Politik adalah urusan publik, bukan monopoli parpol. Prabowo menghadapi tantangan sejarah: mereformasi sistem yang menjebak demokrasi menjadi arena swasta. Reformasi parpol bisa jadi awal koreksi besar atas Paradoks Indonesia.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts
Tagar.co – Paradoks Indonesia yang dirumuskan Prabowo Subianto adalah bukti empirik bahwa republik ini telah mengalami deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semakin menjauh dari fitrah cita negara Proklamasi yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa dalam UUD 18 Agustus 1945.
Deformasi itu bermula ketika norma-norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati para pendiri bangsa diganti oleh kaum reformis yang menyimpan dendam pada Soeharto, juga Habibie.
Baca juga: Reset NKRI: Saatnya Presiden Prabowo Keluarkan Dekrit
Hasilnya adalah UUD 10 Agustus 2002 yang lahir dari empat kali perubahan yang tergesa-gesa dan penuh kompromi. Kaum reformis ini, pada kenyataannya, ditunggangi oleh unsur asing nekolimik yang sejak lama berusaha mengganti UUD 18 agustus 1945 segera setelah ditetapkan.
UUD 2002 tersebut memberi monopoli politik pada partai-partai politik, sekaligus menggusur MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat. Presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh 160 juta pemilih bukan lagi mandataris MPR yang menjalankan GBHN, melainkan petugas partai yang mengemban agenda politik beserta kepentingan bandar politik yang menyokong logistik parpol. No more, no less.
Para bandar dan elite parpol pada dasarnya adalah swasta. Mereka tidak terpilih melalui pemilu, tidak memiliki mandat rakyat, tetapi justru menjadi penentu arah kebijakan negara melalui kendali atas partai.
Jika politik dipahami sebagai urusan publik atau public goods, maka ia tidak boleh diswastakan. Apalagi jika kemudian diberikan secara hampir monopolistik kepada partai politik saja. Politik, seperti halnya pendidikan, tidak boleh dimonopoli oleh satu institusi.
Pendidikan tidak boleh hanya diartikan sebatas sekolah, begitu pula politik tidak boleh disempitkan hanya sebatas parpol. Monopoli ini menjadikan politik semakin langka dan mahal. Akibatnya, kita menjadi tidak mampu membayangkan politik tanpa parpol, sebagaimana sulit membayangkan pendidikan tanpa sekolah.
Untuk mengurangi tendensi monopoli ini, perlu dilakukan deparpolitisasi, sebagaimana kita juga perlu melakukan desekolahisasi untuk memperluas kesempatan belajar. Dengan demikian, setiap organisasi atau perorangan seharusnya berhak mengajukan calon dalam kontestasi jabatan publik. Jika parpol harus ada, perannya cukup sebagai event organizer, panitia sementara yang bubar setelah pemilu. Menjelang pemilu, parpol boleh muncul kembali sebagai kanal aspirasi politik tertentu.
Noam Chomsky, salah seorang kritikus tersohor kebijakan internasional AS, bahkan menyebut bahwa organisasi paling berbahaya di planet ini adalah partai politik di Amerika Serikat: Partai Republik dan Partai Demokrat. Bukan ISIS, bukan pula al-Qaeda, apalagi FPI atau HTI. Di Indonesia, di era Orde Lama, partai yang berbahaya itu adalah PKI. Pada Orde Baru, Golkar. Di era Reformasi, PDIP. Dan sebentar lagi, bisa jadi Gerindra atau PSI.
Kini, bola ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah reformasi partai politik sebagai koreksi atas Paradoks Indonesia akan diwujudkan dalam waktu dekat? Sebagai Ketua Umum Gerindra, reformasi parpol pertama-tama akan menyentuh partai yang ia dirikan sendiri 20 tahun silam. Apalagi platform politik Gerindra berpijak pada UUD 18 Agustus 1945.
Tuntutan reformasi kepolisian yang belakangan menguat sejatinya merupakan reaksi atas power game liar yang disediakan UUD 2002, sekaligus akibat dari maladministrasi publik yang lahir dari monopoli parpol. Sambil mengenang tragedi G30S/PKI hari ini, patut diingat pula bahwa dalam satu dekade terakhir, Jokowi yang sempat ditendang keluar dari PDIP berhasil melahirkan PSI dan Parcok. (#)
Gunung Anyar, Surabaya, 30 September 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
