Feature

Mahmoud Khalil setelah 104 Hari Ditahan: Simbol Baru Kebebasan Berekspresi di Amerika Serikat

39
×

Mahmoud Khalil setelah 104 Hari Ditahan: Simbol Baru Kebebasan Berekspresi di Amerika Serikat

Sebarkan artikel ini
Mahmoud Khalil, istrinya Dr. Noor Abdalla, dan anaknya. Tak ada yang bisa mengganti kehilangan momen saat kelahiran putranya. (Todd Heisler/The New York Times)

Mahmoud Khalil, aktivis pro-Palestina dan penduduk tetap AS, kini bebas bersyarat usai 104 hari ditahan. Suaranya tak padam—justru makin lantang menantang rapuhnya kebebasan berekspresi di Amerika.

Tagar.co — Di sebuah apartemen di Manhattan yang berjejal poster dan plakat dukungan, Mahmoud Khalil duduk tenang di antara kotak-kotak barang pribadinya yang masih berserakan. Di dinding, poster “Free Mahmoud” menatap hening — saksi bisu solidaritas yang membesar sejak malam penangkapannya di lobi apartemen, 104 hari lalu.

Malam Sabtu (21/6/25) itu, udara New York masih menyimpan sisa panas musim panas, tapi yang lebih terasa hangat adalah rasa lega: untuk pertama kalinya sejak Maret, Khalil kembali menghirup kebebasan — meski kebebasan itu masih setengah sah di mata hukum.

Mahmoud Khalil, 30 tahun, adalah mahasiswa pascasarjana lulusan Columbia University, penduduk tetap AS, dan—bagi banyak aktivis—kini menjadi simbol rapuhnya kebebasan berpendapat di Amerika, negara yang sering membanggakan diri sebagai rumah demokrasi.

Malam Penangkapan yang Membungkam Hak

8 Maret 2025. Seperti biasa, Khalil baru pulang dari diskusi mahasiswa di kampus Columbia. Di lobi apartemen Manhattan yang remang, empat pria berpakaian santai menunggunya. Mereka agen ICE—aparat Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat—tanpa surat perintah, tanpa pengacara.

“Semua brosur ‘Know Your Rights’ yang saya hafalkan, percuma. Tidak ada hak di hadapan empat orang bersenjata,” kata Khalil dalam wawancara dengan The New York Times.

Beberapa jam kemudian, Khalil sudah terbang ke Louisiana. Di Jena Detention Center, ia dikurung tanpa bisa memeluk anak pertamanya yang baru lahir. Ia hanya bisa menatap fotonya — satu-satunya cara bertahan waras di ruang besi.

Baca Juga:  Board of Peace, MUI, dan Ujian Kepercayaan Publik

Dalih Pemerintah: Dokumen Imigrasi & Ancaman Politik

Gedung Putih berdalih, penahanan Khalil sah karena ia dituding mengisi formulir Green Card dengan data pekerjaan yang tidak lengkap. Namun pengacaranya membantah: tuduhan administratif semacam ini jarang dijadikan dasar penahanan tanpa jaminan.

Aktivis HAM menilai alasan sebenarnya hanya satu: Palestina. Khalil adalah salah satu wajah terdepan aksi protes mahasiswa di Columbia yang menuntut universitas menarik investasi dari perusahaan pendukung pendudukan Israel. Gerakannya menarik sorotan nasional dan memicu perdebatan sengit soal kebijakan luar negeri AS.

Penangkapan Khalil membuatnya menjadi pusat aksi protes. Poster-poster dari aksi itu kini menghiasi apartemennya. (Dave Sanders untuk The New York Times)

Ruang Penjara, Ribuan Surat Kebebasan

Di Penjara Imigrasi Jena, Louisiana, hari-hari Khalil merangkak pelan, jauh dari hiruk-pikuk Manhattan. Di balik jeruji, satu-satunya teman setia adalah puluhan lembar kertas: ia menulis catatan panjang untuk istrinya, membalas surat orang-orang yang bahkan belum pernah bertemu dengannya.

Hampir setiap hari, petugas penjara membawakan amplop baru — dari mahasiswa di Kansas City, ibu rumah tangga di Chicago, sampai profesor di Boston. Ratusan surat itulah yang menjaga nyala semangatnya tetap hidup.

