Angin surga berhembus di negeri ini. Dihembuskan oleh pejabat yang berkata manis dan demokratis. Sampai rakyat paham hukum kebalikan.
Tagar.co – Paradoks terjadi di negeri ini. Mengusik pikiran rakyat. Di tengah gejolak korupsi yang mengguncang kepercayaan publik, ada kabar nama Jokowi masuk dalam daftar tokoh paling korup versi OCCRP.
Suara protes pun bergema dari berbagai penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan, menuntut pendidikan gratis, membatalkan pemangkasan anggaran, dan menghentikan proyek-proyek yang merampas tanah rakyat atas nama pembangunan.
Tak lama kemudian di panggung perayaan HUT Gerindra ke-17, Presiden Prabowo Subianto malah berteriak lantang berulang-ulang: “Hidup Jokowi!”
Alasannya, Jokowi berhasil membantu dia menjadi presiden. Paradoks.
Jokowi dengan segala kebijakannya, banyak dipuja, tapi tak sedikit pula yang kecewa dan mencaci maki. Manusia paradoks.
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan malah menjadi alat legitimasi penggusuran lahan rakyat. Lokasi proyek pun bergejolak.
Reformasi agraria yang dijanjikan, bagi banyak petani ternyata hanya angin surga. Maka ketika Prabowo meneriakkan dukungan untuk Jokowi, rakyat bertanya: siapa sebenarnya yang dibela? Kekuasaan atau mereka yang menaruh harapan?
Dulu ada presiden membagikan traktor kepada kelompok petani di Desa Jetis, Ponorogo pada 6 Maret 2015. Selesai acara traktor diambil lagi oleh diler. Katanya traktor belum dibayar.
Bersamaan dengan acara itu presiden juga memesan seribu mesin alat pertanian kepada pengusaha UMKM di Dolopo Madiun. Setelah mesin alat panen jadi ternyata janji tinggallah janji.
Rakyat bingung harus mengadu ke mana. Demonstrasi kerap dianggap angin lalu, suara-suara kritis sering dicap subversif.
Di media, janji-janji manis terus disanjung-sanjung, tetapi di lapangan, hidup semakin susah. Pendidikan yang dijanjikan gratis justru semakin mahal.
Tanah-tanah yang harusnya menjadi hak rakyat malah berpindah tangan ke korporasi.
Ada program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah tapi orang tua anak-anak ini malah kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran.
Dulu Kapolri bilang: silakan kritik polisi, namun ketika Band Sukatani menyanyikan lagu Bayar…Bayar…Bayar, rumahnya didatangi polisi. Untuk klarifikasi katanya.
Akhirnya muncul video permintaan maaf dari personel band kepada Kapolri dan menghapus lagu itu dari medsos.
Pertanyaan besar menggelayut: apakah politik hanya permainan sandiwara elite? Apakah seruan “Hidup Jokowi” lebih penting daripada teriakan pilu rakyat yang lapar dan kehilangan pekerjaan.
Presiden Prabowo punya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar bayang-bayang kekuasaan sebelumnya.
Jika benar ia ingin membela rakyat, hentikan pemangkasan anggaran pendidikan, evaluasi PSN yang merugikan, dan kembalikan hak-hak petani yang tergusur.
Hilangkan paradoks di negeri ini.
Karena pada akhirnya, sejarah akan mengingat: siapa yang berdiri untuk rakyat, dan siapa yang sekadar bersandar pada kekuasaan.
Jika Prabowo memilih hanya omon-omon, rakyat pasti akan mencari jalannya sendiri. Suara rakyat meski dibungkam, tak akan pernah benar-benar mati.
Ingat jargon ini? Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi.
Penulis Sujarwa Penyunting Sugeng Purwanto
