Laporan resmi ke KPK bukan hanya membuka potensi masalah hukum, tetapi juga menyingkap retaknya kepercayaan publik. Rakyat Jember kini harus menanggung akibat dari konflik pemimpinnya—dari pelayanan publik yang tersendat hingga pembangunan yang terancam mandek.
Oleh Sadidatul Azka, Mahasantri Pengabdian ADI Jatim
Tagar.co – Konflik antara Bupati Jember Muhammad Fawait alias Gus Fawait, dan wakilnya, Djoko Susanto, kini mencapai titik panas.
Sang wakil resmi melaporkan bupati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat tertanggal 4 September 2025. Publik baru ramai membicarakan perkara ini setelah KPK mengonfirmasi penerimaan surat itu pada 22 September 2025.
Baca juga: Tragedi Charlie Kirk dan Luka Polarisasi yang Membayangi Muslim Amerika dan Dunia
Laporan tersebut disebut sebagai upaya memastikan agar APBD Jember tidak “disalahgunakan” dan tetap berpihak pada rakyat. Namun, bagi masyarakat, langkah ini bukan hanya membuka potensi masalah hukum, tetapi juga menyingkap buruknya komunikasi di pucuk kepemimpinan daerah.
Sisi Lain Konflik
Di media sosial, warganet menyoroti sisi lain konflik. Sebuah komentar yang viral di TikTok berbunyi: “Bupati sering kali berfoto dengan istrinya dalam acara resmi, bukan dengan wakilnya. Padahal yang kami pilih bukan istrinya.”
Kalimat sederhana, tapi menyentil keras. Sebab memang benar, rakyat tidak memilih keluarga bupati untuk tampil di panggung pemerintahan, melainkan pasangan bupati–wakil bupati yang sah secara konstitusional.
Laporan ke KPK mempertegas bahwa yang retak bukan sekadar hubungan personal, melainkan juga fondasi kepercayaan publik. Bagaimana masyarakat bisa yakin APBD digunakan untuk kepentingan mereka jika dua pemimpin utamanya justru sibuk saling tuding dan membangun panggung sendiri-sendiri?
Kekecewaan warga pun wajar. Konflik ini dilihat sebagai pemborosan energi. Harapan besar yang dulu disematkan ketika memilih pasangan pemimpin kini terseret perseteruan internal. Kata seorang warganet, “Yang dirugikan ya warga Jember sendiri.”
Dan memang benar, rakyatlah yang paling menanggung akibat—mulai dari pelayanan publik yang tersendat hingga program pembangunan yang terancam mandek.
Laporan ke KPK seharusnya menjadi momentum introspeksi, bukan sekadar ajang adu siapa yang paling benar. Transparansi anggaran memang mutlak, tetapi harmoni kepemimpinan juga tak kalah penting. Tanpa kebersamaan, bahkan anggaran yang bersih sekalipun tidak akan mampu menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kini rakyat Jember menunggu, apakah konflik ini berakhir dengan perbaikan atau justru semakin meruncing. Jangan sampai periode kepemimpinan ini hanya dikenang dengan catatan laporan hukum, panggung foto keluarga, dan rakyat yang ditinggalkan. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
