Diplomasi Cebu diharapkan mampu menghasilkan solusi bersama menghadapi krisis energi. Di mana otoritas kawasan ditarik masuk ke dalam struktur lebih mapan melalui kolaborasi lebih adaptif.
Oleh Dr. Eko Wahyuanto, Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik.
Tagar.co – Dunia saat ini mengalami pergeseran orientasi dan kepentingan. Komunitas bersama selalu dilihat dari seberapa keuntungan dapat diraih. Dipicu konstelasi politik dinamis, multipolar, dan terus bergejolak.
Dalam situasi demikian, modal penting sebuah negara tidak hanya dilihat dari postur devisa yang kuat, tetapi seberapa kokoh otoritas strategis dapat dimainkan menjadi kebijakan.
Perang Timur Tengah terus berkobar, bentrok Rusia-Ukraina belum usai. Dua peristiwa penting dunia sebagai variabel pengganggu denyut nadi ekonomi hingga kawasan Asia Tenggara.
Konflik semakin tidak dapat dikendalikan oleh sistem diplomasi lama. Karena itu, seruan perdamaian harus bertumbuh pada pemahaman anatomi kepentingan masing-masing negara.
Kehadiran Presiden Prabowo di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026), dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Khusus BIMP-EAGA kali ini, diharapkan menjadi langkah realisme politik, memastikan Asia Tenggara tidak terjebak dalam ketidakpastian global.
Presiden Prabowo saat ini berada di jantung kawasan Asia Tenggara. Ditegaskan bahwa Indonesia harus menjadi motor penggerak bagi Rumah Bersama ASEAN. Rumah yang dibangun di atas kedaulatan energi dan pangan.
Ruang Kosong dan Konektivitas Regional
Sejak berpuluh tahun, komunikasi politik dan kerja sama kawasan tidak memiliki kompas yang sama. Sementara kebutuhan rakyat Asia Tenggara terhadap kebutuhan energi dan pangan, sebuah realitas tekanan ekonomi yang terus mencekik.
Akibat ruang kosong yang sepi dari dialog isu-isu strategi Asia Tenggara seperti ancaman krisis energi dan perang Indo-Pasifik.
Di Cebu, Prabowo hadir untuk mengisi ruang kosong yang selama ini ditinggalkan gagasan dan ide tentang merawat ASEAN. Pesan soal ketahanan energi dan pangan bagi Presiden Prabowo, persoalan mendesak yang harus segera direspons.
Kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina – BIMP-EAGA sebagai ekosistem raksasa memiliki kekayaan energi melimpah.
Kekayaan tersebut belum tersentuh program bersama secara konkret, tentang bagaimana membangun sebuah rumah besar, dimulai dari persinggungan empat negara itu.
Diperlukan langkah konkret, terkait isu-isu strategis keempat negara, guna meningkatkan produktivitas bersama, mengurangi ketergantungan rantai pasok dunia.
Pesan Presiden Prabowo jelas, bagaimana kawasan Asia Tenggara mampu memainkan peran kawasan dan internasionalnya, sebagai epicentrum ekonomi dunia.
Integrasi infrastruktur yang melibatkan empat negara strategis, dipastikan memberikan dampak kemakmuran Asia Tenggara.
Langkah Presiden Prabowo mendorong akselerasi jaringan energi, seperti Trans Borneo Power Grid, menjadi sinyal kedaulatan bagi negara-negara Asia Tenggara di mata dunia.
Membiarkan potensi energi terbarukan di Borneo atau Palawan, bentuk pengabaian terhadap hak-hak generasi masa datang.
Konektivitas sub kawasan menjadi sebuah terobosan untuk menegakkan martabat kawasan. Dengan target pembangunan tenaga surya sebesar 100 GW yang tengah dipacu Indonesia. Bukti autentik kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara konsumen tetapi produsen.
Sebagai negara produsen dan penentu standar baru Asia Tenggara, inisiatif tersebut bentuk transformasi kedaulatan energi lebih konstruktif.
Presiden Prabowo tampaknya paham, pembangunan infrastruktur bersama kawasan Asia Tenggara, akan menciptakan pusat ekonomi baru dunia.
