Din Syamsuddin menilai Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump bukan upaya perdamaian yang adil, melainkan bentuk neokolonialisme gaya baru yang berpotensi memperkuat ketidakadilan dan ketidakstabilan global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Tagar.co — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M. Din Syamsuddin, menilai prakarsa Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bentuk baru neokolonialisme dan imperialisme (nekolim). Menurutnya, alih-alih menciptakan perdamaian, inisiatif tersebut justru berpotensi memperkuat ketidakadilan dan ketidakstabilan global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Prof. Din, sapaannya, menjelaskan, Nekolim—istilah yang dipopulerkan Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno—merujuk pada praktik penjajahan gaya baru. Penjajahan ini tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan militer, melainkan melalui kendali politik, ekonomi, dan pengaruh strategis yang membuat suatu negara atau kawasan berada dalam posisi tidak berdaulat.
Baca juga: Board of Peace dan Drama Menenangkan Umat
Dalam literatur hubungan internasional, imperialisme dipahami sebagai kecenderungan memperluas kekuasaan dan pengaruh demi keuntungan sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara kolonialisme merupakan praktik penguasaan wilayah dan rakyat oleh negara yang lebih kuat untuk mengendalikan sumber daya, memperluas kekuasaan politik, dan memenangkan persaingan ekonomi.
“Dua konsep ini,” kata Prof. Din, “tepat dikenakan pada prakarsa Board of Peace di Gaza.”
Menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Board of Peace sejak awal tidak dirancang untuk menghadirkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Justru sebaliknya, forum tersebut berpotensi mendorong ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam.
Salah satu sebab utamanya adalah praktik standar ganda dan pembiaran terhadap ketidakadilan. Prof. Din menyoroti sikap Donald Trump dan Amerika Serikat yang bungkam terhadap agresi dan tindak kekerasan Israel yang masih berlangsung di wilayah Palestina. Pada saat yang sama, Trump justru menyiapkan langkah-langkah agresif, termasuk ancaman serangan skala besar terhadap Iran.
Ia juga menilai ironis rencana pembangunan kembali Gaza yang digagas Trump dilakukan tanpa melibatkan tokoh-tokoh representatif dari Gaza atau Palestina. Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru dilibatkan dalam skema tersebut.
“Naif dan tidak masuk akal mengklaim membangun perdamaian, tetapi mengabaikan pihak yang paling terdampak konflik,” tegasnya.
Dalam pandangan Prof. Din, kondisi itu menunjukkan bahwa Board of Peace lebih merupakan proyek jangka panjang yang menguntungkan Israel, sekaligus menjadi bentuk ekspansi atau penjajahan terselubung atas Palestina.
“Ini bukan perdamaian, melainkan kolonialisme yang dibungkus bahasa diplomasi,” ujarnya, dalam keterangan tertulis pada Tagar.co, Sabtu (7/2/26).
Ia bahkan menilai Trump tidak memenuhi kualifikasi sebagai peace maker (pencipta perdamaian), melainkan lebih tepat disebut trouble maker (pengganggu perdamaian). Penilaian itu merujuk pada rekam jejak kebijakan luar negeri Trump di berbagai kawasan, termasuk Amerika Latin dan isu Greenland, yang dinilai memperlihatkan pola tekanan dan pemaksaan kehendak.
Karena itu, Prof. Din menegaskan bahwa prakarsa Board of Peace sarat dengan kamuflase dan agenda tersembunyi (hidden agenda). Ia memperkirakan, keangkuhan politik semacam ini justru akan memicu kebangkitan global people’s power, yakni perlawanan moral dan politik dari masyarakat dunia yang mencintai perdamaian dan keadilan.
Penolakan terhadap Board of Peace, menurutnya, tidak hanya datang dari luar Amerika Serikat. Di dalam negeri AS sendiri, gelombang kritik terhadap Trump mulai bermunculan. Sejumlah anggota Senat dan Kongres—baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik—telah mengingatkan bahwa manuver politik Trump berpotensi menyeretnya ke proses pemakzulan. Jika itu terjadi, Prof. Din menilai, nasib Board of Peace pun akan tenggelam, dan negara-negara pendukungnya berisiko “gigit jari”.
Di akhir pernyataannya, Prof. Din menyerukan agar para pemimpin negara-negara Islam yang terlanjur bergabung dengan Board of Peace Trump untuk berpikir ulang dan mendengarkan suara hati nurani masing-masing.
“Nurani akan membisikkan kebenaran, sementara hati yang gelap akan membisikkan keburukan dan kejahatan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa nurani bangsa akan semakin tergores ketika dana publik—bahkan hingga puluhan triliun rupiah—dihabiskan ke luar negeri, sementara kemiskinan dan penderitaan rakyat sendiri belum tertangani secara layak.
Prof. Din juga mengajak para ulama dan zuama untuk tetap beristiqamah sebagai khadimul ummah (pelayan umat), serta berpegang teguh pada amanat konstitusi Indonesia: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sekaligus menghapus segala bentuk penjajahan dari muka bumi. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
