Politik luar negeri Indonesia kredibilitasnya dipertanyakan. Tak lagi bebas aktif. Padahal ini aset yang tak ternilai. Sekali tercoreng, pemulihannya membutuhkan waktu yang panjang.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran.
Tagar.co – Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam menentukan sikap dan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
Prinsip ini adalah amanat konstitusional yang menjadi fondasi moral diplomasi Indonesia. Namun keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump, dinilai berpotensi mencederai prinsip itu.
Ketika sebuah organisasi internasional dianggap membiarkan atau tidak bersikap tegas terhadap agresi militer terhadap suatu negara, maka keikutsertaan Indonesia di dalamnya dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran atau bahkan legitimasi tidak langsung.
Dalam situasi invasi AS-Israel ke Iran, ketidaktegasan sikap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai memperkuat persepsi bahwa Indonesia tidak sepenuhnya netral.
Bagi negara yang selama ini dikenal vokal membela Palestina dan menentang kolonialisme, persepsi semacam ini tentu mengandung risiko diplomatik yang besar.
Lima Kekhawatiran
TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI, mengkritisi sikap politik pemerintah. Dia memaparkan lima dimensi kekhawatiran utama.
Pertama, Konsistensi Konstitusional
Partisipasi dalam BoP dinilai TB Hasanuddin tidak mencerminkan amanat konstitusi untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia.
Jika organisasi tersebut dianggap membiarkan agresi, maka keikutsertaan Indonesia dapat dipandang bertentangan dengan semangat anti-penjajahan.
Kedua, Persepsi Keberpihakan
Ketidaktegasan dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran menimbulkan persepsi keberpihakan.
Dalam diplomasi internasional, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Indonesia berisiko dipandang condong pada blok tertentu, sehingga mengurangi kredibilitasnya sebagai penengah.
Ketiga, Risiko Penolakan di Lapangan
Mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat resistensi, termasuk dari pihak Palestina.
Disebutkan bahwa perwakilan Hamas telah menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia.
Jika benar terjadi penolakan di lapangan, posisi Indonesia menjadi serba sulit, baik secara politik maupun keamanan.
Keempat, Tekanan Fiskal
Keterlibatan militer dalam misi internasional membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Dalam kondisi fiskal yang sedang tertekan dan ketidakpastian ekonomi global akibat konflik, alokasi dana untuk misi yang masih bersifat spekulatif dapat menjadi beban tambahan bagi negara.
Kelima, Risiko Geopolitik
Timur Tengah adalah kawasan dengan kompleksitas konflik yang tinggi. Keterlibatan yang tidak dikelola secara hati-hati dapat menyeret Indonesia ke dalam pusaran kepentingan besar antara Amerika Serikat, Israel, Iran, dan aktor-aktor regional lainnya.
Indonesia berisiko dicap sebagai pendukung kepentingan tertentu, yang dapat berdampak jangka panjang pada hubungan bilateral dengan negara-negara lain.
Idealitas dan Realitas
Kasus ini dapat dilihat sebagai studi tentang dilema diplomasi negara berkembang. Di satu sisi, Indonesia ingin tetap aktif dalam upaya perdamaian global.
Di sisi lain, partisipasi dalam struktur tertentu bisa memunculkan konsekuensi politik yang tidak diinginkan.
Jika benar bahwa sebagian masyarakat Palestina atau kelompok tertentu menolak kehadiran pasukan asing, termasuk dari Indonesia, maka situasinya menjadi kompleks.
Indonesia selama ini memiliki posisi moral yang kuat dalam isu Palestina.
Kehadiran pasukan dalam konteks yang dipersepsikan berbeda dapat merusak modal diplomatik yang telah dibangun bertahun-tahun.
Selain itu, dalam konteks fiskal dan stabilitas ekonomi, keputusan politik luar negeri harus mempertimbangkan kapasitas nasional.
Kebijakan luar negeri yang ideal harus tetap berpijak pada kemampuan riil negara.
Marwah Diplomasi
Pandangan TB Hasanuddin bukan sekadar kritik politik, tetapi refleksi atas pentingnya konsistensi prinsip dalam kebijakan luar negeri.
Pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia perlu keluar dari BoP, melainkan bagaimana memastikan setiap langkah diplomasi tetap selaras dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional jangka panjang.
Indonesia dibangun di atas semangat anti-penjajahan dan solidaritas terhadap bangsa yang tertindas.
Prinsip bebas aktif bukanlah sikap netral tanpa arah, melainkan komitmen aktif terhadap perdamaian yang berkeadilan.
Jika keikutsertaan dalam BoP justru menimbulkan keraguan atas komitmen tersebut, maka evaluasi mendalam menjadi keharusan.
Dalam politik luar negeri, kredibilitas adalah aset yang tak ternilai. Sekali tercoreng, pemulihannya membutuhkan waktu yang panjang.
Pada akhirnya keputusan apa pun yang diambil pemerintah harus berorientasi pada satu hal yaitu menjaga marwah Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam sikap, tegas dalam prinsip, dan konsisten dalam memperjuangkan perdamaian dunia. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
