Kursus dan pelatihan menjadi penopang kemajuan bangsa di tengah rendahnya angka partisipasi kuliah yang hanya mencapai 30 persen.
Tagar.co – Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia masih terbilang rendah, hanya sekitar 30 persen. Hal ini menyisakan 70 persen lulusan sekolah menengah yang tidak melanjutkan ke bangku kuliah.
Di sinilah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengambil peran krusial. LKP menjadi tumpuan untuk membekali 70 persen angkatan kerja tersebut dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Praktisi pendidikan vokasi, Megawati Santoso, dalam gelar wicara Bincang Kursus bertajuk “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu melalui Kursus dan Pelatihan untuk Semua” di Jakarta, Selasa (17/12/24) lalu, mengungkapkan pandangannya, “APK perguruan tinggi itu masih sekitar 30 persen, sisanya sekitar 70 persen ini harus bisa digarap oleh kursus untuk melengkapi keahlian mereka. Jadi, maju tidaknya Indonesia itu 70 persennya itu ditopang oleh kursus.”
Baca juga: Dari Kursus Rias Pengantin Beromzet Puluhan Juta: Kisah Sukses Pendidikan Nonformal
Pernyataan Megawati tersebut menegaskan bahwa LKP bukan sekadar pelengkap pendidikan formal, melainkan penopang utama kemajuan bangsa. LKP menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan daya saing di dunia kerja, baik bagi mereka yang putus sekolah maupun yang ingin menambah keterampilan di luar bidang keilmuan formal mereka.
Saling Berkaitan
Dunia kerja saat ini semakin kompetitif dan dinamis. Kemampuan beradaptasi dan memiliki keterampilan yang relevan menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, dalam kesempatan yang sama menyatakan pendidikan formal dan nonformal, seperti LKP, tidak perlu saling bersaing. Keduanya justru saling melengkapi.
“Kalau dilihat dari sudut pandang pendidikan baik formal maupun nonformal itu kan satu dan lainnya saling berkaitan dan berkontribusi. LKP berperan penting memberikan landasan-landasan keterampilan yang bersifat praktik berbasis kompetensi sehingga nantinya bisa langsung apakah bekerja atau berwirausaha,” jelas Tatang.
Fleksibilitas yang ditawarkan LKP, lanjut Tatang, memungkinkan siapa saja untuk mengikuti pelatihan, termasuk mereka yang sudah bekerja dan ingin meningkatkan kompetensi.
“Pendidikan nonformal ini kan fleksibel sehingga orang-orang yang sudah bekerja kemudian ingin meningkatkan nilai kompetitifnya juga bisa mengambil kursus, sehingga mereka tidak hanya bisa bertahan di dunia kerja, tetapi juga bisa meningkatkan nilai kompetitif mereka,” tambahnya.
Bonus Demografi
Ketua Komite Tetap Hubungan Kerja Sama Kementerian, Lembaga dan Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Masbukhin, memaparkan bahwa kesuksesan di era sekarang tidak bisa hanya mengandalkan satu disiplin ilmu.
“Kita tidak bisa sukses hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu saja. Akan tetapi, perlu didukung dengan penguasaan ilmu-ilmu lainya. Setidaknya, kita perlu tiga penguasaan kompetensi atau keahlian untuk menjadi sukses,” ujarnya.
Masbukhin juga menyoroti peran LKP dalam menghadapi bonus demografi Indonesia. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, LKP harus mulai berorientasi global.
“Dengan tantangan bonus demografi Indonesia saat ini dan keterbatasan industri di Indonesia, sudah saatnya LKP tidak lagi berpikir lokal, tetapi harus mulai berpikir mengglobal untuk menyiapkan SDM dan mengisi pasar-pasar kerja di luar negeri,” tegasnya.
Kredibilitas LKP
Meskipun memiliki peran strategis, LKP masih dihadapkan pada tantangan, salah satunya terkait kredibilitas. Megawati Santoso menekankan pentingnya menjaga kredibilitas LKP agar lulusan dan sertifikat yang dikeluarkan diakui oleh industri.
“Banyak sertifikasi yang menjadi tidak bermakna di mata industri karena sertifikasi ini diperoleh secara bodong karena pesertanya ingin cepat-cepat lulus tanpa memperhatikan kompetensi dan kualitasnya,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Tatang Muttaqin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas LKP.
“Kami juga terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di LKP sehingga penyelenggaraan LKP memiliki standar pelayanan minimal yang akan sangat berkaitan dengan kualitas lulusan, kebekerjaan, dan kewirausahaan. Intinya kami ingin peserta kursus bisa menemukan versi terbaik mereka,” ujarnya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
