Influencer dan content creator mulailah berpikir bukan cuma soal views, tapi soal values. Daftarlah sertifikasi profesi yang sesuai bidangmu, bukan demi status, tapi demi tanggung jawab.
Oleh Arif Zunaidi, Dosen UIN Syekh Wasil Kediri
Tagar.co – Bayangkan lagi scroll TikTok, dan tiba-tiba muncul seseorang yang dengan percaya diri menjelaskan cara menyembuhkan diabetes tanpa obat atau berinvestasi tanpa modal.
Lalu di bawahnya muncul peringatan kecil, ”Konten ini dibuat oleh orang tanpa sertifikasi di bidang kesehatan/keuangan.”
Kedengarannya mustahil? Tapi di Tiongkok, mulai 10 Oktober 2025, itu bukan lagi hal mustahil, bahkan jadi aturan resmi negara.
Pemerintah Tiongkok kini mewajibkan setiap influencer atau content creator yang membahas topik profesional seperti kedokteran, hukum, keuangan, dan pendidikan untuk menunjukkan gelar atau sertifikasi akademik mereka sebelum mengunggah konten.
Sederhana tapi tegas. Kalau mau ngomong soal hal serius, buktikan dulu kamu benar-benar tahu apa yang kamu omongin.
Kebanyakan Dukun
Kita semua tahu, internet itu bukan cuma tempat cari hiburan. Ia sudah jadi ruang belajar, tempat curhat, bahkan sumber utama orang mencari jawaban hidup.
Masalahnya, ketika semua orang bebas bicara, maka semua orang juga bebas asal bicara.
Lihat saja beranda media sosial, ada “dokter” tanpa lisensi yang jualan herbal ajaib.
“Ahli keuangan” yang ngajari investasi bodong, atau “guru motivasi” yang menyuruh orang berhenti kuliah karena kampus tak menjamin sukses.
Fenomena ini dalam teori komunikasi disebut disinformation disorder, kekacauan informasi akibat tumpang-tindih antara fakta, opini, dan kebohongan.
Menurut Claire Wardle (2018), salah satu penyebab utama disinformasi adalah authority gap, kesenjangan antara otoritas keilmuan dan visibilitas digital.
Orang yang punya pengetahuan beneran sering kalah populer dari orang yang pandai ngomong.
Nah, Tiongkok tampaknya sedang menutup celah itu. Dengan kebijakan ini, mereka seolah berkata,“Kalau kamu mau dipercaya, buktikan dulu bahwa kamu punya dasar yang sahih.”
Antara Kontrol dan Kualitas
Tentu saja, setiap kali Tiongkok bikin kebijakan baru soal internet, dunia langsung heboh. Ada yang bilang ini bentuk kontrol pemerintah terhadap warganet, ada juga yang melihatnya sebagai upaya cerdas membangun literasi digital.
Dua-duanya mungkin benar. Tapi yang menarik adalah efek jangka panjangnya, ketika kredibilitas menjadi prasyarat berbicara, ruang digital bisa berubah drastis.
Bayangkan kalau algoritma platform hanya memprioritaskan konten yang diverifikasi, maka yang viral bukan lagi “kata-kata motivasi ajaib” atau “teori konspirasi penyembuhan lewat bawang merah,” melainkan edukasi yang benar-benar bermanfaat.
Di sisi lain, aturan seperti ini bisa menekan kreativitas atau kebebasan berekspresi jika diterapkan tanpa kebijaksanaan.
Sebab kadang, ide-ide brilian datang bukan dari akademisi, tapi dari orang biasa yang punya pengalaman nyata.
Izin Bicara
Sekarang, coba bayangkan kebijakan ini diterapkan di Indonesia. Setiap kali seseorang ingin membahas keuangan, ia harus punya sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) atau lembaga kredibel lainnya.
Setiap konten edukasi hukum harus dibuat oleh orang yang memang punya lisensi advokat. Kedengarannya ribet, tapi bisa jadi langkah revolusioner untuk melawan tsunami hoaks yang setiap hari kita hadapi.
Kita punya banyak contoh tragis akibat misinformasi. Mulai dari kasus orang meninggal karena mengikuti pengobatan alami dari YouTube, hingga korban investasi bodong yang percaya pada mentor finansial di TikTok.
Padahal BNSP sudah punya sistem sertifikasi kompetensi di hampir semua bidang: keuangan, komunikasi, pendidikan, hingga pariwisata. Tapi berapa banyak influencer yang benar-benar mau mengikuti uji kompetensi itu? Hampir tak ada.
Kita lebih suka menilai orang dari followers daripada dari kompetensi. Padahal seperti kata Pierre Bourdieu dalam teori cultural capital-nya, pengetahuan, dan legitimasi sosial itu bentuk modal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik.
Kalau modal itu hilang, maka masyarakat hanya akan dipenuhi oleh suara tanpa dasar.
Profesionalisasi Dunia Konten
Jangan salah paham, ini bukan soal membungkam kreativitas. Ini soal tanggung jawab publik.
Kita butuh lebih banyak kreator yang bukan hanya pandai bercerita, tapi juga tahu batas dan sumber.
Dalam dunia akademik, ada istilah epistemic responsibility, tanggung jawab untuk memastikan setiap pengetahuan yang kita sebarkan itu valid, atau setidaknya tidak menyesatkan.
Kebijakan Tiongkok bisa jadi inspirasi bagi Indonesia untuk membuat versi yang lebih inklusif dan manusiawi. Misalnya, setiap konten edukatif wajib mencantumkan sumber atau referensi. Atau Influencer profesional di bidang tertentu harus memiliki sertifikasi dari lembaga resmi seperti BNSP atau asosiasi profesi.
Atau mungkin juga platform media sosial wajib menampilkan badge kompetensi bagi akun yang diverifikasi secara keilmuan.
Langkah ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal trust economy, ekonomi berbasis kepercayaan.
Di masa depan, audiens akan memilih konten dari orang yang punya bukti kompetensi, bukan sekadar yang paling viral.
Dari Ngonten ke Ngajar
Di titik ini, kita harus bertanya, apa tujuan kita membuat konten. Kalau hanya ingin terkenal, maka algoritma akan selalu jadi tuhan. Tapi kalau ingin berdampak, maka kualitas adalah jalannya.
Tiongkok sedang berusaha menata ulang dunia digitalnya agar lebih berakal. Indonesia seharusnya tidak hanya menonton, tapi belajar, bagaimana menjadikan dunia konten sebagai ruang pendidikan, bukan ruang pencipta kebodohan baru.
Mungkin suatu hari, akan ada sertifikasi kreator edukatif BNSP, sebuah mekanisme sederhana tapi penting untuk memastikan bahwa yang bicara di ruang publik memang tahu apa yang ia bicarakan.
Karena di era di mana setiap orang bisa jadi guru, satu-satunya cara untuk membedakan ilmu dan ilusi adalah bukti kompetensi.
Dan siapa tahu, ketika kita mulai memverifikasi pengetahuan, kita juga mulai memulihkan sesuatu yang lebih penting: akal sehat digital.
Kalau kamu seorang kreator, mulailah berpikir bukan cuma soal views, tapi soal values.
Daftarlah sertifikasi profesi yang sesuai bidangmu, bukan demi status, tapi demi tanggung jawab.
Karena di dunia yang penuh suara, mereka yang paling layak didengar bukan yang paling keras, tapi yang paling bisa dipertanggungjawabkan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
