Walaupun instruksi presiden tentang elpiji membuat kehebohan mereda, rakyat tetap harus waspada dan kritis menghadapi kejutan dari para pejabat di rezim ini.
Tagar.co – Heboh elpiji melon 3 Kg menyeruak di awal bulan Februari 2025. Rakyat harus antre panjang membelinya di agen pakai KTP, stok habis padahal rakyat sudah antre berjam-jam, harganya naik jadi Rp19 ribu.
Semua itu gara-gara Peraturan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan elpiji melon ke pengecer berlaku mulai 1 Februari. Alasannya supaya subsidi elpiji melon 3 Kg tepat sasaran untuk rakyat miskin.
Menteri Bahlil melihat ada orang yang mempermainkan harga elpiji sehingga ke pengecer mencapai Rp 35 ribu. Karena itu peraturan ini untuk mengendalikan distrbusi. Diklaim memastikan harga bisa stabil dan mencegah spekulasi di tingkat pengecer.
Peraturan itu berjalan tiga hari terjadilah hiruk pikuk, protes, caci maki kepada pemerintah atas heboh elpiji melon ini.
Biasanya ibu-ibu beli elpiji di toko sebelah rumah, kini harus ke agen yang jauh jaraknya. Mengantre lagi. Pemilik warung bersitegang dengan penjual di agen karena hanya dapat satu tabung padahal butuh empat tabung dalam sehari untuk masak.
Melihat kekacauan selama tiga hari akibat keputusan Menteri Bahlil ini, Presiden Prabowo Subianto turun tangan menginstruksikan pengecer diizinkan kembali menjual elpiji 3 Kg.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang elpiji hanya berlaku tiga hari. Kini heboh elpiji melon mulai mereda dan distribusi berangsur normal.
Menteri Bahlil masih berdalih, hiruk pikuk ini bukan karena kelangkaan stok elpiji 3 Kg melainkan akibat penataan ulang distribusi yang semua orang belum terbiasa.
Berkah
Di balik heboh elpiji melon pemerintah dapat berkah. Isu pagar laut yang menciptakan ketegangan antara nelayan, pejabat, aparat hukum, kementerian, dan DPR melenyap. Tak lagi menjadi isu besar.
Terakhir Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid membatalkan beberapa sertifikat tanah di atas laut Tangerang, dan kota lain dan menindak pejabat yang bertanggung jawab. Bagaimana kelanjutan sertifikat dan pejabat lainnya?
Beberapa isu yang mengendur dengan heboh elpiji melon antara lain
Pertama, reformasi subsidi energi yang bakal membebani rakyat. Tujuan mengurangi beban fiskal negara. Caranya mencabut subsidi bahan bakar dan elpiji. Kalau ini dijalankan bakal memicuk kehebohan baru.
Kedua, meningkatkan produksi elpiji domestik hingga 1 juta metrik ton per tahun untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Namun membutuhkan investasi besar dan waktu panjang. Karena itu masyarakat tetap bergantung elpiji impor.
Ketiga, kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penolakan rakyat terdampak. Proyek Strategis Nasional (PSN) peninggalan Presiden Joko Widodo yang memicu sengketa dan penolakan. Nama Jokowi pun terseret dalam masalah ini.
Instruksi Presiden Prabowo yang cepat merespon kekacauan masalah elpiji setidaknya menyelamatkan wibawa pemerintah yang runtuh di mata rakyat dalam seratus hari kepemimpinannya.
Bagaimana tidak runtuh, rakyat yang sedang antre elpiji berani mencaci maki Menteri Bahlil di depan pengawalnya ketika berkunjung ke agen elpiji di Cibodas Tangerang, Selasa (4/2/2025).
Walaupun instruksi presiden tentang elpiji membuat kehebohan mereda, rakyat tetap harus waspada dan kritis menghadapi kejutan dari para pejabat di rezim ini. Kejutan untuk menutupi kegagalan menangani persoalan besar negeri. (#)
Penulis Dwi Taufan Hidayat Penyunting Sugeng Purwanto