Menakar Idealisme Kebijakan Prabowo
Ketegasan sikap Indonesia dinilai banyak kalangan sebagai manifestasi kepemimpinan Presiden Prabowo yang banyak mewarisi gaya Presiden Sukarno.
Pakar realisme dari University of Chicago, John J. Mearsheimer, dalam pemikiran soal stabilitas negara, menegaskan dunia semakin kompetitif, menghaluskan negara berani bertindak sebagai aktor rasional.
Negara memiliki tanggung jawab mengamankan kelangsungan hidup melalui penguatan kapasitas internal (internal balancing).
Dalam konteks ini, langkah Prabowo mengamankan energi dan pangan sebagai bentuk pertahanan diri paling kokoh, ini baik tepat.
Kepemimpinan kuat menurut John J adalah kepemimpinan yang mampu memastikan tidak ada ceruk hampa kekuasaan yang bisa diintervensi oleh kekuatan luar.
Senada dengan itu, Carlyle Thayer, pakar urusan keamanan Asia Tenggara dari Australian Defence Force Academy, mengingatkan pentingnya sentralitas ASEAN secara fungsional.
Thayer berpendapat, kemitraan strategis hanya akan bermakna jika mampu menghasilkan solusi teknis, berdampak langsung pada stabilitas kawasan.
Ajakan Prabowo yang diaplikasi di Cebu tersebut dimaksudkan untuk memobilisasi pembiayaan sebagai langkah konkret, mengubah hambatan regional menjadi kapabilitas baru kawasan.
Cara untuk memastikan bahwa kebijakan negara masuk dalam arus distribusi nyata, bukan narasi kering tanpa hasilnya terang.
Kebijakan regional harus merupakan program terverifikasi dengan baik, sehingga dampaknya terasa secara domestik.
Diplomasi Cebu diharapkan mampu menghasilkan solusi bersama menghadapi krisis energi. Di mana otoritas kawasan ditarik masuk ke dalam struktur lebih mapan melalui kolaborasi lebih adaptif.
Negara tetangga dalam satu kawasan tidak boleh dilihat sebagai kompetitor, melainkan menjadikan kawasan bersama yang harus saling mengisi.
Di tengah ancaman ketersediaan energi, peran negara, harus mampu memberikan akses dan infrastruktur bagi semua pihak.
Dengan menggandeng mitra pembangunan, berarti mengubah mengubah strategi persaingan menjadi pabrikasi narasi kerja sama lebih kredibel.
Tujuannya, memenangkan pengaruh bawah Asia Tenggara mampu mandiri di tengah karut-marut krisis energi dunia.
Rumah bersama Asia Tenggara tidak boleh dibangun di atas tujuan popularitas semata, tetapi harus dirancang di atas fondasi kepercayaan (trust) antara pemimpin dan rakyat.
Memenangkan Kepercayaan
Diplomasi Cebu, diharapkan menjadi narasi penting, sebagai menjadi acuan gagasan selanjutnya.
Bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto, jawaban atas tantangan akuntabilitas masa depan. Bukan soal bagaimana menyusun narasi dengan retorika memukau, tetapi bagaimana memenangkan kepercayaan kawasan, terutama dalam meredam gejolak harga pangan dan ketersediaan energi.
Kerja sama kawasan masa depan bukan lagi soal siapa paling bergema menyuarakan ide dan gagasan baru, melainkan siapa yang paling mampu memberikan solusi relevan.
Jika Indonesia berhasil membuat kolaborasi energi dan pangan, memiliki tanggung jawab etis secara ekonomi untuk diwujudkan.
Maka Indonesia akan memiliki benteng kedaulatan paling tangguh. Kepercayaan Asean tidak bisa dipaksakan melalui regulasi kaku. Harus dimenangkan melalui keterbukaan, kejujuran, dan kecepatan dalam mengeksekusi program kerjasama.
Diplomasi Cebu diharapkan menjadi tonggak perjalanan panjang untuk memastikan bahwa Indonesia, di bawah nakhoda, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam algoritma sejarah, melainkan menjadi penulis narasi utama di jantung Asia Tenggara.
Kita butuh edukasi substansial, bukan hiburan politik yang melenakan. Rumah bersama ini harus dijaga dengan akurasi kebijakan yang tepat, agar martabat bangsa tetap tegak di tengah gejolak dunia yang terus berubah. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
