Algoritma media sosial tidak dirancang untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memanen klik. Konten kontroversial dan kemarahan lebih seksi dan cepat viral ketimbang penjelasan teknis mengenai program prioritas pemerintah.
Oleh Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik
Tagar.co – Dunia digital hari ini kerap menjelma menjadi medan pertempuran asimetris. Di satu sisi, ada narasi yang diproduksi massal oleh mesin algoritma media sosial, di sisi lain, ada nilai kebenaran makin terhimpit.
Fakta sering kali harus bertekuk lutut pada lantangnya suara mayoritas dan ledakan emosi massa.
Dalam ruang demokrasi, negara seharusnya hadir sebagai kompas penunjuk arah informasi publik. Narasi negara melalui pemerintah tidak boleh tenggelam, apalagi terdengar lebih lirih dibandingkan suara provokasi bising di ruang digital.
Berbagai riset menunjukkan, informasi palsu (hoaks) menyebar enam kali lebih cepat daripada kebenaran. Penyebabnya jelas, algoritma platform digital memprioritaskan kebaruan dan kejutan emosional demi menjaga keterikatan pengguna (engagement).
Tanpa intervensi narasi kuat dari negara, kebenaran akan tertinggal jauh di belakang nalar publik yang terdistorsi.
Keinginan kita untuk merayakan demokrasi digital sebagai puncak partisipasi publik harus dibarengi dengan perdebatan yang sehat dan bermakna.
Demokrasi bukan berarti membiarkan ruang publik diisi oleh pertengkaran pengaruh rapuh, ujungnya hanya menyisakan residu hukum di meja pengadilan.
Ketika disinformasi mengambil alih kendali navigasi komunikasi, pernyataan pemerintah tidak boleh kalah dalam pertarungan gagasan. Jika negara absen, maka publik akan kehilangan kiblat rujukan.
Orkestrasi Narasi
Tentu, pemerintah bukanlah entitas antikritik. Pakar komunikasi Robert Dahl dari Universitas Yale mengingatkan, pemerintah anti kritik akan kehilangan jati dirinya sebagai negara demokrasi.
Kritik konstruktif adalah pil pahit, namun menyehatkan sebagai alat kontrol. Harus dibedakan antara kritik membangun dan provokasi destruktif terhadap stabilitas nasional.
Dalam konteks Humas pemerintah (Government Public Relations, GPR), dikenal konsep narasi tunggal. Ini bukan upaya membungkam keberagaman pendapat, melainkan sebuah orkestrasi isu strategis dalam penyusunan agenda bersama (agenda setting).
Narasi ini menjadi fondasi untuk mencegah krisis komunikasi yang dapat mengendorkan stabilitas nasional hingga merusak iklim investasi.
Praktisi GPR, Jim Macnamara, menekankan pentingnya architecture of listening. Setelah mendengarkan aspirasi, pemerintah harus melakukan authoritative communication, komunikasi yang berwibawa, untuk memastikan publik tidak terjebak dalam disonansi informasi yang membingungkan.
Negara harus hadir lebih cepat dengan strategi komunikasi yang solid dan valid agar ruang kosong informasi tidak ditunggangi spekulan politik maupun ekonomi.
Algoritma Versus Etika
Masalahnya, algoritma media sosial tidak dirancang untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memanen klik.
Konten kontroversial dan kemarahan lebih seksi dan cepat viral ketimbang penjelasan teknis mengenai program prioritas pemerintah.
Di sinilah titik rawannya. Suara pemerintah berbasis data kerap dianggap membosankan, sementara narasi agitatif mendapat panggung utama, karena mudah memantik emosi.
Manuel Castells dalam Network Society mengingatkan bahwa kekuatan kini bukan lagi terletak pada siapa yang memiliki informasi, melainkan siapa yang mampu menguasai jaringan.
Jika negara gagal memprogram narasi positif ke dalam jaringan algoritmik, aktor-aktor destruktif akan mengambil alih kendali pikiran publik.
Pemerintah dapat mengadopsi gaya komunikasi nirskeptis dan humanis. Merespon keriuhan dengan infografis yang jernih, video singkat yang faktual, serta keterlibatan aktif dalam kolom komentar guna membedah kompleksitas kebijakan secara sederhana.
Oleh karena itu, humas pemerintah era kini harus bertransformasi menjadi panglima informasi. Mereka harus memiliki kemampuan deteksi dini (early warning) terhadap narasi negatif yang berpotensi membakar akar rumput. Strategi komunikasi harus proaktif, bukan sekadar menjadi pemadam kebakaran saat bola api sudah membesar.
Merawat Akal Sehat
Pada akhirnya, pertarungan narasi adalah upaya merawat akal sehat kolektif. Demokrasi membutuhkan partisipasi, tapi harus dijaga oleh kekuatan stabilitas.
Warganet memiliki hak bersuara, tetapi negara memiliki kewajiban memastikan bahwa suara itu bukan racun yang diselundupkan untuk melumpuhkan sendi-sendi kebangsaan.
Kita mendambakan media sosial menjadi taman diskusi sehat, bukan rimba bagi berkembangnya hoaks. Sudah saatnya mesin komunikasi pemerintah bekerja lebih cepat, adaptif, dan empatik.
Jangan biarkan algoritma mendikte nasib bangsa. Mari kembalikan kedaulatan informasi ke tangan narasi yang jujur dan mempersatukan. Sebab di atas segala keriuhan lini masa, keselamatan dan persatuan bangsa adalah hukum tertinggi. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
