Dana bencana tersedia Rp 500 miliar padahal kebutuhan Rp 51,82 triliun memperlihatkan skala jurang fiskal yang harus ditutup. Dana tersedia itu untuk fase penyelamatan dan tanggap cepat.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran
Tagar.co – Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menelan korban jiwa lebih dari 1.245 orang. Melukai ribuan warga, menempatkan negara dalam situasi urgen.
Data resmi menunjukkan, lebih dari 156.500 rumah hancur, 435 jembatan rusak. Nasib sama menimpa 326 sekolah, 420 rumah ibadah, 299 fasilitas kesehatan, dan ratusan gedung pemerintah tidak berfungsi lagi.
Jaringan jalan juga terputus. Lebih dari 914 titik kerusakan jalan tercatat dalam pendataan. Fakta tersebut menegaskan bahwa ini merupakan gangguan struktural dalam skala provinsi.
Dalam kondisi urgen, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana pemulihan patut dibaca sebagai keputusan yang langsung berorientasi pada kebutuhan rakyat.
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menghitung kebutuhan pemulihan sebesar Rp 51,82 triliun. Terdiri Rp 25,41 triliun untuk Aceh, Rp 12,88 triliun untuk Sumatra Utara, dan Rp 13,52 triliun untuk Sumatra Barat.
Inilah biaya rekonstruksi untuk puluhan ribu rumah yang runtuh, ratusan fasilitas yang lumpuh, dan infrastruktur vital yang hilang. Pemulihan tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan minimalis.
Langkah presiden meninjau wilayah terdampak dan memerintahkan percepatan pemulihan listrik sangat krusial.
Akses energi adalah kunci bagi operasi bantuan, layanan kesehatan darurat, dan pembukaan akses wilayah yang terisolasi.
Kehadiran presiden memastikan koordinasi antarinstansi berjalan cepat dan prioritas bantuan jelas, sehingga tidak ada waktu terbuang bagi rakyat yang terdampak.
Namun dana bencana yang tersedia Rp 500 miliar. Ini menjadi instrumen awal negara dalam fase penyelamatan dan tanggap cepat.
Dana ini berfungsi untuk evakuasi, penyediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, serta untuk mempertahankan momentum penyelamatan jiwa.
Dana darurat hanya tersedia 1% dari kebutuhan pemulihan menyeluruh. Dana Rp 500 miliar cukup untuk menangani fase awal darurat. Rekonstruksi rumah, jembatan, fasilitas publik, dan jaringan jalan memerlukan anggaran jauh lebih besar.
Jurang Fiskal
Konsistensi eksekusi adalah inti dari seluruh agenda pemulihan. Dengan lebih dari 105.900 rumah rusak, 405-435 jembatan hilang, 536 fasilitas publik lumpuh, serta 914 titik jalan yang terputus, negara memikul beban pemulihan yang tidak dapat ditunda.
Data bencana Sumatra ini menjadi dasar agar setiap kebijakan pendanaan diarahkan secara presisi. Tanpa disiplin penggunaan anggaran, tanpa pengawasan yang kuat, dan tanpa prioritas yang jelas, penderitaan masyarakat akan berkepanjangan dan ketimpangan bantuan akan semakin terlihat.
Komitmen fiskal pemerintah melalui penyediaan dana triliunan rupiah dan kesiapan untuk menambah anggaran jika diperlukan adalah langkah yang tepat dalam situasi urgen.
Namun efektivitasnya baru akan teruji ketika seluruh infrastruktur kembali berfungsi, masyarakat kembali tinggal di rumah yang layak, dan fasilitas umum kembali dapat digunakan.
Perbandingan antara dana darurat Rp 500 miliar dan kebutuhan Rp 51,82 triliun memperlihatkan skala jurang fiskal yang harus ditutup.
Dana awal hanya sebagian kecil, tetapi tetap penting sebagai penyangga awal agar penyelamatan dan bantuan dasar dapat dijalankan tanpa penundaan.
Jika negara mampu menutup jurang antara kebutuhan Rp 51,82 triliun dan implementasi yang disiplin, pemulihan Sumatra dapat menjadi contoh bagaimana sebuah negara bangkit dari bencana besar.
Jika tidak, angka kerusakan ini akan tetap menjadi catatan panjang mengenai betapa beratnya beban yang tidak diikuti dengan ketepatan eksekusi. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
