Pengakuan Seskab Teddy bahwa bencana Sumatra dipicu kerusakan lingkungan ibarat gerhana politik: langka dan mengejutkan. Banjir bandang ini bukan semata badai, melainkan akumulasi kebijakan yang sejak lama mengoyak hutan.
Catatan Ahmadie Thaha; Kolumnis
Tagar.co – Jarang ada pejabat tinggi di republik ini yang berani mengucapkan kalimat paling mahal dalam kamus kekuasaan: “Saya salah.” Biasanya, mereka lebih memilih menunggu angin mereda, kamera padam, atau—kalau perlu—menyalahkan hujan, angin, bahkan aplikasi cuaca.
Maka ketika Seskab Teddy Indra Wijaya berdiri dan berkata bahwa bencana di Sumatra terjadi “akibat kerusakan lingkungan”, publik serasa melihat gerhana: langka, singkat, tetapi membuat orang bertanya-tanya, “Ini serius?” Semua orang percaya gerhana ada, sama seperti bencana.
Baca juga: Siklon Senyar dan Cermin Retak Sistem Peringatan Dini Kita
Pengakuan kesalahan di negeri demokrasi setara dengan ibadah langka. Dalam agama, mengakui dosa itu disebut tobat. Ada bahkan kelas premium bernama tawbatannasūḥā, tobat yang sempurna—yang bukan hanya menangis, tetapi juga berubah.
Nah, kalau kesalahan itu dilakukan oleh pemerintah selama puluhan tahun, siapa yang harus bertobat? Menteri? Direktorat? Atau presiden bersama seluruh anggota kabinet yang pernah menandatangani dokumen penuh janji tetapi tanpa rasa bersalah?
Siklon yang melanda Sumatra memang urusan langit, tetapi kerusakan lingkungan itu urusan mereka yang tinggal di bumi—lebih tepatnya urusan kita. Hujan boleh deras tujuh hari tujuh malam, tetapi kalau hutan masih tegak, tanah masih perawan, dan sungai masih punya ruang bernapas, air sebesar apa pun bisa diserap.
Sayangnya, Sumatra hari ini seperti rumah bocor yang dipasang AC: masalahnya bukan cuaca, tetapi konstruksi yang sudah lama rapuh.
Ketika kayu-kayu gelondongan ikut hanyut seperti kiriman paket ekspres dari hulu, publik tahu ada yang janggal. Apalagi, pihak kepolisian sudah memastikan ada jejak gergaji pada kayu-kayu itu. Siapa yang menggergaji? Kodok?
Air bah pun tidak mungkin mengangkut pohon yang masih berdiri. Yang diangkut adalah pohon yang sudah ditebang: sebagian lapuk, legal, semi-legal, ilegal, setengah-nggak-ngaku—apa pun statusnya. Ia bukti otentik bahwa hutan tidak lagi tebal, melainkan tinggal cerita.
Dan dari podium Halim Perdanakusuma, Seskab Teddy mengakuinya. Ini bukan sekadar badai. Ini badai yang “dibantu” oleh tangan manusia hingga air bahnya mengakibatkan banjir bandang yang tak lagi mampu diserap bumi yang dihancurkan manusia.
Kerusakan lingkungan di Sumatra bukan drama baru. Ia bukan babak pertama, melainkan musim kesekiantahun yang tidak pernah berhenti tayang. Sejak awal 1980-an, hutan-hutan Sumatra mulai terkoyak oleh izin-izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada era Orde Baru.
Sepanjang 1990-an, deforestasi di Riau dan Sumatra Selatan menjadi bahan kuliah Studi Bencana. Tahun 2000-an, industri sawit masuk seperti kompetisi bulutangkis: cepat, sistematis, dan penuh sponsor.
Pada 2010–2020, laju deforestasi Sumatra pernah mencapai lebih dari 300 ribu hektare per tahun. Menteri Zulkifli Hasan mengaku hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada. Bahkan bilang niatnya baik: membantu dengan memenuhi permintaan pemerintah daerah.
