Di balik sistem yang rapi dan target jutaan anggota Muhammadiyah, ranting menyimpan kisah warga setia yang justru tak selalu sanggup membayar iuran.
Oleh Qosdus Sabil; Anggota Muhammadiyah biasa dengan KTAM lama No. 781.410
Tagar.co – Dulu, menurut catatan sejarah, Muhammadiyah ditopang oleh kelas menengah terdidik: guru, pedagang, profesional, dan intelektual. Mereka bukan hanya menyumbang, tetapi juga menanggung—menanggung amal usaha dengan rasa memiliki dan kepercayaan penuh. Iuran, infak, dan wakaf bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ekspresi ideologis.
Kini, kisah itu terdengar seperti nostalgia.
Di lapangan, realitas warga Muhammadiyah menunjukkan pergeseran yang nyata. Rata-rata anggota perlahan tetapi pasti bergeser ke kelas menengah ke bawah. Buktinya sederhana, bahkan banal: biaya pembuatan KTAM lama sebesar Rp25 ribu saja, di sejumlah daerah, diperkirakan tidak terjangkau oleh sekitar 35–50 persen anggota. Ketika tarif pembuatan KTAM naik menjadi Rp50 ribu, sebagian bukan hanya mengelus dada—mereka menghilang dari sistem.
Baca juga: Sekolah Muhammadiyah, Kelas Menengah, dan Krisis Keberpihakan
Ironinya, ikatan ideologis warga Perserikatan tetap kuat, tetapi dompet mereka tidak ikut berjemaah. Akibatnya, lahir paradoks yang menyakitkan: warga Muhammadiyah yang paling setia justru tidak mampu mengakses sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Sebaliknya, masyarakat umum kelas atas dengan mudah memilih sekolah-sekolah baru yang menawarkan gedung mentereng, pendingin ruangan, janji mutu akademik, dan spiritualitas versi premium. Lengkap. Tinggal valet parkir.
Masalahnya tidak berhenti di sana.
Ketika dilakukan mutasi ke sistem KTAM baru, muncul suara serempak nan syahdu dari bawah:
“Pak, minta pemutihan iuran, ya?”
Rata-rata tagihan yang muncul tidak kecil—sekitar Rp1,25 juta. Pada saat yang sama, di tingkat pimpinan wilayah, iuran justru telah dibayar lunas; bahkan ada yang dibayarkan sekaligus untuk satu periode kepemimpinan. Ibarat zakat fitrah dibayar sampai anak cucu. Di sinilah kegelisahan klasik itu kembali muncul: iuran anggota ini sebenarnya sedang menguatkan siapa?
Sebab, di dunia nyata—di luar sistem dan dashboard—ribuan guru Muhammadiyah menjalani hidup yang jauh dari kata berkemajuan. Sepulang mengajar murid-muridnya, mereka mengojek demi menutup kebutuhan keluarga. Honor mengajar tak pernah cukup. Mereka berdakwah dan mengajar di pagi hari, lalu berdamai dengan algoritma aplikasi ojek pada sore hari.
Sementara itu, sebagian murid yang dulu dibina dengan penuh idealisme kini hidup nyaman di ibu kota. Mereka tertawa menikmati secangkir kopi dan beberapa potong sweet potato yang harganya lebih mahal daripada upah sang guru selama sebulan. Lebih pedih lagi, sebagian dari mereka yang dahulu diajak masuk Muhammadiyah dengan penuh harap kini kerap lupa membayar iuran.
Sangat menyedihkan, kawan.
Padahal, di tingkat pimpinan wilayah, kegelisahan serupa juga terasa kuat. Seorang kolega di PWM Jawa Tengah pernah mengatakan kepada saya bahwa hanya sedikit pimpinan yang berani menyampaikan kritik terbuka soal iuran anggota.
Salah satu yang berani adalah Ustaz Zainul Muslimun, Bendahara PWM Jawa Timur. Beliau berulang kali mengemukakan potensi konsolidasi dana iuran anggota Muhammadiyah yang secara matematis bisa mencapai Rp7,8 triliun per tahun.
