Pertumbuhan ekonomi sering dirayakan sebagai keberhasilan, tetapi jarang disadari betapa mahal harganya. Demi mengejar angka, kita menukar hutan dengan pabrik, pohon dengan mobil, dan masa depan dengan ilusi modernitas.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid, Rosyid College of Arts
Tagar.co – Sejak kebijakan keuangan Republik berada di tangan Purbaya, arah pembangunan nasional bergerak ke pola yang berbeda. Meski Purbaya dan Sri Mulyani sama-sama berbicara tentang pertumbuhan yang bermutu, keduanya menempuh strategi yang tidak selalu sejalan.
Nasionalisme Prabowo menjadi napas dari pendekatan Purbaya yang menempatkan negara sebagai aktor utama. Ini kontras dengan model Orde Baru yang sejak awal memacu pertumbuhan melalui investasi asing—sering kali dengan risiko terhadap kedaulatan. Kapitalisme ersatz yang tumbuh di masa Orde Baru menguat pada periode SBY dan mencapai bentuk full fledged capitalism pada satu dekade pemerintahan Jokowi.
Model pembangunan ekonomi memang tidak berubah secara mendasar, tetapi arsitektur politik yang menopangnya berubah signifikan sejak UUD 18 Agustus 1945 diganti menjadi UUD 10 Agustus 2002 oleh MPR hasil Pemilu 1999.
Baca juga: Bencana dan Riba Politik: Jejak Panjang Kolonialisme
UUD baru yang lahir dari kompromi kaum sekuler kiri dan liberal radikal—dengan kaum nasionalis dijadikan useful idiots—membuka karpet merah bagi kapitalisme di Indonesia. Kelompok komunis yang dendam pada Soeharto dan tidak senang pada Habibie bertemu kepentingannya dengan kelompok liberal, sehingga tembok terakhir pertahanan Republik—UUD 18 Agustus 1945—runtuh. Padahal konstitusi itu merupakan warisan ulama dan cendekiawan negarawan pendiri republik.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi selama tiga pekan terakhir merupakan buah dari obsesi pertumbuhan selama setengah abad di atas bumi yang semakin rusak. Pertumbuhan tinggi harus dibayar mahal melalui kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global.
Sementara itu, kemiskinan global tetap persisten, kesenjangan Utara–Selatan melebar, dan perebutan sumber daya tidak juga mereda. Upaya menuju net-zero emission pada praktiknya lebih banyak berhenti di atas kertas.
Sejak Orde Baru, pembangunan dirumuskan sebagai peningkatan konsumsi per kapita energi—khususnya listrik—serta peningkatan penggunaan baja dan beton. Semua itu ditopang investasi asing di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri.
Tidak mengherankan bila Indonesia akhirnya terjebak dalam middle-income trap, suatu bentuk Dutch disease di mana struktur ekonomi tak kunjung berubah sejak era kolonial. Model ekonomi kolonial itu pula yang pernah mengangkat Belanda menjadi adidaya ekonomi, menggantikan Spanyol dan Portugis sebelum digeser Inggris.
Pada awal 1970-an, para peneliti MIT memprediksi jalur kerusakan ekosistem bumi melalui World Model—sebuah model dinamika sistem yang dipesan oleh The Club of Rome. Pada saat yang sama, E.F. Schumacher mengkritik paradigma pembangunan eksploitatif dalam Small Is Beautiful, sementara Ivan Illich memperkenalkan gagasan pembangunan convivial: pertumbuhan tetap ada, tetapi dengan teknologi berenergi rendah yang tidak memperbudak manusia, justru memerdekakannya.
Elinor Ostrom—senada dengan Amartya Sen—melihat pembangunan sebagai pengelolaan sumber daya terbatas yang harus dijaga agar memberi manfaat jangka panjang sebagai common-pool resources. Bumi hanya satu; ia adalah habitat bersama yang harus ditata untuk memperluas kemerdekaan manusia, bukan sekadar meningkatkan konsumsi per kapita.
Menariknya, norma-norma dasar tersebut telah dirumuskan secara canggih dalam UUD 18 Agustus 1945—jauh sebelum Sen dan Ostrom menuliskannya di kampus-kampus besar dunia. Ekonomi bebas riba para pendiri bangsa itu memerlukan rumah politik yang arsitekturnya unik dan tidak dijiplak dari Barat atau Timur: sistem MPR sebagai penjelmaan rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat, bukan dominasi partai-partai yang dikooptasi oligarki.
Namun obsesi pertumbuhan global memerlukan industrialisasi berskala besar yang ekstraktif dan berenergi tinggi, terutama melalui PLTN. Bahan baku diambil dari bekas jajahan, lalu produk akhirnya dijual kembali kepada negeri-negeri itu.
Norma, standar, dan institusi global dibangun untuk mempertahankan struktur kolonial ekonomi ala VOC. Selera pasar dunia dibentuk melalui propaganda modernisasi dengan dua senjata utama: persekolahan massal yang seragam dan televisi.
Model industrialisasi seperti ini hanya mungkin bertahan dengan ekonomi berbasis utang dan riba. Riba menjadi instrumen pokok eksploitasi alam dan perbudakan manusia. Saat cadangan emas terbatas, uang kertas—bentuk riba terbesar—cukup dicetak dari kertas dan mesin.
Negara-negara miskin menguras kekayaan alam, sementara negara-negara kaya cukup mencetak uang untuk membeli minyak, emas, batu bara, kayu, sawit, kopi, dan ikan. Inilah bentuk korupsi terbesar, paling elegan, dan paling profesional oleh negara-negara Utara terhadap Selatan, jauh lebih rapi daripada korupsi amatir di negeri miskin.
Salah satu simbol modernitas yang paling diagungkan adalah mobil—ikon peradaban Amerika. Mobil adalah puncak kreativitas peradaban yang terobsesi hilirisasi tambang: baja, aluminium, karet, gas, dan minyak bumi. Ilmu ekonomi ribawi gagal membedakan perbedaan eksistensial antara pohon dan mobil: manusia bisa hidup tanpa mobil, tetapi manusia akan mati tanpa pohon.
Tak heran jika demi mobil, hutan-hutan di hulu ditebang tanpa ragu. Illich menyebut mobil sebagai energy slave—budak energi—karena tanpa bahan bakar, ia hanyalah rongsokan canggih. Ironisnya, di negeri kepulauan seperti Indonesia, industri mobil disokong sedemikian rupa, sementara industri kapal justru dibiarkan kurus.
Surabaya, Jumat 5 Desember 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