“Ada seorang anak kuliah menulis: ‘Aku baru belajar soal Palestina gara-gara kasusmu. Aku janji akan bicara lebih keras.’ Itu surat paling membesarkan hati,” kata Khalil.

Namun di antara ribuan kata, hanya satu gambar yang selalu membuatnya bertahan waras: foto anaknya. Putra pertamanya lahir hanya beberapa minggu setelah Khalil ditangkap. Ia tak sempat mendengar tangis pertama, tak bisa menimang, hanya menatap fotonya di dinding sel.

Baca Juga:  Politik Luar Negeri Bebas Aktif Mulai Bau Penindas

“Saya menatap foto anak saya berjam-jam di penjara. Itu satu-satunya cara saya ingat saya masih punya alasan pulang,” ujarnya pelan.

Sementara di luar tembok Jena, suara dukungan tak pernah padam. Petisi daring mendesak pembebasannya menembus 300 ribu tanda tangan. Columbia University, almamaternya, akhirnya buka suara: mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa dan menolak kriminalisasi aktivisme damai, meski tetap ‘menghormati proses hukum federal’.

American Civil Liberties Union (ACLU) menyebut kasus Khalil sebagai preseden berbahaya: pemerintah memanfaatkan celah imigrasi untuk membungkam kritik kebijakan luar negeri, pelanggaran serius terhadap Amendemen Pertama Konstitusi AS.

Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez menulis tegas di media sosial: “Penahanan Mahmoud adalah peringatan keras. Kebebasan sipil bisa dikorbankan kapan saja untuk agenda politik — suara mahasiswa pun bisa dibungkam.”

Di Meja Hijau: Pertarungan Melawan Penghukuman Sunyi

Di pengadilan, pemerintah berkeras menuduh Khalil sebagai ‘ancaman kebijakan luar negeri’ dan berpotensi kabur. Pengacaranya membalas: Khalil tak punya catatan kriminal, punya alamat tetap, istri, dan bayi — tidak ada dasar logis menahannya.

11 Juni, Hakim Distrik Michael Farbiarz mengetuk palu: penahanan Khalil inkonstitusional. Pemerintah gagal membuktikan risiko kabur atau bahaya publik.

Trump mencoba menahan kebebasan Khalil dengan banding, tetapi hakim menolak. Penahanan lebih lama hanya akan mempermalukan hukum Amerika sendiri, kata hakim.

Baca Juga:  Diplomasi dalam Badai

Bebas dengan Batas: Suara yang Tak Lagi Bisa Dibungkam

20 Juni, Khalil resmi keluar dari Jena. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung, tapi pelukannya pada istri dan anaknya membuktikan: yang tertahan hanya raga, bukan keyakinannya.

Sekarang, Khalil wajib menyerahkan paspor dan kartu izin tinggal pada pengadilan. Ia hanya boleh bepergian di lima wilayah: New York, New Jersey, Michigan, Washington D.C., dan Louisiana, sembari menunggu vonis akhir sidang deportasi.

“Kalau mereka pikir penjara bikin saya takut, mereka salah besar. Bahkan kalau ditangkap lagi, saya tetap akan bicara untuk Palestina. Ini suara yang tidak bisa kalian penjarakan,” kata Khalil pada New York Times.

Pertanyaan Besar: Seberapa Rapuh Demokrasi Amerika?

Kasus Khalil adalah pengingat: di Amerika, kebebasan berpendapat masih bisa goyah saat bersinggungan dengan politik luar negeri. Para pengacara HAM menyebutnya: “The biggest test for free speech since the Red Scare.”

Bagi Khalil, pertanyaannya sederhana: Apakah demokrasi Amerika cukup berani mendengar suara yang paling tidak nyaman sekalipun?

Jawabannya belum pasti. Namun satu hal jelas: suara bisa dipenjara, tetapi gagasan tidak. Ia menembus jeruji Jena, merayap di email mahasiswa, dan menjelma poster di pagar Columbia: “Free Mahmoud.”

“Saya mungkin belum sepenuhnya bebas,” katanya, memangku anaknya di apartemen Manhattan, “tapi suara saya — suara kita semua — tak akan pernah kalian bisa kunci di penjara mana pun.” (#)

Penyunting Mohammad Nurfatoni