Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Ahad (31/8/2025), Presiden Prabowo menegaskan pemerintah menghormati aspirasi rakyat, namun memerintahkan menindak tegas aksi anarki dan penjarahan.
Tagar.co— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiyanto menyampaikan keterangan pers resmi di Istana Merdeka, Ahad (31/8/2025), usai bertemu dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara.
Yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin serta sejumlah petinggi partai politik. Yaitu Megawati Seokarnputri (Ketua Umum PDI Perjuangan), Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Wakil Ketua Umum Demokrat), dan Muhammad Kholid (Sekjen PKS)
Baca juga: Prabowo Kecewa, Perintahkan Usut Tuntas Kasus Tewasnya Affan Kurniawan
“Kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara. Dan izinkan saya membacakan pernyataan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,” ujar Prabowo mengawali keterangannya.
Negara Hormati Aspirasi
Presiden mengatakan bahwa selama beberapa hari terakhir ia terus memantau situasi di Jakarta dan sejumlah kota lain. “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” tegasnya.
Prabowo juga menyinggung adanya tindakan aparat yang dinilai keliru dalam menangani aksi. “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” jelasnya.
Sikap Tegas DPR dan Partai Politik
Selain itu, Presiden menerima laporan dari para ketua umum partai politik yang telah mengambil langkah disiplin terhadap anggota DPR masing-masing. “Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” ujarnya.
Para pimpinan DPR juga menyampaikan akan mencabut beberapa kebijakan yang dinilai membebani rakyat. “Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk koreksi agar para wakil rakyat lebih peka dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Instruksi Tegas ke Aparat
Prabowo menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Namun, lanjutnya, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum.
“Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat,” lanjutnya.
Aparat yang bertugas, kata Prabowo, juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.
“Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujarnya.
Karena itu, Presiden memerintahkan aparat keamanan untuk tidak ragu menindak. “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Moratorium ke Luar Negeri
Ia juga meminta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil untuk berdialog secara langsung.
“Supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” tambahnya.
Prabowo menegaskan bahwa DPR telah mulai melakukan langkah pencabutan kebijakan yang dinilai membebani rakyat.
“Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dapat disampaikan dengan mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI maupun kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan perintahnya kepada semua kementerian dan lembaga (KL) untuk membuka diri terhadap masukan rakyat.
“Saya juga memerintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” tegasnya.
Menutup bagian ini, Prabowo menyampaikan pesannya kepada seluruh rakyat agar tetap tenang dan percaya kepada pemerintah.
“Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal,” pesannya.
Jaga Persatuan Nasional
Dalam keterangannya, Prabowo kembali menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa. “Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk yang di luar pemerintahan, bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melakukan aksi merusak. “Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai. Tanpa merusak. Tanpa kekerasan. Tanpa penjarahan. Tanpa kerusuhan. Tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” tandasnya.
Prabowo juga meminta agar keluarga saling mengingatkan untuk tidak ikut dalam kegiatan yang merugikan kepentingan umum, serta mewaspadai adanya kelompok yang tidak menginginkan Indonesia sejahtera dan bangkit.
Penutup dengan Semangat Optimisme
Presiden menutup keterangan persnya dengan ajakan gotong royong dan seruan optimisme. “Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong-royong menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba,” ucapnya.
Ia mengakhiri dengan pekik tiga kali, “Merdeka! Merdeka! Merdeka!” seraya menegaskan: “Kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani. Bangsa yang tidak takut tantangan. Bangsa yang tidak takut rintangan. Bangsa yang tidak takut ancaman.” (#)
