Deep State di Indonesia gejalanya bisa dilihat dari hambatan tidak masuk akal dan regulasi yang ajaib berubah menguntungkan segelintir pihak.
Oleh Dr. Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik
Tagar.co – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tentang Deep State (Negara Dalam) perlu dikaji secara mendalam.
Sinyalemen ini mengkonfirmasi adanya elemen dalam tubuh birokrasi, bekerja kolektif untuk kepentingannya sendiri. Sekaligus sebagai alarm keras, bagaimana kedaulatan negara harus dijaga dari kejahatan sistemik.
Resistensi internal pada struktur permanen bekerja di bawah radar otoritas kekuatan politik formal. Sinyalemen ini bukan mencari kambing hitam atas lambatnya realisasi kebijakan publik. Tetapi pengakuan terbuka adanya gangguan nyata dalam tubuh birokrasi cermin praktik negara dalam negara.
Pernyataan Menteri PU merupakan perang terbuka terhadap inersia kekuasaan mapan. Mereka kelompok yang merasa memiliki mandat negara melebihi pemerintah dan rakyat. Bekerja bukan melalui kudeta atau konspirasi gelap, melainkan bermanifestasi melalui sabotase administratif dengan pola mematikan.
Kebijakan publik yang sudah diputuskan di level kabinet sering diganggu dengan berbagai argumentasi melalui peraturan turunan bertentangan. Program sudah ditetapkan, anggaran disetujui, dan arahan presiden sudah jelas. Di tingkat teknis muncul tangan-tangan gaib sengaja menciptakan gangguan melalui muatan menjerumuskan.
Perhatikan, setiap ada upaya perbaikan rantai birokrasi atau program digitalisasi perizinan, selalu muncul resistensi berupa aturan turunan dibuat tumpang tindih untuk menciptakan celah bagi permainan mereka. Semacam upaya terstruktur untuk menjaga dominasi jejaring vendor lama dan oknum birokrat untuk kongkalikong dalam ceruk peraturan yang sempit.
Dunia Intelijen
Mereka bertindak seperti penguasa permanen dengan hak veto terselubung terhadap kebijakan menteri. Di Amerika Serikat, ini merujuk pada komunitas intelijen dan pertahanan. Di Turki, dikenal sebagai Derin Devlet, jaringan rahasia sebagai penjaga gerbang kepentingan tertentu yang sering kali mengorbankan demokrasi demi status quo.
Di Indonesia, fenomena ini tampak lebih cair sebagai aliansi antara oligarki ekonomi dan teknokrasi birokrasi. Mereka membelenggu daulah kebijakan publik demi akumulasi keuntungan kelompok. Dalam lensa kebijakan publik, tugas intelijen negara adalah membangun sistem pengamanan kebijakan dari ancaman aktor-aktor internal tersebut.
Intelijen harus mendeteksi asimetri informasi yang sengaja diciptakan aktor di dalam sistem. Oknum tersebut sering mendistorsi data agar kebijakan tetap memberikan pintu belakang bagi kepentingan kelompok.
Jika kementerian teknis merasakan hambatan tidak masuk akal, mungkin mereka sedang menabrak dinding kepentingan yang membatu.
Dunia intelijen menangkap pola slow-walking atau perlambatan sengit dalam proyek strategis. Proyek bisa macet hanya karena alasan teknis yang dibuat-buat. Motif sebenarnya adalah karena jaringan kelompok mereka tidak mendapatkan bagian. Fenomena ini merupakan pengkhianatan nyata terhadap mandat rakyat dan kemajuan bangsa.
Data BPKP menunjukkan kebocoran anggaran berakar pada fase perencanaan yang dikunci oleh spesifikasi tertentu. Syarat tersebut hanya bisa dipenuhi segelintir vendor kroni. Inilah cara kerja Deep State di sektor publik. Mereka melawan negara dengan pena manipulatif saat merumuskan syarat lelang dan kompetisi.
Sejarah mencatat berbagai negara berhadapan dengan elemen birokrasi permanen yang melampaui kewenangannya. Di Mesir, kekuatan ekonomi tertentu menguasai industri sipil sehingga menghambat inovasi swasta. Di Inggris, Permanent Under-Secretary dianggap birokrasi kuat, namun tetap dalam koridor teknokrasi yang disiplin serta beretika tinggi.
Perbedaannya, di Indonesia fenomena ini bersifat predatoris terhadap anggaran publik dan merusak kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik dibelokkan menjadi instrumen pengayaan kelompok kecil melalui regulasi pesanan. Dampaknya, proyek jalan molor, kualitas jembatan rendah, dan kerugian negara mencapai angka fantastis akibat mark-up sistemis.
Raja Kecil
Pemerintah harus melihat kegaduhan ini sebagai desinfektan massal pada sistem birokrasi. Perlu penegakan deresponsivitas dan evaluasi radikal terhadap sumber daya manusia di posisi kunci.
Pejabat yang terbukti melakukan perlambatan program prioritas harus dicopot jika terbukti menjadi barikade kepentingan pribadi yang merugikan.
Tidak ada tempat bagi raja-raja kecil di departemen teknis yang menghambat akselerasi pembangunan nasional.
Kemudian melalui penguatan GovTech, pemerintah dapat menghancurkan asimetri informasi senjata utama Deep State. Dengan sistem elektronik terintegrasi, setiap aliran data dan penggunaan anggaran terpantau real-time tanpa celah kompromi.
Penguatan transparansi rantai pasok dan audit investigatif harus dilakukan hingga ke pemilik manfaat akhir (beneficial ownership).
Audit tidak boleh sekadar formalitas mengejar opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Musuh terbesar pembangunan seringkali berasal dari dalam selimut birokrasi sendiri, bukan dari luar, yang menyandera kebijakan negara.
Keresahan otoritas PU harus menjadi pemantik kesadaran bahwa birokrasi adalah pelayan rakyat, bukan penguasa kebijakan. Presiden Prabowo tidak akan membiarkan kebijakan disandera kepentingan kelompok manapun.
Kita butuh negara terang benderang di mana setiap kebijakan publik dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir.
Gejala Deep State di Indonesia bisa dilihat dari hambatan tidak masuk akal dan regulasi yang ajaib berubah menguntungkan segelintir pihak.
Pemerintah harus menjinakkannya guna mengembalikan daulah kebijakan publik kepada rakyat. Upaya ini berisiko, namun demi marwah bangsa, tangan-tangan jahanam harus segera dibersihkan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
