Diplomasi internasional kerap penuh risiko. Apalagi di tengah suasana konflik dan perang. Salah langkah menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Itulah risiko yang diambil pemerintah masuk dalam Board of Peace bentukan Donald Trump.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran
Tagar.co – Keputusan Prabowo Subianto tetap mempertahankan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menunjukkan pendekatan diplomasi yang cenderung berhati-hati sekaligus pragmatis.
Pemerintah memilih tidak tergesa-gesa mengambil langkah keluar dari forum tersebut, tetapi menilai terlebih dahulu apakah keikutsertaan itu benar-benar memberi manfaat bagi kepentingan nasional dan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sikap ini memperlihatkan pendekatan realistis dalam diplomasi internasional.
Dalam hubungan antarnegara, keputusan keluar dari suatu forum tidak selalu memperkuat posisi politik.
Justru dalam banyak situasi, tetap berada di dalam forum memberikan ruang untuk memengaruhi arah pembicaraan, membangun dukungan internasional, dan menyampaikan posisi politik suatu negara secara langsung.
Namun demikian, di dalam negeri langkah tersebut juga memunculkan perdebatan. Fakta sekarang BoP tidak membawa kedamaian tapi menjadi Board of War alias pembawa perang, seperti pengeboman ke Iran.
Sebagian kalangan mempertanyakan apakah forum seperti Board of Peace benar-benar mampu memberi dampak terhadap penyelesaian konflik di Palestina, atau hanya menjadi ruang diplomasi simbolik tanpa hasil konkret.
Kritik semacam ini wajar muncul, mengingat solidaritas publik Indonesia terhadap Palestina selama ini sangat kuat dan sering kali menuntut sikap politik yang lebih tegas.
Menyadari sensitifnya isu tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keputusan pemerintah tidak diambil secara sepihak.
Sebelum menyampaikan sikap resmi, presiden terlebih dahulu berdialog dengan para ulama dan pimpinan organisasi Islam.
Pertemuan awal berlangsung di Istana Merdeka pada 3 Februari 2026, ketika sejumlah tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam diundang untuk mendengar penjelasan pemerintah mengenai alasan Indonesia tetap berada dalam Board of Peace sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Dialog tersebut kemudian berlanjut dalam forum yang lebih luas pada 5 Maret 2026, ketika sekitar 165 ulama dan pimpinan organisasi Islam kembali diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pertemuan itu presiden menegaskan dua hal penting: Indonesia tetap berada dalam Board of Peace selama forum tersebut masih membuka ruang diplomasi bagi perjuangan Palestina.
Namun pemerintah juga menegaskan bahwa keikutsertaan itu tidak bersifat mutlak. Bahwa Indonesia siap mengevaluasi bahkan keluar dari forum tersebut apabila tidak lagi memberikan manfaat bagi kepentingan nasional maupun perjuangan rakyat Palestina.
Diplomasi di Dalam
Untuk memahami pendekatan ini, menarik melihat beberapa pengalaman diplomasi internasional yang menunjukkan bahwa kehadiran dalam forum global sering kali justru menjadi alat pengaruh.
Salah satu contoh adalah pengalaman Afrika Selatan pada masa perjuangan melawan apartheid. Selama dekade 1980-an negara itu menghadapi tekanan internasional besar.
Namun berbagai negara pendukung perjuangan anti-apartheid memilih tetap menggunakan forum multilateral seperti United Nations untuk memperkuat resolusi dan sanksi internasional terhadap rezim apartheid.
Melalui forum tersebut, tekanan global terhadap pemerintah apartheid semakin kuat hingga akhirnya sistem tersebut runtuh pada awal 1990-an.
Studi lain dapat dilihat dari pendekatan diplomasi Turki dalam isu konflik Timur Tengah.
Meskipun sering bersikap kritis terhadap kebijakan Barat terkait Palestina, Turki tetap aktif dalam berbagai forum internasional seperti NATO dan forum diplomasi multilateral lainnya.
Dengan tetap berada di dalam struktur diplomasi global, Turki berupaya menggunakan posisinya untuk menyuarakan kepentingan politiknya sekaligus mempertahankan pengaruh regional.
Dua pengalaman ini menunjukkan bahwa diplomasi modern sering kali tidak berjalan dalam pilihan hitam-putih antara ikut atau keluar dari suatu forum.
Dalam banyak kasus, justru kehadiran aktif di dalam forum memberikan peluang lebih besar untuk memengaruhi keputusan internasional.
Prinsip dan Realitas Diplomasi
Jika dilihat lebih jauh, sikap pemerintah dapat dibaca sebagai bentuk diplomasi kalkulatif.
Dalam politik internasional, keterlibatan dalam suatu forum sering kali lebih bernilai daripada sikap keluar yang bersifat simbolik.
Dengan tetap berada di dalam Board of Peace, Indonesia mempertahankan akses terhadap proses diskusi, jaringan diplomatik, dan peluang untuk memengaruhi arah kebijakan kolektif terkait isu perdamaian.
Meski demikian, diplomasi semacam ini tetap memiliki tantangan.
Keikutsertaan dalam forum internasional baru akan memiliki arti jika diikuti dengan upaya untuk mendorong perubahan kebijakan atau membangun dukungan internasional yang lebih luas.
Tanpa hasil yang jelas, forum seperti itu berisiko dipersepsikan publik hanya sebagai panggung diplomasi yang tidak menghasilkan langkah konkret.
Di sinilah pentingnya keseimbangan antara prinsip moral dan kalkulasi strategis. Indonesia memiliki posisi historis yang kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi dalam praktik hubungan internasional, strategi yang efektif sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih sabar dan terukur.
Dengan demikian, keputusan untuk tetap berada dalam Board of Peace dapat dipahami sebagai upaya menjaga ruang diplomasi tetap terbuka.
Langkah ini mencerminkan pendekatan yang mencoba menyeimbangkan komitmen moral Indonesia terhadap Palestina dengan realitas politik internasional yang kompleks.
Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak hanya diukur dari keikutsertaan dalam forum, tetapi dari sejauh mana kehadiran itu mampu menghasilkan pengaruh dan perubahan yang nyata. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