Hitungannya sederhana. Berdasarkan rilis Kementerian Agama tahun 2019 dan data lembaga survei, jumlah anggota Muhammadiyah diperkirakan sekitar 65 juta orang. Jika setiap anggota membayar iuran Rp10.000 per bulan, maka dalam setahun terkumpul Rp7,8 triliun. Angka yang—jika benar-benar terkonsolidasi—bisa menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang luar biasa.
Elite PP Muhammadiyah barangkali hanya bisa membayangkan “keindahan” iuran itu. Menariknya, justru anak-anak mudalah yang berhasil membangun sistem pendataan anggota Muhammadiyah. Mereka berpikir keras mewujudkan impian besar terbangunnya sistem pendataan anggota bersama tim Labmu MPI PP Muhammadiyah. Upaya ini patut diapresiasi setinggi-tingginya.
Namun persoalannya bukan pada besarnya potensi, melainkan pada cara memandang dan mengelola anggota.
Kita terlalu sering memulai dari angka besar, target nasional, dan proyeksi fantastis, tetapi lupa bahwa iuran dibayar oleh manusia konkret dengan kondisi ekonomi yang sangat beragam. Kita sibuk membangun sistem yang rapi, tetapi lupa membangun empati struktural.
Padahal, data yang ada sendiri menunjukkan betapa rapuhnya basis ini. Hingga Kamis sore, 5 Desember 2024, jumlah anggota Perserikatan Muhammadiyah yang terdata sekitar 1.595.888 orang—itu pun belum dikurangi pemegang KTAM yang telah wafat. Jauh dari angka jutaan yang sering dibicarakan.
Data nasional resmi mengenai total anggota Muhammadiyah yang telah teregistrasi melalui KTAM/e-KTAM hingga tahun 2026 belum tersedia. Hingga kini, laporan yang ada baru berupa angka penambahan anggota di tingkat regional.
Server hanya mengenal angka tunggakan; ranting mengenal kisah hidup di baliknya.
Misalnya, Jawa Tengah mencatat tambahan 10.856 anggota dalam periode tertentu, tetapi belum ada total kumulatif skala nasional yang dirilis secara resmi. Saya mencoba menelusuri dan bertanya kepada seorang kawan yang terlibat sebagai punggawa LabMu MPI PP Muhammadiyah, tetapi belum memperoleh jawaban pasti yang memuaskan.
Karena itu, fokus pada pencetakan KTAM tetap didorong secara masif: dari 30 kartu per hari menjadi 150, bahkan ditargetkan ribuan per hari, demi mengejar jutaan anggota hingga akhir periode kepemimpinan 2027.
Tujuannya mulia: membangun marwah organisasi, memperkuat posisi ekonomi dan politik, serta memastikan basis dakwah yang jelas. Namun pertanyaannya tetap sama: apakah sistem ini cukup manusiawi untuk menampung realitas warga di akar rumput?
Sebab, di rantinglah kenyataan itu hidup. Ranting tahu siapa yang rumahnya bocor, siapa yang anaknya putus sekolah, dan siapa yang jika diminta membayar iuran justru perlu dibayari. Server hanya mengenal angka tunggakan; ranting mengenal kisah hidup di baliknya.
Itulah sebabnya banyak yang berpendapat bahwa iuran anggota seharusnya berbasis ranting dan cabang. Tidak perlu ada persentase yang terlalu rigid ke daerah, wilayah, apalagi pusat. Biarkan ranting menjadi episentrum pengelolaan iuran, karena di sanalah dakwah berlangsung dengan wajah manusia.
Dengan model ini, iuran tidak lagi menjadi instrumen seleksi, melainkan sarana konsolidasi ideologis. Dakwah menjadi hidup, keanggotaan tetap inklusif, dan Muhammadiyah tidak berubah menjadi organisasi ideologis berbasis saldo rekening.
Jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam situasi ironis: Muhammadiyah memiliki data yang sangat rapi, sistem yang sangat modern, dan angka yang sangat gagah—tetapi kehilangan warga yang paling setia karena tersandung di loket pembayaran.
Dan itu tragis.
Sebab Muhammadiyah lahir untuk memuliakan manusia, bukan menyeleksi warga melalui struk pembayaran iuran. (#)
Ciputat, Kamis sore, 17 Syaban 1447/5 Februari 2026, pukul 17.17 WIB
Penhyunting Mohammad Nurfatoni
