Rangkaian kasus kekerasan di daycare dan tabrakan kereta menyingkap realitas ibu pekerja: harus tetap bergerak di tengah risiko, sambil meninggalkan anak dalam sistem yang belum sepenuhnya aman.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid; @Rosyid College of Arts
Tagar.co – Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh tabrakan kereta api (sepur) di Stasiun Bekasi, serta kasus penganiayaan anak di fasilitas daycare di Yogyakarta dan Aceh. Skandal daycare ini ibarat fenomena gunung es.
Tabrakan kereta api itu menelan puluhan korban—semuanya perempuan yang berangkat bekerja: roker, alias rombongan kereta perempuan. Rupanya, gerbong paling belakang KRL dikhususkan bagi perempuan. Konon, pelecehan seksual kerap terjadi jika penumpang laki-laki dan perempuan berdesakan dalam satu gerbong.
Baca juga: Tragedi Perlintasan Kereta: Teknologi Modern Terkunci dalam Sistem Lama
Sebagian roker perempuan yang berangkat kerja Senin pagi itu meninggalkan rumah setelah menitipkan anaknya di layanan daycare, seusai urusan dapur diselesaikan.
Inilah wajah kehidupan keluarga muda perkotaan, di mana kaum ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kata orang, itulah ciri perempuan modern: bekerja sebagai profesional.
Mungkin kebetulan jika tragedi kecelakaan sepur dan penganiayaan anak di daycare itu terjadi nyaris bersamaan, hanya berselang sepekan setelah peringatan Hari Kartini.
Hari Kartini telah diperingati sebagai perayaan emansipasi perempuan dalam kehidupan publik, meninggalkan peran tradisionalnya sebagai konco wingking, swargo nunut neraka katut.
Tentu perempuan perlu memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Perempuan yang terdidik akan menjadi ibu yang mampu menyiapkan generasi muda yang berakhlak, cerdas, sehat, dan produktif.
Namun, dalam situasi ketika banyak anak mengalami stunting dan kenakalan remaja meningkat, kita perlu kembali merenungkan: apakah emansipasi perempuan model ini yang kita harapkan?
Tidak banyak yang menyadari bahwa meninggalkan balita atau anak usia SD di daycare membawa konsekuensi serius bagi bangsa ini.
Ketika upah ayah sebagai buruh tidak memadai untuk mencukupi kehidupan yang layak, lalu ibu pun harus pergi meninggalkan rumah, situasi ini bukan hanya menimbulkan fatherlessness, tetapi juga motherlessness. Anak-anak itu sesungguhnya menjadi yatim-piatu secara sosial.
Pembangunan sejak Orde Baru masih menempatkan keluarga sebagai konsep yang penting. Namun sejak reformasi, narasi keluarga makin menghilang dari kebijakan publik, seiring perubahan dari ersatz capitalism era Soeharto menjadi full-fledged capitalism era Jokowi.
Bangsa ini makin menjadi bangsa buruh—cukup terampil menjalankan mesin-mesin, sekaligus cukup dungu untuk tetap setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal, bahkan ketika itu berarti meninggalkan anak-anak mereka di daycare.
Kini, bahkan untuk makan siang pun banyak keluarga tidak mampu menyediakan dari dapur sendiri. Ibu tidak ada. Jangan-jangan rumah para buruh pun tidak memiliki dapur yang layak. Dalam konteks itulah program MBG diluncurkan untuk menyediakan makan siang bergizi gratis bagi siswa, serta bagi ibu hamil dan menyusui.
Jika situasi ini tidak segera diperbaiki, saya khawatir bonus demografi justru berubah menjadi bom demografi. Ibu-ibu muda seharusnya diberi kesempatan bekerja dari rumah, sambil mendidik anak-anaknya, menyediakan sarapan, makan siang, dan makan malam yang layak. Gaji para ayah pun perlu ditingkatkan agar para ibu tidak harus keluar rumah untuk bekerja.
Ke depan, kita berharap dapur rumah kembali diwarnai kehadiran ibu, sehingga para ibu tidak perlu “nyepur” menjadi roker setiap hari. Tidak mungkin kita membangun masa depan di atas puing-puing keluarga. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
