Setahun memimpin Lamongan, duet Yes–Dirham mencatat berbagai capaian. Namun publik menuntut lebih dari sekadar angka—mereka menunggu perubahan yang benar-benar terasa.
Oleh Numan Suhadi
Tagar.co – Wajah Lamongan hari ini dapat dibaca dari satu tahun perjalanan kepemimpinan Yes–Dirham—akronim dari Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara—yang dilantik pada 20 Februari 2025.
Masa awal pemerintahan mereka bertepatan dengan fase transisi politik nasional dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini tidak sekadar pergantian figur, tetapi juga membawa pergeseran dalam relasi pusat–daerah, orientasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, hingga penguatan konsepsi nasionalisme yang melahirkan agenda seperti retreat kepala daerah.
Baca juga: Ahmad Labib Serap Aspirasi Nelayan Lamongan
Di tengah dinamika tersebut, Yes–Dirham harus mengawali kinerja dalam situasi yang tidak ringan. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat langsung berdampak pada ruang fiskal daerah.
Dalam Tahun Anggaran 2025, duet kepemimpinan Lamongan ini mengusung tema “Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pengembangan Industri Sektor Unggulan melalui Perluasan Pasar dan Daya Saing Regional.” Tema itu terdengar tepat secara konseptual, tetapi implementasinya menghadapi realitas keuangan yang serba terbatas.
Efisiensi memukul hampir seluruh sektor—dari belanja birokrasi hingga pembangunan infrastruktur. Konsekuensinya, sebagaimana tercantum dalam laman BPKAD Kabupaten Lamongan, anggaran daerah ditutup dengan defisit sekitar Rp10 miliar.
Di titik inilah publik mulai bertanya: sejauh mana efisiensi menjadi strategi rasional, dan sejauh mana ia berpotensi menghambat percepatan pembangunan daerah?
Kebijakan untuk Siapa?
Setiap kebijakan pemerintah hampir selalu melahirkan tafsir ganda di ruang publik. Kepercayaan masyarakat terhadap narasi “demi kepentingan rakyat” tidak lagi otomatis terbentuk. Publik kini semakin kritis membaca kemungkinan adanya relasi kuasa dan kepentingan di balik setiap keputusan.
Paradoks kebijakan kerap muncul: atas nama penertiban, warga merasa tersisih; atas nama kesejahteraan, yang tampak justru pencitraan elite. Karena itu, program pemerintah tidak cukup dinilai dari statistik yang impresif.
Ukuran yang lebih substantif adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar menjadi pengungkit mobilitas sosial masyarakat.
Apakah warga miskin mulai naik kelas?
Apakah akses pendidikan semakin terbuka hingga jenjang sarjana?
Apakah layanan kesehatan makin terjangkau?
Apakah keluarga rentan mulai memiliki hunian yang layak?
Jika indikator-indikator riil ini belum terasa luas, maka wajar bila publik menyimpan keraguan. Pemerintahan idealnya dipahami sebagai integrated governance—sebuah keluarga besar yang memastikan kebutuhan dasar warga (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan) terpenuhi secara layak. Di sinilah political will kepala daerah diuji, bukan hanya pada desain program, tetapi pada dampak nyata.
Prestasi atau Stagnasi?
Tagline Yes–Dirham, “Menjaga Amanah, Menuntaskan yang Tertunda,” masih kuat dalam ingatan publik. Periode kedua Pak Yes bersama Dirham Akbar Aksara memang dimaksudkan sebagai fase konsolidasi sekaligus akselerasi menuju visi “Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan.”
Deretan program pun cukup panjang: Perintis, Lamongan Nyantri, Lamongan Generasi Emas, Ramah Shinta, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success, Jamula Mantap, Lamongan Hijau, Desa Pintar, hingga transformasi digital pelayanan publik.
Secara statistik, sejumlah capaian patut dicatat. Pemerintah daerah mengklaim penyerapan hampir 2.000 tenaga kerja, lahirnya ratusan wirausaha muda, puluhan UMKM naik kelas, 49 produk menembus ekspor, 474 koperasi Desa Merah Putih berbadan hukum.
Produksi padi mencapai 1,33 juta ton, produksi perikanan 129.790 ton, penyaluran 7.598 beasiswa hingga jenjang S-2, aktivasi RSUD Ki Ageng Brondong, kemantapan jalan kabupaten 60 persen, bantuan banjir lebih dari 20 ribu paket, kunjungan wisata mendekati empat juta orang, hingga implementasi program MBG di berbagai sekolah.
Di atas kertas, angka-angka itu tampak menjanjikan. Namun persoalannya, masyarakat tidak hidup di atas kertas statistik. Persepsi publik dibentuk oleh pengalaman sehari-hari.
Di ruang media sosial masih terdengar keluhan tentang sulitnya memperoleh pekerjaan dengan upah sesuai UMK, banyak UMKM yang belum tersentuh pembinaan, struktur PDRB yang masih didominasi sektor primer sekitar 30 persen, serta data kemiskinan yang belum dipaparkan secara transparan dan rinci.
Belum lagi isu pungutan di sebagian sekolah negeri yang dibungkus istilah infak, angka putus sekolah yang belum tertangani sistematis, banjir tahunan yang terus berulang di beberapa desa, daya saing RSUD Ki Ageng Brondong yang dinilai kalah dibanding rumah sakit swasta, serta persoalan klasik jalan berlubang yang masih memakan korban.
Di titik ini, pertanyaan “prestasi atau stagnasi?” menjadi relevan, bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai alarm evaluasi.
Saatnya Berhenti Memoles Diri
Era keterbukaan digital telah melahirkan warga yang jauh lebih kritis. Netizen bukan sekadar penonton; mereka adalah pengolah data, penyebar informasi, sekaligus pengawas sosial. Karena itu, bila sebagian warga menilai tidak ada perubahan signifikan, suara itu seharusnya dibaca sebagai umpan balik, bukan gangguan.
Momentum Ramadan sesungguhnya menawarkan ruang refleksi politik yang elegan. Akan jauh lebih bermakna bila duet Yes–Dirham menggunakan bulan penuh berkah ini untuk mendengar langsung suara akar rumput—mengakui secara jujur capaian yang sudah baik sekaligus kekurangan yang masih nyata.
Kepemimpinan yang matang tidak diukur dari seberapa rapi memoles citra, tetapi dari keberanian menerima kritik dan memperbaiki arah. Terlalu sibuk menjaga pencitraan justru berisiko menjauhkan pemerintah dari realitas warga.
Apalagi, peta politik ke depan masih cair. Bahkan bukan mustahil mekanisme Pilkada 2030 berubah. Dalam situasi penuh ketidakpastian itu, investasi politik paling rasional sebenarnya sederhana: menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Jika itu tercapai, legitimasi akan datang dengan sendirinya—tanpa perlu terlalu banyak polesan. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
