Dari tekanan neokolonial, perubahan konstitusi, hingga menguatnya riba ekonomi dan politik, rangkaian peristiwa panjang ini berpaut dengan peringatan berupa bencana-bencana hidrometeorologi yang menyentil arah kehidupan berbangsa.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid @MPUII
Tagar.co – Kekuatan-kekuatan neokolonial-imperialisme tidak pernah berhenti berusaha menjajah bangsa Indonesia hingga hari ini.
Upaya menjajah kembali secara militer sudah dimulai hanya dua bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan melalui aksi-aksi penertiban keamanan NICA untuk melucuti kekuatan Barisan Keamanan Rakyat sekaligus melemahkan negara yang baru lahir itu.
Baca juga: Bencana Alam dan Serakahnomics
Terjadilah pertempuran Surabaya yang meledak sejak Oktober hingga November 1945. Dua jenderal Inggris tewas, sementara ribuan laskar gugur syahid yang bertempur dengan semangat Resolusi Jihad Mbah Hasyim Asy’ari.
Upaya-upaya Belanda untuk menjajah kembali secara militer terus dilakukan, dikombinasikan dengan aksi-aksi nonmiliter yang lebih halus tetapi tidak kurang mematikan. UUD 18 Agustus 1945 yang dirumuskan oleh para ulama dan cendekiawan pendiri bangsa sebagai deklarasi perang melawan segala bentuk penjajahan akhirnya berhasil diganti dengan UUD RIS pada 1949 melalui Konferensi Meja Bundar di Belanda.
Setelah itu diberlakukan UUD Sementara 1950 yang dipakai hingga Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 setelah Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menyepakati UUD baru.
Serangan kekuatan neokolonial itu kemudian memaksa Sukarno menafsirkan UUD 1 Agustus 1945 sebagai Nasakom dengan dukungan PKI dan Cina. Kegagalan PKI dalam peristiwa Madiun 1948 dan G30S/PKI 1965 ternyata menyisakan dendam sejarah yang dalam.
Setelah kejatuhan Sukarno, Soeharto dipaksa menafsirkan UUD 18 Agustus 1945 secara liberal-kapitalistik ala Barat/AS dengan membuka investasi asing untuk membiayai pembangunan. Akhirnya Soeharto mengembangkan ersatz capitalism melalui pengusaha-pengusaha Cina seperti Sudono Salim dan Muhtar Riady serta pengusaha pribumi the Ginandjar boys seperti Aburizal Bakrie dan kawan-kawan.
Penting dicermati bahwa etnis Cina di Indonesia telah dikristenkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari strategi memecah belah bangsa Indonesia. Semula etnis Cina yang datang ke Nusantara sejak zaman Majapahit beragama Konghucu atau Islam.
Dengan mengkristenkan etnis Cina, kelompok ini menikmati kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding etnis Arab, sementara etnis pribumi Muslim berada di kelas paling bawah. Menjadikan etnis Cina ini berminoritas ganda makin memperdalam keterpecahan bangsa.
Riba Ekonomi
Riba ekonomi segera diperkenalkan melalui KMB 1949 yang memasukkan rezim IMF ke dalam sistem keuangan Republik. Yang paling menikmati sistem ini adalah kelompok Cina yang sering bertemu di gereja dan kemudian mewarisi banyak aset yang ditinggalkan Belanda saat proklamasi kemerdekaan memaksa mereka pergi meninggalkan negeri yang kaya ini.
Riba adalah instrumen neokolonial yang paling merusak Republik. Riba tidak saja memperbudak manusia, tetapi juga eksploitatif merusak bumi.
Riba ekonomi memerlukan sistem politik yang bisa melestarikan struktur ekonomi era kolonial, sedangkan UUD 18 Agustus 1945 justru dirancang untuk menghancurkan struktur ekonomi timpang itu.
Saat UUD 18 Agustus 1945 berhasil diganti dengan UUD 10 Agustus 2002, praktis hambatan legal-konstitusional itu tidak ada lagi sehingga ersatz capitalism era Soeharto berkembang penuh menjadi full-fledged capitalism era Jokowi, yang mulai dirintis pada era SBY sebagai presiden pertama hasil pilpres langsung ala UUD 10 Agustus 2002 itu.
Riba politik dimulai sejak MPR sebagai lembaga tertinggi negara digusur oleh elite partai-partai politik sebagai bandit politik yang merampas politik sebagai kebajikan publik dari tangan rakyat lalu memonopolinya nyaris secara radikal.
Politik menjadi barang langka yang mahal, yang hanya bisa dijalankan dengan dukungan para bandar politik. Para bandar politik inilah para penikmat riba ekonomi. Kerja sama para bandar politik dengan para bandit politik inilah yang menjaga struktur timpang ekonomi era kolonial.
Sistem ini diperkuat oleh badut politik dari sebagian ulama dan cendekiawan setan-setan bisu yang memberi alasan pseudosains bagi pembiaran deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Peringatan Keras
Rangkaian bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini mengingatkan kita pada tsunami dua puluh tahun silam. Bencana-bencana ini adalah peringatan keras bagi para elite atas praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari amanah para pendiri Republik.
Umat Islam sebagai pemilik saham kedaulatan terbesar bangsa perlu membersamai Prabowo untuk membersihkan praktik-praktik riba ekonomi warisan kolonial yang eksploitatif ini. Pembentukan Koperasi Merah Putih, pembebasan pajak bagi rakyat kecil, pembangunan sarana-sarana publik bagi rakyat miskin, petani, dan nelayan adalah upaya mengurangi dominasi korporasi-korporasi besar.
Kini Prabowo sedang bergerilya untuk membersihkan sistem politik Republik dari praktik riba politik yang merajalela sejak UUD 10 Agustus 2002 berlaku. Umat Islam Indonesia selayaknya menjadi Anshar dalam upaya hijrah politik ini saat Prabowo memimpin muhajirin politik menuju “Madinah”. Untuk itu Prabowo perlu membangun “Masjid Quba”, yaitu struktur politik bernegara sesuai rancangan para pendiri bangsa dalam UUD 18 Agustus 1945.
Surabaya, Rabu, 3 Desember 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
