Setelah negosiasi panjang, IEU–CEPA akhirnya disepakati. Perjanjian ini membuka peluang besar bagi Indonesia—dari manufaktur hingga industri kreatif—untuk masuk pasar Eropa dengan semangat setara dan berdaulat.
Oleh Triyo Supriyatno Wakil Ketua PDM Kota Malang dan Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tagar.co – Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, sebuah peristiwa penting terjadi di Brussel, Belgia, pada 13 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, untuk menyelesaikan sebuah proses panjang: Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA).
Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif ini telah dinegosiasikan selama satu dekade dan akhirnya mencapai sebuah terobosan pada pertemuan ke-19.
Apa makna dari kesepakatan ini? Mengapa peristiwa ini patut dicermati tidak hanya sebagai agenda diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi arah baru Indonesia dalam memosisikan dirinya di panggung global?
Lebih dari Perdagangan
IEU–CEPA bukan sekadar perjanjian dagang. Di balik klausul-klausul tentang tarif, perdagangan jasa, investasi, hingga isu keberlanjutan lingkungan, tersimpan sebuah gagasan besar: Indonesia ingin menjadi pemain yang lebih setara, bukan sekadar pasar komoditas di mata Eropa.
Selama ini, relasi perdagangan Indonesia–Uni Eropa lebih didominasi ekspor bahan mentah, mulai dari kelapa sawit hingga karet. Kini, dengan perjanjian ini, terbuka peluang bagi produk manufaktur, teknologi, jasa, hingga industri kreatif Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa yang selama ini dikenal ketat.
Baca juga: Koperasi dan Pancasila: Membangun Ekonomi Berkeadilan di Tanah Air
Lebih jauh, IEU–CEPA juga memuat isu-isu strategis seperti ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan standar hak asasi manusia—yang selama ini menjadi perdebatan alot di meja perundingan. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kedua pihak akhirnya menemukan titik temu antara nilai-nilai universal dan konteks lokal masing-masing.
Nilai Bersama di Tengah Keragaman
Menarik ketika Presiden Ursula von der Leyen menyinggung soal Bineka Tunggal Ika dan United in Diversity. Ungkapan ini bukan basa-basi diplomatik semata. Baik Indonesia maupun Uni Eropa sama-sama lahir dari keberagaman dan sejarah panjang pergulatan identitas. Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau, ratusan etnis, dan agama, serta Uni Eropa dengan belasan negara yang terus mencari keseimbangan antara integrasi dan kedaulatan nasional.
Kesamaan nilai inilah yang menjadi fondasi penting kemitraan ini. Di saat sebagian dunia justru menarik diri ke dalam tembok proteksionisme dan politik identitas sempit, Indonesia dan Uni Eropa memilih jalur dialog dan kerja sama berbasis prinsip kebersamaan.
Diplomasi Ekonomi Era Baru
Prabowo Subianto dalam pernyataannya menegaskan bahwa kesepakatan ini bersifat saling menguntungkan. Inilah wajah diplomasi ekonomi modern: bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi bagaimana kedua pihak bisa tumbuh bersama dalam situasi win-win.
Bagi Indonesia, tantangannya kini adalah menyiapkan diri agar pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan industri kreatif, bisa memanfaatkan peluang pasar Eropa yang terbuka. Tanpa kesiapan infrastruktur, regulasi, dan kualitas produk, IEU–CEPA bisa jadi hanya akan dinikmati segelintir pelaku usaha besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaatnya benar-benar merata, termasuk bagi daerah dan sektor usaha kecil yang selama ini kerap tercecer dalam proyek-proyek perdagangan bebas.
Wajah Baru Indonesia–Uni Eropa
Namun, di balik optimisme itu, tetap ada catatan yang harus diperhatikan. Uni Eropa selama ini dikenal memiliki standar ketat dalam isu lingkungan dan ketenagakerjaan, termasuk soal deforestasi dan keberlanjutan sawit Indonesia. Jangan sampai perjanjian ini menjadi alat baru bagi pihak tertentu untuk menekan Indonesia dalam isu-isu sensitif tersebut. Diplomasi ekonomi yang cerdas dan berbasis kedaulatan nasional harus tetap menjadi panduan utama.
Dari Brussel ke Nusantara
Pertemuan di Brussel adalah momen penting, bukan hanya karena akhirnya kita menyelesaikan negosiasi 10 tahun, tetapi karena ini menandai babak baru relasi Indonesia dengan salah satu kawasan paling berpengaruh di dunia. Lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa di era globalisasi yang rapuh, jalan ke depan bukanlah menutup diri, melainkan merawat dialog, memperluas jejaring, dan meneguhkan posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang percaya pada nilai keberagaman dan kerja sama.
Dari Brussel, kita belajar bahwa diplomasi tidak selalu soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu membangun jembatan. Dan hari ini, Indonesia sedang membuktikan dirinya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
