UUD 2002 dianggap melahirkan krisis kepercayaan. Saatnya Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan dekrit untuk menghidupkan kembali semangat UUD 18 Agustus 1945.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid, Anggota Presidium KITA
Tagar.co – Reformasi yang diusung oleh kaum sekuler liberal dan kiri radikal sejak 1998 melalui penggantian UUD 18 Agustus 1945 dengan UUD 2002 jelas telah gagal. Bivitri menyebutnya sebagai system failure. No more no less.
Sebagian kalangan masih gamang menentukan arah NKRI selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo. Ada tokoh seperti Hendrawan Supratikno yang mendorong amandemen kelima untuk mengatasi berbagai anomali kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kaum reformis, tanpa merasa bersalah, justru menuding gerakan restorasi dengan kembali ke UUD 18 Agustus 1945 sebagai kemunduran karena dianggap membuka jalan menuju otoritarianisme Orde Baru. Padahal, demokratisasi ala UUD 2002 justru telah melahirkan korporatokrasi yang mbelgedhes.
Di tengah perdebatan itu, Sritomo Wignyosoebroto menganjurkan rekonstruksi NKRI sebagai jalan tengah. Menurut Konsolidasi Indonesia Tegakkan Amanat 45 (KITA), UUD 18 Agustus 1945 adalah deklarasi perang sekaligus strategi melawan penjajahan.
Baca juga: Deklarasi KITA di Rumah Peneleh: Seruan Darurat Konstitusi dari Kota Pahlawan
Karena itu, KITA mengajukan gagasan reproklamasi dengan kembali ke Orde Proklamasi—demikian Hendrajit menyebutnya—untuk melaksanakan UUD 18 Agustus 1945. UUD ini sejak Orde Lama dijalankan melalui konsep Nasakom dalam lingkungan geopolitik global yang toksik pascaperang dunia II.
Sebaliknya, Orde Baru di bawah Soeharto melaksanakannya di bawah tekanan Washington. Dari situlah lahir the Ginanjar Boys dan ersatz capitalism.
Seting Ulang
Di sisi lain, Gita Wiryawan menganjurkan sebuah system resetting. Namun, ia masih tampak ragu dan malu-malu dalam menentukan mekanismenya.
Jika dimulai dari pendidikan, waktunya akan terlalu panjang. Sementara itu, kapal NKRI terus melaju cepat ke arah yang keliru, menjauh dari cita-cita proklamasi para pendiri bangsa. Waktu sedang tidak berpihak pada Prabowo.
Baca juga: The End Game: System Reset?
Apalagi, situasi geopolitik kini semakin terbuka. Dunia bergerak menuju multipolar, gravitasi ekonomi bergeser ke Asia, sementara Barat—termasuk Amerika Serikat—semakin kehilangan kepemimpinan moral dan imajinasi.
Di saat yang sama, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara hasil UUD 2002, seperti DPR, Polri, dan Wapres, jatuh di titik terendah. Karena itu, KITA memandang perlu adanya konsolidasi potensi, aspirasi, dan aksi rakyat semesta.
Tujuannya adalah mendesak Prabowo, dengan dukungan TNI, mengambil jalan Dekrit untuk melaksanakan Amanat UUD 18 Agustus 1945. Langkah ini dapat menjadi system resetting yang diperlukan untuk menyelesaikan semua paradoks Indonesia.
Momentum ini semakin relevan ketika Menkeu Purbaya mulai mengubah arah politik ekonomi ke Prabowonomics, sebuah gabungan antara Soemitronomics dan Habibienomics.
Dalam kerangka itu, KITA mendorong agar Menkopolhukam Djamari Chaniago memastikan reformasi partai politik dan Polri segera dilaksanakan. Sementara Menhan Syafri Syamsuddin menjamin dukungan TNI atas manuver bersejarah Prabowo ini. (#)
Surabaya, 20 September 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
