
Dari anak-anak yang larut menunduk pada layar gawai hingga negara yang gamang bersikap di panggung kemanusiaan global, kita berulang kali sibuk menyalahkan akibat sambil merawat sebabnya.
Oleh: dr. Jamaluddin, Sp.M.(K), peminat masalah sosial-kemasyarakatan
Tagar.co – Perjalanan kereta api Jember–Surabaya, Jumat, 30 Januari 2026, menjadi saksi bisu fenomena “generasi menunduk”. Di gerbong 5, hampir tak ada wajah yang saling menatap; semua tertuju pada layar ponsel.
Saat berpapasan dengan kereta lain di Stasiun Pasuruan, pemandangannya sama. Dunia seolah telah diringkas dalam genggaman, namun manusia kian asing dengan sekelilingnya.
Paradoks di Ruang Praktik: Memanen Apa yang Kita Tanam
Sebagai dokter mata, fenomena ini berpindah ke ruang praktik saya hampir setiap hari. Seorang ibu datang dengan gusar, memohon, “Dok, tolong marahi anak saya, main HP terus!”
Namun, saat saya tanya dari mana ponsel itu berasal, si anak menjawab polos, “Dari Ibu.”
Sang ibu hanya bisa tersenyum kecut. Ia menyalahkan mata si anak yang mulai lelah, padahal ia sendiri yang memberikan “candu” itu agar sang anak anteng dan tidak mengganggunya—baik saat bekerja maupun ketika ia sendiri asyik berselancar di media sosial.
Inilah paradoks kita: sibuk meratapi akibat, tetapi justru memelihara sebabnya.
Cermin Buram Bangsa: Banjir dan Hukum yang Tebang Pilih
Pola “menyalahkan akibat tanpa menyentuh sebab” ini ternyata telah menjadi penyakit kronis bangsa kita. Lihatlah musibah banjir yang berulang di Aceh maupun Sumatra.
Kita sibuk menyalahkan curah hujan sebagai takdir Tuhan, padahal kuat dugaan masyarakat menjadi korban akibat penggundulan hutan besar-besaran atas nama pembangunan. Kita menginginkan kemajuan, tetapi justru meruntuhkan benteng alamnya sendiri.
Paradoks ini pun merambat ke ranah keadilan. Betapa cepatnya hukum bereaksi terhadap kesalahan rakyat kecil, namun terasa begitu “malu-malu” dan penuh upaya menutupi ketika dugaan pelanggaran dilakukan oleh mereka yang berpangkat atau memiliki jabatan.
Kita menuntut rakyat patuh, tetapi oknum pejabat sering kali justru mencari celah untuk bersembunyi di balik pengaruh dan kekuasaan.
Ironi Board of Peace
Paradoks ini kian menyakitkan ketika kita menengok panggung diplomasi internasional. Di tengah luka bencana dalam negeri yang membutuhkan perhatian serius, rezim ini justru memilih bergabung dalam Board of Peace (BoP) terkait perdamaian Gaza yang digagas Trump.
Sebagai orang yang pada Agustus 2025 bergabung langsung dalam misi kemanusiaan dan layanan kesehatan di Gaza, Palestina, hati saya terkoyak. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Israel, sebagai penjajah, telah dan sedang melakukan tindakan sadis berupa genosida terhadap rakyat Palestina.
Selama ini kita bangga dengan dukungan antusias bangsa dan rakyat Indonesia yang tanpa pamrih. Namun sungguh ironi jika rezim Prabowo justru bergabung dalam wadah kontroversial, di mana pelaku genosida berada di dalamnya, sementara Palestina tidak dilibatkan dalam menentukan nasibnya sendiri.
Mayoritas rakyat tetap berharap pemerintah sejalan dengan amanah konstitusi: bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mengapa kita justru rela “membayar” untuk ikut serta dalam semacam arisan perdamaian yang mencederai amanah undang-undang dan rasa kemanusiaan kita?
Kembali ke Fitrah: Seruan untuk Jujur dan Bertanggung Jawab
Sebagai praktisi kesehatan, saya melihat mata kita memang butuh istirahat, tetapi nurani kita jauh lebih membutuhkan kejujuran. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam kepura-puraan.
Saya mengajak kita semua—terutama para pemangku kebijakan dan pejabat di negeri ini—untuk kembali pada fitrah kemanusiaan. Mari menjadi pemimpin yang berani jujur dan bertanggung jawab. Jangan hanya pandai menunjuk kesalahan di tingkat bawah, sementara mata tertutup terhadap kerusakan yang dibuat di tingkat atas.
Kita harus pandai mengatur waktu dan prioritas. Jaga kesegaran mata agar tidak “dijajah” oleh layar. Jaga integritas agar tidak dikaburkan oleh kepentingan sesaat. Antara pembangunan dan kelestarian alam, antara aturan dan keadilan, serta antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan yang nyata.
Mari pastikan bahwa apa yang kita genggam dan apa yang kita pimpin hari ini benar-benar mendatangkan manfaat bagi generasi mendatang, bukan justru meninggalkan kerusakan yang harus mereka tanggung.
Begitu, kan? Deal, ya!
Penyunting Mohammad Nurfatoni












