Kedaulatan bukan sekadar konsep politik, melainkan cermin martabat—dari negara yang berperang hingga individu yang mempertahankan kendali atas dirinya.
Oleh dr. Mohamad Isa
Tagar.co – Secara etimologis, kedaulatan berakar dari bahasa Arab daulah atau daulat yang bermakna kekuasaan. Dalam makna yang lebih luas, kekuasaan ini berkaitan erat dengan kemerdekaan—baik pada individu, organisasi, maupun negara.
Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebab dengan kekuasaan dan kemerdekaan, seseorang atau sebuah bangsa memiliki ruang untuk menentukan arah hidupnya sendiri tanpa tekanan pihak lain.
Baca juga: Ingin Damai tapi Mengajak Perang
Di tingkat negara, kedaulatan bukan sekadar konsep abstrak. Ia mencakup kedaulatan politik, wilayah, dan ekonomi. Lebih dari itu, kedaulatan merupakan manifestasi harga diri sebuah bangsa. Maka, ketika kedaulatan diganggu, konflik sering kali tak terhindarkan—bahkan bisa berujung perang.
Sejarah dan realitas dunia hari ini menunjukkan hal tersebut. Negara-negara yang merasa kedaulatannya terancam akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, dengan segala kemampuan yang dimiliki.
Kita menyaksikan bagaimana konflik seperti perang Rusia–Ukraina, serta ketegangan antara Iran dengan kekuatan yang didukung Israel dan Amerika, memperlihatkan satu hal yang sama: kedaulatan tidak mudah diserahkan, apa pun risikonya.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman historis yang kuat dalam mempertahankan kedaulatan. Pada tahun 1945, rakyat Surabaya menghadapi ancaman dari Sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia.
Namun, dengan semangat membara yang dipimpin oleh Bung Tomo, arek-arek Surabaya memilih melawan. Semboyan “Merdeka atau Mati” menjadi bukti bahwa kedaulatan adalah harga diri yang tidak bisa ditawar, meski dengan persenjataan yang sangat terbatas.
Namun kedaulatan tidak hanya milik negara.
Pada level rakyat, kedaulatan hadir dalam bentuk hak memilih dan menentukan arah kepemimpinan. Pemilihan Presiden, Gubernur, hingga anggota legislatif merupakan ruang di mana kedaulatan rakyat diuji.
Pertanyaannya, apakah rakyat benar-benar merdeka dalam menentukan pilihan? Atau justru terpengaruh oleh tekanan, kepentingan, dan manipulasi yang menggerus kebebasan tersebut?
Lebih kecil lagi, dalam lingkup rumah tangga, kedaulatan juga memiliki peran penting. Sebuah keluarga perlu menjaga kemandiriannya dari intervensi pihak luar maupun konflik internal yang dapat merusak keutuhan.
Kepala rumah tangga, bersama seluruh anggota keluarga, memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan harmoni agar kehidupan tetap berjalan seimbang dan bahagia.
Pada akhirnya, kedaulatan bermuara pada individu. Setiap manusia memiliki hak atas dirinya sendiri—hak untuk berpikir, menentukan pilihan, dan menjalani hidupnya. Sejarah perbudakan menjadi pengingat bahwa ketika kedaulatan pribadi dirampas, manusia kehilangan martabatnya. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan diri berarti menjaga tanggung jawab atas hidup sendiri.
Lalu, bagaimana kedaulatan—terutama dalam konteks negara—dapat dijaga?
Upaya tersebut tidak lepas dari nilai-nilai fundamental bangsa, di antaranya:
- Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- Memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat persatuan
- Menjalankan kehidupan berbangsa sesuai konstitusi UUD 1945
- Memperkuat sistem pertahanan negara
- Menjaga kemandirian ekonomi, termasuk pengelolaan utang secara bijak
Semua itu bukan sekadar konsep, melainkan praktik nyata yang menentukan apakah sebuah bangsa benar-benar berdaulat atau hanya sekadar merdeka secara formal.
Pada akhirnya, kedaulatan—baik negara, rakyat, rumah tangga, maupun individu—adalah fondasi kemerdekaan. Ia adalah cerminan harga diri yang harus dijaga agar tetap bermartabat. Tanpa kedaulatan, kemerdekaan kehilangan maknanya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