Ia tidak berusaha menghentikan kerusakan yang terjadi. Ia bukan pula hanya membiarkan, tetapi mendukung dan meneruskan, terbukti dari sejumlah surat keputusan yang dibuatnya. Jejak digitalnya sulit dibantah, betapa pun ia berusaha cuci tangan.
Riau saja kehilangan lebih dari 63 persen hutan alamnya dalam rentang 30 tahun. Di Aceh, pembukaan konsesi tambang dan perkebunan memotong Leuser Ecosystem—rumah gajah, badak, dan harimau—seolah wilayah itu tak lebih dari papan catur.
Sementara di Sumatra Barat, alih fungsi hutan lindung menjadi kebun campuran berjalan halus, diam-diam, seperti rumor politik yang tidak pernah dibantah. Katanya, seluruh kebijakan dibuat untuk kepastian kepemilikan. Tetapi kenapa pemiliknya kemudian oligark?
Kerusakan lingkungan itu terjadi bukan karena rakyat miskin membawa kapak. Kerusakan itu lahir dari pena pejabat: SK, izin, revisi tata ruang, hingga surat rekomendasi yang keluar dengan entengnya seperti nota belanja.
Maka masuklah Balqis Humairah, gadis dengan keberanian setara meteor mini yang menghantam ego pejabat. Komentarnya kadang lebih tajam dari editorial koran nasional. Dan ketika ia menulis soal banjir bandang Sumatra, itu bukan sekadar unek-unek medsos, melainkan audit moral yang dibacakan di ruang publik.
Ia mengingatkan SK 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014, dua dokumen monumental yang “mengubah nasib” jutaan hektare hutan di Riau. Dua juta hektare dilepas, dialihkan, difungsikan ulang, seakan-akan hutan itu folder kantor yang tinggal click → rename → done.
Dan kini, folder itu kembali kepada kita dalam bentuk air bah. Di balik setiap SK, ada pohon tumbang, ada satwa terusir, ada sungai mengerang. Dan ketika banjir bandang menelan ratusan nyawa—hampir seribu menurut BNPB—barulah kita sadar bahwa administrasi birokrasi bisa membunuh lebih cepat daripada gempa.
Seskab Teddy bilang pemerintah akan investigasi. Baik. Kapolri bilang sudah mulai menyelidiki kayu gelondongan. Bagus. Tetapi penyelidikan yang lebih penting adalah penyelidikan nurani: “Mengapa kita membiarkan kerusakan ini menumpuk selama puluhan tahun?”
Di Eropa, satu hektare hutan hilang, parlemen gaduh. Di Jepang, sungai diperlakukan seperti warga negara. Di Kanada, satu pohon masuk dalam kalkulasi karbon nasional. Tetapi di Indonesia? Hutan bisa berubah fungsi seperti mengganti foto profil. Legalitas bisa berubah seperti status hubungan.
Banjir bandang Sumatra bukan sekadar tragedi. Ia adalah khutbah alam dengan naskah ribuan tahun. Ia teguran tanpa pengeras suara, ceramah tanpa undangan. Ia berteriak keras: “Ini bukan bencana alam. Ini kebijakan.”
Itulah sebabnya pengakuan seperti yang keluar dari mulut Seskab Teddy sangat penting. Ia bukan akhir, melainkan awal dari tobat besar-besaran yang harus dilakukan negara. Tobat yang tidak hanya menyesal, tetapi membangun kembali.
Karena alam tidak menuntut kita menjadi suci. Alam hanya menuntut kita berhenti sombong. Dan seperti Balqis, yang hanya seorang “gadis bawel internet”, kadang kebenaran memang turun lewat suara yang tidak kita duga.
Pada akhirnya, air bah itu adalah cermin. Dan yang tampak di dalamnya bukan wajah sungai, melainkan wajah kita sendiri yang penuh dosa.
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 6 Desember 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
