Negara menghemat besar-besaran, belanja ditekan, defisit dijaga ketat. Pertumbuhan ekonomi melambat. Pemerintah menjadi kehilangan fungsi di mata rakyat.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran.
Tagar.co – Tidak banyak yang sadar, bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah mulai berubah. Bukan lagi ekspansi, melainkan pengetatan.
Pemerintah Prabowo Subianto mendorong efisiensi anggaran besar-besaran. Targetnya sekitar Rp80 triliun penghematan.
Di saat yang sama, data APBN awal 2026 sudah memberi sinyal bahwa pendapatan berada di kisaran Rp358 triliun. Sementara belanja menyentuh Rp493,8 triliun, menghasilkan defisit awal sekitar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53% PDB (Produk Domestik Bruto).
Di atas kertas, ini terlihat sehat. Negara merapikan diri sebelum langkahnya membesar.
Masalahnya bukan di niat. Masalahnya ada di arah. Karena ketika penghematan menjadi arus utama, ada satu pertanyaan yang sering sengaja tidak dijawab, bahwa yang dipangkas ini benar-benar lemak… atau justru otot negara?
Efisiensi tidak lagi berhenti di hal-hal pinggiran. Ia sudah merambat masuk ke jantung birokrasi.
Pelatihan dikurangi, riset ditekan, kegiatan dibatasi, program dipilih semakin ketat. Secara perlahan, kementerian dan lembaga dipaksa bekerja dalam ruang yang makin sempit. Bukan karena ingin lincah, tapi karena tidak punya pilihan.
Manuver ini bukan lagi hemat. Ini sudah berubah menjadi perampingan fungsi. Ketika fungsi dipangkas, yang hilang bukan hanya aktivitas. Yang hilang adalah kapasitas negara untuk bergerak, untuk menjangkau, untuk hadir.
Pemancar MW RRI Dimatikan
Dampak ini tidak berhenti di sini. Bahkan turun ke lapangan. Justru terasa di titik-titik yang paling jauh dari pusat keputusan.
Ambil contoh Radio Republik Indonesia (RRI). Dalam logika efisiensi, banyak pemancar Medium Wave (MW) dianggap tidak lagi relevan. Biaya listrik tinggi, perawatan mahal, kalah oleh platform digital.
Maka yang terjadi sederhana, ditidurkan. Tidak dirawat. Perlahan mati. Bukan karena tidak dibutuhkan, tapi karena dianggap tidak efisien.
Masalahnya, logika ini lahir dari meja rapat. Bukan dari denyut kehidupan masyarakat.
Di Mataram, ada fenomena yang tidak pernah masuk laporan, tapi hidup dan dijaga puluhan tahun.
Setiap bulan puasa, siaran RRI menjadi rujukan waktu. Azan Magrib direlay ke masjid dan surau. Masyarakat menjadikannya patokan berbuka. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena itu yang mereka percaya.
Ini bukan soal teknologi. Ini soal kepercayaan yang diwariskan.
Orang tidak sibuk membandingkan aplikasi. Mereka tidak mengejar platform terbaru. Mereka mendengar RRI. Dan itu cukup. Karena di sana, RRI bukan sekadar media. Tapi dianggap sebagai standar waktu hidup bersama.
Ketika pemancar MW dimatikan, yang hilang bukan sekadar sinyal, tapi referensi hidup masyarakat.
Ini bukan efisiensi. Ini amputasi pelan terhadap fungsi publik yang dipotong rapi, tanpa terasa sakit di pusat, tapi nyata di pinggiran.
Yang perlu ditegaskan, keputusan seperti ini tidak datang dari perintah langsung Prabowo Subianto.
Tidak ada instruksi eksplisit untuk mematikan pemancar MW. Presiden tidak sampai di level itu. Justru di situlah letak masalah yang lebih berbahaya.
Arah “hemat” dilempar dari atas, lalu diterjemahkan di bawah tanpa rem, tanpa rasa, tanpa pemahaman utuh tentang apa yang sebenarnya dipotong.
Yang terlihat mahal langsung dipangkas. Yang terlihat tidak modern langsung ditinggalkan. Yang terjadi bukan efisiensi… tapi penggerusan fungsi negara, berjalan pelan-pelan.
Negara tidak digantikan oleh teknologi lain. Tidak ada transisi yang utuh. Tidak ada jembatan.
Negara hanya… menghilang dari titik yang paling membutuhkan kehadirannya.
Negara Menghemat, tapi Kehilangan Tenaga Dorong
Kalau semua ini ditarik ke gambaran yang lebih besar, polanya sebenarnya telanjang.
Negara menghemat besar-besaran, belanja ditekan, defisit dijaga ketat. Tapi semua itu terjadi ketika pertumbuhan ekonomi masih berkutat di sekitar 5%. Suatu angka yang stabil, tapi terlalu lama tidak bergerak.
Artinya sederhana, kita belum sampai di fase kuat, tapi sudah mulai menahan diri. Di sinilah jebakannya.
Ketika negara terlalu cepat mengerem, gerakannya tidak langsung jatuh. Tetap berjalan, tetap terlihat normal. Tapi di dalam, ada sesuatu yang berubah. Pertumbuhan kehilangan tenaga. Birokrasi kehilangan keberanian.
Yang berubah adalah mental sistem. Pejabat mulai berhitung lebih dari bergerak. Program ditahan lebih sering daripada didorong. Risiko dihindari, bukan dikelola. Tidak ada yang ingin salah, karena ruang salah semakin sempit.
Dan dari situ lahir satu bentuk yang paling berbahaya adalah manajemen yang tidak lagi mengejar hasil. Tapi sekadar bertahan dari kesalahan.
Negara tidak berhenti, dia tetap berjalan. Tapi daya dorongnya pelan-pelan habis. Negara tidak runtuh, tapi menyusut.
Tidak ada krisis hari ini. Tidak ada keguncangan besar. Semua terlihat terkendali. Angka kepuasan tinggi. Ekonomi tetap tumbuh. Anggaran tampak rapi.
Justru itu yang membuatnya berbahaya. Karena di balik itu semua, ada proses yang nyaris tidak terdengar.
Negara mulai mengecilkan langkah, mengurangi jangkauan, menarik diri dari ruang-ruang yang dulu ia isi tanpa banyak bicara.
Kasus pemancar MW RRI bukan sekadar cerita pinggiran. Itu tanda. Tanda bahwa dalam upaya menghemat, negara bisa saja tanpa sadar mematikan fungsi paling dasar yang membuatnya terasa hadir.
Jika ini terus terjadi, yang hilang bukan hanya anggaran yang terpangkas. Bukan hanya program yang berkurang. Yang hilang adalah sesuatu yang jauh lebih penting adalah kehadiran negara di depan rakyatnya, terutama yang hidup terpencil.
Negara tetap ada. Tetap berdiri secara formal. Tapi di lapangan, di titik-titik yang penting mulai tidak sampai. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
