Abolisi dan amnesti yang dikeluarkan presiden kali ini sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas politik. Khawatirnya bisa menurunkan integritas hukum.
Oleh R. Arif Mulyohadi, dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
Tagar.co – Pemberian kebijakan hukum berupa abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto belakangan ini menimbulkan banyak diskusi.
Kedua kebijakan tersebut, yang bertujuan untuk memberikan penghapusan hukuman dan pengampunan hukum kepada individu-individu tertentu, menuai beragam pendapat.
Proses ini menunjukkan ketegangan antara kepentingan negara, keadilan sosial, dan transparansi dalam sistem hukum.
Apakah kebijakan-kebijakan ini mencerminkan keadilan sejati atau malah berpotensi memunculkan ketidakadilan, terutama dalam konteks hubungan antara hukum dan kekuasaan politik?
Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dengan sudut pandang hukum dan sosial.
Pemberian Abolisi terhadap Tom Lembong
Abolisi sebagai penghapusan hukuman yang diberikan oleh presiden kepada seorang terpidana bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia.
Namun, pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang sempat terlibat dalam beberapa kasus hukum, menjadi sorotan karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi negara.
Keputusan abolisi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait dengan transparansi dan alasan pemberian kebijakan tersebut.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, kebijakan abolisi harus diputuskan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bersifat politis atau untuk melindungi pihak tertentu dari sanksi hukum.
Dalam hal ini, apabila abolisi diberikan tanpa dasar yang jelas, maka hal tersebut bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.
Di sisi lain, ada pula pandangan yang menganggap bahwa abolisi bisa menjadi kesempatan bagi individu tersebut untuk memperbaiki diri dan berkontribusi lebih positif bagi negara.
Namun, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan apakah keadilan bagi seluruh masyarakat sudah dipenuhi.
Kasus Hasto Kristiyanto
Sementara itu, amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga menjadi isu yang cukup kontroversial.
Dalam beberapa kesempatan, Hasto dikaitkan dengan beberapa masalah hukum dan politik.
Pemberian amnesti menghapuskan tuntutan hukum yang mungkin dihadapinya dan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah amnesti ini diberikan sebagai hasil dari pertimbangan politis atau semata-mata untuk alasan hukum yang sah.
Dr. Todung Mulya Lubis, pengamat hukum terkemuka, mengingatkan bahwa amnesti seharusnya diberikan dengan tujuan untuk merekonsiliasi individu dengan negara, bukan sebagai alat politik untuk melindungi pihak tertentu dari jerat hukum.
Amnesti, menurutnya, harusnya tidak dipakai untuk kepentingan politik tertentu yang bisa merusak prinsip kesetaraan hukum.
Jika dilihat dari perspektif ini, pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto menimbulkan potensi munculnya anggapan bahwa hukum di Indonesia bisa terpengaruh oleh faktor kekuasaan politik.
Namun, di sisi lain, amnesti juga bisa dilihat sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memberi kesempatan kepada individu tertentu untuk memulai lembaran baru dan menghindari pembebanan hukuman yang dirasa tidak adil atau tidak proporsional.
Ini akan sangat bergantung pada kejelasan alasan dan latar belakang pemberian amnesti tersebut.
Implikasi Hukum dan Keadilan Sosial
Pemberian abolisi dan amnesti bagi tokoh-tokoh besar seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai apakah kebijakan tersebut mencerminkan keadilan sosial yang adil bagi seluruh warga negara.
Di satu sisi, kebijakan ini bisa dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan individu tertentu secara lebih fleksibel dan penuh pertimbangan.
Namun, di sisi lain, banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan semacam ini berisiko menciptakan ketidaksetaraan di depan hukum.
Menurut Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, seorang pakar hukum pidana, pemberian abolisi dan amnesti harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
Ia menyatakan bahwa apabila kebijakan semacam ini tidak dilaksanakan dengan transparansi dan alasan yang jelas, maka hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Lebih lanjut, pemberian abolisi dan amnesti yang melibatkan tokoh politik berisiko mengaburkan prinsip kesetaraan hukum.
Jika hukum hanya berlaku untuk sebagian orang, khususnya mereka yang memiliki kedudukan atau pengaruh tertentu, maka masyarakat akan mulai mempertanyakan kredibilitas sistem hukum di Indonesia.
Dampak Politik dan Kepentingan Negara
Selain aspek hukum, keputusan untuk memberikan abolisi dan amnesti juga sangat terkait dengan kepentingan politik yang ada.
Dalam sistem politik yang melibatkan kekuasaan yang kuat, kebijakan seperti ini sering kali dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas politik. Akan tetapi, jika kebijakan ini justru digunakan untuk kepentingan politik semata, maka bisa menurunkan integritas hukum itu sendiri.
Dalam konteks pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, banyak yang berpandangan bahwa keputusan ini tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan politik.
Sebagai seorang tokoh politik yang memiliki kedudukan dalam partai besar, pemberian amnesti ini bisa dianggap sebagai langkah untuk memperkuat posisi politiknya dan menghindari proses hukum yang dapat merugikan pihak tersebut.
Sebagai akibatnya, banyak yang meragukan apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan untuk menegakkan keadilan atau hanya untuk melindungi kepentingan politik tertentu.
Kesimpulan
Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto merupakan langkah hukum yang kontroversial, terutama karena keduanya melibatkan tokoh yang memiliki posisi kuat dalam politik Indonesia.
Kebijakan tersebut harus dilihat dari dua sisi: apakah kebijakan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, ataukah justru memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada?
Para ahli hukum sepakat bahwa kebijakan seperti abolisi dan amnesti harus diambil dengan sangat hati-hati dan berdasarkan alasan yang transparan.
Prinsip keadilan harus tetap dijaga tanpa adanya pertimbangan politik yang bisa merusak integritas hukum itu sendiri.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap bahwa kebijakan semacam ini tidak hanya memberikan keuntungan kepada segelintir orang, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks ini, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pemberian abolisi dan amnesti untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
