Empat pulau, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh.
Tagar.co – Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek masuk wilayah Provinsi Aceh.
Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas bersama pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Keputusan ini membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.
“Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Mensesneg di Kantor Presiden.
Prasetyo menjelaskan, ratas dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara daring untuk mencari jalan keluar terhadap dinamika empat pulau di Sumut dan Aceh.
Berdasarkan laporan dari Kemendagri, serta dokumen data pendukung yang dimiliki pemerintah, kata Prasetyo, presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara administratif masuk ke wilayah administratif Aceh.
Hadir secara dalam ratas tersebut Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Keputusan itu sesuai harapan Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh. Kelompok ini mengapresiasi ke Presiden Prabowo mengambil alih sengketa empat pulau di perbatasan kedua provinsi yang dipicu Keputusan Mendagri itu.
”Pak Presiden itu sikapnya tulus. Orang tulus tuh bisa serta merta kalau menjawab. Beliau kan serta-merta,” kata Rizki Maulizar, juru bicara Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA).
Prabowo, kata dia, memberikan rasa nyaman kepada rakyat terutama masyarakat Sumut dan Aceh atas polemik empat pulau tersebut. Ini merupakan bentuk kerja nyata presiden dan menunjukkan bahwa Prabowo sangat peduli dan peka terhadap suara rakyatnya.
Keseriusan presiden untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat pun memperlihatkan keberpihakannya pada efisiensi pemerintahan, stabilitas negara, kecepatan pengambilan keputusan.
Keputusan presiden, sambung dia, memuaskan semua pihak, diterima dengan legawa. Ketegasan dan kesediaan Prabowo turun tangan langsung merupakan pelajaran penting bahwa seorang pemimpin tidak boleh ragu mengambil alih kendali dalam situasi genting, demi menjamin keadilan dan ketertiban.
Sengketa empat pulau ini adalah ujian awal bagi kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. (#)
Jurnalis Rizki Maulizar Yusuf Penyunting Sugeng Purwanto
