Dari forum Simposium Madani, kader IPM Jawa Timur menyuarakan keresahan. Penundaan muktamar dinilai bukan sekadar teknis, melainkan ancaman bagi regenerasi kepemimpinan.
Tagar.co – Penundaan muktamar mewarnai perjalanan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Bagi kader Jawa Timur, kabar itu bukan sekadar pengumuman formal, melainkan guncangan yang menunda regenerasi dan menggantung harapan.
Muktamar Ke-24 IPM seharusnya digelar Agustus 2025. Namun, kepastian itu tak kunjung terwujud. Pada 10 September 2025, Pimpinan Wilayah (PW) IPM Jawa Timur menerima surat keputusan dari Pimpinan Pusat IPM yang menyatakan forum tertinggi organisasi itu baru akan diselenggarakan Februari 2026.
Kabar penundaan ini membuat banyak kader kecewa. Bagi mereka, pergeseran jadwal bukan lagi hal teknis, tetapi persoalan serius yang berdampak langsung pada jalannya regenerasi.
Malam Penuh Resah di Layar Zoom
Rabu (24/9/2025) malam, ratusan kader IPM Jawa Timur berkumpul di layar Zoom. Selama tiga setengah jam, sejak pukul 19.30 hingga 22.00 WIB, keresahan itu diurai dalam forum Simposium Madani.
Tema yang diusung jelas: “Mengurai Dinamika, Merajut Harapan: Suara Kader Jawa Timur untuk Muktamar.” Acara dipandu Liset Ayuni, Sekretaris Umum PW IPM Jawa Timur, dan dibuka oleh Ketua Umum M. Hengki Pradana.
Baca juga: LDKS IPM Smamsatu 2025: Level Up Kepemimpinan, Menuju Puncak Kejayaan
“Muktamar bukan sebatas agenda administratif, tetapi momen penting bagi regenerasi kepemimpinan dan konsolidasi gerakan,” tegas Hengki. Suara kader di akar rumput, lanjutnya, tidak boleh terabaikan hanya karena forum tertinggi organisasi ditunda.
Telaah Dinamika: Dari Struktur hingga Budaya
Diskusi berlanjut dengan pemaparan Tim Pengkaji Dinamika Muktamar. Menggunakan teori hukum Lawrence Friedman, tim ini menyoroti persoalan dari tiga sisi: struktur, substansi, dan budaya hukum.
-
Struktur: penundaan dianggap menyalahi AD IPM yang mewajibkan muktamar digelar dua tahun sekali.
-
Substansi: penundaan dinilai memutus rantai kaderisasi yang dibatasi usia.
-
Budaya: situasi ini mencerminkan melemahnya tradisi musyawarah, digantikan ego sektoral yang berpotensi menggeser arah gerakan.
Kajian itu menegaskan risiko munculnya lost generation. Tanpa muktamar, kader ranting kehilangan kesempatan naik jenjang. Kondisi ini bisa menurunkan motivasi, melemahkan legitimasi, hingga memicu frustrasi karena estafet kepemimpinan tersendat.
Suara Daerah: Harapan dan Kecemasan
Keresahan itu makin nyata ketika ketua-ketua IPM daerah angkat bicara. Mereka berharap PP IPM lebih terbuka, transparan, dan memberi kepastian terkait penyelenggaraan forum tertinggi organisasi.
Simposium Madani pun menjelma ruang artikulasi: tempat kader Jawa Timur menyalurkan rasa harap-cemas antara menjaga marwah organisasi dan menghidupkan kembali ghirah gerakan pelajar.
Forum akhirnya ditutup, layar Zoom perlahan gelap satu per satu. Namun gema pertanyaan tetap tertinggal di udara: “Akankah suara dari timur ini didengar, atau justru hilang di tengah riuh dinamika pusat?” (#)
Jurnalis ja Penyunting Mohammad Nurfatoni
