Bencana banjir bandang di kawasan Sumatra Utara membuat rakyat menderita. Jalan dan jembatan terputus, distribusi logistik tersendat. Orang melirik penjarahan hutan jadi penyebab.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran
Tagar.co – Sejak 24–26 November 2025, banjir dan longsor di Sumatra Utara menghancurkan 12 kabupaten dan kota. Menewaskan 34 orang, 52 orang hilang, dan memaksa 1.168 warga mengungsi.
Banjir bandang juga membawa gelondongan kayu dari hutan-hutan yang dijarah. Kayu-kayu itu membawa penunjuk bencana ini ulah siapa. Jangan curah hujan tinggi jadi kambing hitam.
Di Sibolga, salah satu wilayah terdampak terparah, tercatat 8 tewas, puluhan hilang atau terluka, rumah rusak, jalur akses putus, dan komunikasi lumpuh.
Ribuan warga berjuang bertahan. Sementara bantuan darurat kesulitan menjangkau lokasi terdampak. Akses darat ke beberapa desa masih tertutup.
Bantuan logistik disiapkan lewat helikopter atau pesawat Hercules, tapi cuaca buruk sempat menunda evakuasi dan distribusi bantuan. Kondisi ini memperlihatkan sistem tanggap darurat saat menghadapi bencana ekstrem sangat rapuh.
Di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, hujan ekstrem menyebabkan 148 titik longsor dan banjir menimpa beberapa desa.
Infrastruktur vital seperti jembatan penghubung tunggal di Simangumban dan Purbatua Tapanuli Utara putus. Akses jalan terpotong, desa-desa terpencil jadi terisolasi.
Evakuasi terhambat, distribusi logistik tertunda, dan risiko korban tambahan tak segera tertangani.
Kerusakan jembatan tunggal menjadi contoh kerapuhan sistemik. Setiap bencana yang menimpa desa terpencil menggambarkan lemahnya pemeliharaan jembatan strategis.
Warga yang terisolasi menghadapi kekurangan pangan, air bersih, dan layanan medis, memperbesar risiko korban.
Bencana Simangumban dan Purbatua menggambarkan, mitigasi bencana tidak bisa hanya fokus pada peringatan dini. Penguatan dan diversifikasi infrastruktur penghubung harus menjadi prioritas untuk menyelamatkan nyawa.
Akses Satu Jalur
Sibolga, Tapanuli, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan deretan bencana sepanjang tahun 2025 menjadi sangat krusial. Mengingat masih memiliki ketergantungan pada infrastruktur tunggal. Keadaan ini membuat desa terpencil terperangkap dalam isolasi saat bencana.
Di Nusa Tenggara Timur, longsor dan puting beliung menutup satu-satunya jalan penghubung desa, membuat evakuasi dan distribusi logistik tertunda berhari-hari.
Data BNPB 2025 menunjukkan lebih dari 65 persen desa terdampak bencana di Indonesia bergantung pada satu jalur infrastruktur.
Ini bukan kebetulan, tapi kegagalan sistemik yang terus berulang karena pembangunan dan perawatan infrastruktur tidak memperhitungkan risiko ekstrem.
Kritik utama adalah perencanaan infrastruktur tetap reaktif, bukan preventif, sementara pemeliharaan sangat minim dan koordinasi tanggap darurat antar lembaga kacau.
Kasus Simangumban dan Purbatua memperlihatkan: hujan ekstrem atau longsor selalu mengancam nyawa warga karena jalur tunggal putus.
Fakta ini menuntut reformasi radikal: investasi strategis pada jembatan tahan bencana, jalur alternatif, dan penguatan jaringan logistik menjadi prioritas nasional, bukan sekadar peringatan dini atau evakuasi ad hoc yang terbukti lambat dan tidak efektif.
Ambil Keputusan
Pemerintah harus mengambil keputusan: tidak cukup menyatakan prihatin, tetapi harus segera menerapkan strategi mitigasi berkelanjutan setiap ada bencana melanda negeri.
Prioritas pertama, perbaikan dan penguatan jembatan serta jalur penghubung vital, termasuk pembangunan jalur alternatif untuk desa-desa terpencil.
Kedua, peningkatan kapasitas tanggap darurat melalui koordinasi antar lembaga, pemetaan risiko berbasis data, dan peralatan evakuasi yang memadai.
Ketiga, investasi pada sistem peringatan dini yang menjangkau seluruh desa, termasuk komunikasi satelit untuk wilayah terisolasi, serta memanfaatkan fasilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk menyebarkan informasi darurat secara cepat dan merata.
Tanpa langkah-langkah konkret ini, setiap bencana ekstrem berikutnya mengkhawatirkan menelan nyawa, mengulang pola kegagalan yang sama, dan memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat paling rentan.
Bencana di Sibolga dan berbagai wilayah lainnya sepanjang 2025 adalah peringatan keras bahwa krisis iklim dan kerentanan infrastruktur tidak bisa lagi diabaikan.
Pemerintah tidak boleh menunggu korban berikutnya jatuh. Tindakan harus sistemik, nyata, dan berkelanjutan.
Tanpa strategi yang tegas dan terukur, setiap musim hujan ekstrem akan mengulang tragedi yang sama, mengorbankan nyawa warga dan menegaskan kegagalan kita dalam melindungi masyarakat paling rentan.
Saatnya Indonesia bertindak sebelum bencana berikutnya menjadi lebih mematikan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
