tiap detik.
Sedikit Tenang
Untungnya, PPATK membuka lagi rekening yang dibekukan. Pemerintah, mungkin sadar bahwa jika diteruskan, yang dibekukan bukan cuma rekening, tapi juga kepercayaan publik yang sejak awal sudah rapuh.
Keputusan yang cepat ini patut diapresiasi, meski harapannya, evaluasi ke depan dilakukan lebih dalam, bukan reaktif.
Karena pada akhirnya, masyarakat hanya ingin merasa aman. Bisa menabung tanpa rasa waswas. Bisa menyimpan tanpa dituduh. Dan bisa percaya bahwa negara hadir bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga untuk melindungi.
Semoga ke depan, setiap kebijakan tidak hanya dilihat dari sisi regulasi, tapi juga dari sisi rasa. Karena negara bukan cuma soal sistem dan aturan. Ia juga soal kepercayaan, pengertian, dan empati.
Jadi, tolong… jangan bikin hidup kami yang udah absurd ini makin absurd lagi. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
