Harga bensin di Indonesia oleh pejabat dikatakan lebih murah dibandingkan dengan Eropa dan Amerika. Tak berani membandingkan dengan Iran yang dilanda perang tetap murah.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran.
Tagar.co – Di Indonesia, pembahasan tentang harga bahan bakar minyak hampir selalu memicu perdebatan publik.
Harga bensin yang paling banyak digunakan masyarakat, seperti Pertalite Rp10.000 per liter. Pertamax berkisar Rp12.000-Rp13.000 per liter.
Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang bekerja dengan mobilitas tinggi seperti pengemudi ojek, kurir, pedagang keliling, atau pekerja transportasi, harga ini langsung memengaruhi pengeluaran harian, biaya usaha, bahkan harga kebutuhan pokok di pasar. Setiap kali harga BBM naik, efeknya merambat ke berbagai sektor ekonomi.
Jika dibandingkan dengan Iran terasa sangat kontras. Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan harga bensin termurah di dunia, yakni sekitar Rp500-Rp1.200 per liter. Lebih murah dibanding sebotol air kemasan. Harga segitu tetap mulai tahun 1995 hingga 2026. Rata-rata harganya 0,31 dolar AS.
Harga ini membuat bensin di Indonesia bisa 10-20 kali lebih mahal dibanding Iran. Meski dilanda perang dengan Israel-AS yang menguras keuangan, pemerintah Iran tak mencabut subsidi.
Perbedaan ini mencerminkan perbedaan strategi pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan energi yang diterapkan masing-masing negara.
Iran, dengan cadangan minyak yang besar, memilih menyalurkan sebagian manfaat sumber daya alamnya kepada masyarakat melalui subsidi energi yang signifikan.
Biaya transportasi dan produksi barang menjadi lebih murah, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari terasa lebih ringan.
Studi Kasus
Iran menerapkan sistem kartu bahan bakar nasional untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.
Setiap kendaraan memiliki kartu khusus yang digunakan ketika membeli bensin di SPBU. Pemerintah memberikan kuota 60 liter per bulan per kendaraan dengan harga sangat murah karena subsidi negara.
Jika konsumsi melebihi kuota, harga akan naik menjadi bensin non-subsidi. Sistem ini menjaga agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat luas, mencegah penyalahgunaan, sekaligus menahan praktik penyelundupan bahan bakar ke negara tetangga.
Perbandingan dengan negara lain menunjukkan pola serupa. Libya memiliki harga bensin sekitar Rp500/liter. Venezuela bensin bahkan nyaris gratis karena subsidi besar sekali. Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Aljazair menjual bensin relatif murah antara Rp7.000-Rp10.000 per liter.
Sementara Amerika Serikat harganya mencapai Rp14.000-Rp17.000 per liter. Setelah Trump mengumumkan ikut menyerang Iran, harga BBM di AS malah naik.
Negara Eropa seperti Jerman atau Belanda bisa lebih dari Rp30.000 per liter karena pajak energi yang tinggi.
Studi kasus ini memperlihatkan bahwa harga bensin sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara, bukan hanya oleh pasokan minyak.
Prioritas Kebijakan Negara
Dari perspektif penulis, perbandingan ini menegaskan bahwa harga energi adalah cerminan prioritas kebijakan negara.
Energi murah membantu menurunkan biaya produksi, transportasi, dan distribusi barang.
Usaha kecil bisa lebih mudah berkembang, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan fondasi ekonomi menjadi lebih stabil. Namun, subsidi yang terlalu besar tanpa pengaturan dapat membebani anggaran negara.
Pendekatan Iran dengan kuota dan subsidi tepat sasaran menjadi contoh bagaimana kesejahteraan rakyat dapat dijaga tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
Pertanyaan mengapa bensin kita mahal, bukan sekadar tentang harga di pompa SPBU, tetapi tentang bagaimana sebuah negara mengelola kekayaan alamnya dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.
Kekayaan sumber daya alam akan menjadi kekuatan nyata bagi rakyat jika dikelola dengan bijak. Bukan dibuat bancakan para pejabat. Kasus korupsi di Pertamina dan anak perusahaannya juga di BUMN lain menunjukkan betapa buruknya pengelolaan sumber energi di negara ini.
Negara yang mampu menyalurkan energi murah untuk rakyatnya tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan, persatuan sosial, dan fondasi ekonomi jangka panjang.
Tanpa kebijakan yang tepat, minyak hanya menjadi angka di neraca, bukan kesejahteraan bagi rakyat. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
