Whoosh awalnya dijual ke publik sebagai simbol modernitas, kebanggaan nasional, dan bukti Indonesia bisa setara dengan negara maju. Kini yang melaju bukan lagi gerbongnya, tapi angka utangnya.
Oleh Arif Zunaidi, dosen UIN Syekh Wasil Kediri.
Tagar.co – Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh awalnya dijual ke publik sebagai simbol modernitas, kebanggaan nasional, dan bukti Indonesia bisa setara dengan negara maju.
Kini yang melaju bukan lagi gerbongnya, tapi angka utangnya.
Total investasinya membengkak jadi 7,2 miliar dolar AS. Sekitar Rp116 triliun. Dengan 75 persen di antaranya utang dari China Development Bank (CDB).
Seperti banyak kisah proyek besar negeri ini, siapa yang akan menanggung beban akhirnya jadi teka-teki.
Senin lalu (13/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek Whoosh.
Katanya, proyek itu dikelola oleh BUMN, dan sekarang BUMN berada di bawah payung Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang sudah menikmati lebih dari Rp80 triliun dividen dari perusahaan negara.
“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke mereka (Danantara), susahnya ke kita,” katanya.
Kalimat yang terdengar sederhana tapi menggigit.
Kalimat yang secara halus menyinggung luka lama bangsa ini, keuntungan diswastakan, kerugian disosialisasikan.
APBN Jadi Perban Luka
Mari bicara jujur.
APBN sering kali jadi perban nasional. Menutup luka yang seharusnya ditanggung pelaku.
Setiap kali BUMN tersandung proyek besar, selalu ada godaan untuk menyelipkan solusi lewat bantuan pemerintah.
Alasannya klasik, proyek strategis, kepentingan publik, menyangkut nasionalisme.
Tapi ujungnya? Dana publik dipakai untuk menambal kesalahan korporat.
Padahal, APBN itu bukan dana tak bertuan. Ia uang rakyat, dari petani yang bayar PPN pupuk, dari pedagang kecil yang bayar pajak usaha, dari karyawan yang potong gaji setiap bulan.
Menjadikan APBN sebagai pelampung bagi proyek yang salah hitung ibarat menyuruh masyarakat crowdfunding untuk kesalahan manajemen elite.
Purbaya benar ketika menyebut,“Kalau untungnya ke Danantara, ya rugi pun harusnya ke mereka.”
Kalimat itu bukan sekadar pernyataan fiskal, tapi peringatan etis.
Jika kita mulai mencampuradukkan uang negara dan uang korporasi tanpa disiplin tanggung jawab, maka perbedaan antara APBN dan corporate bailout akan hilang.
Saat itu terjadi, setiap proyek gagal akan selalu menemukan alasan demi kepentingan nasional.
Cepat di Rel, Lambat di Perhitungan
Sejak awal, proyek ini memang penuh simbol politik dan optimisme tinggi.
Tahun 2015, ketika Tiongkok dan Jepang berebut proyek kereta cepat, Indonesia memilih Tiongkok karena menawarkan investasi lebih murah. Hanya 5,13 miliar dolar AS dibanding tawaran Jepang yang 6,2 miliar dolar AS.
Tapi realitas tidak sesingkat brosur. Biaya membengkak hampir 40 persen. Dari 5,13 menjadi 7,2 miliar dolar.
Dalam ekonomi, ini disebut cost overrun, dan itu bukan sekadar salah hitung, tapi sinyal adanya kesalahan asumsi sejak awal. Entah dalam desain, pembebasan lahan, hingga manajemen proyek.
Di atas kertas, Whoosh dikelola oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd 40 persen.
Namun di lapangan, beban keuangan terbesar jatuh ke PT KAI, yang kini harus menanggung cicilan pinjaman.
Ketika proyek tidak menghasilkan cash flow sesuai rencana, utang menjadi kalung batu di leher.
Danantara kemudian datang dengan dua opsi penyelamatan: Menyuntik modal ke KAI, dan mengambil alih infrastruktur Whoosh sepenuhnya.
Keduanya terlihat solutif. Tapi mari kita jujur. Dua-duanya tetap berarti uang negara.
Sebab Danantara bukan investor swasta murni. Ia bagian dari Badan Pengelola Investasi (BPI), lembaga negara yang mengelola portofolio BUMN.
Artinya, apa pun jalannya, ujung-ujungnya tetap uang rakyat.
Panggung Ekonomi Simbolik
Dalam politik ekonomi, proyek seperti Kereta Cepat Whoosh sering disebut ekonomi simbolik.
Nilainya tidak hanya di angka keuntungan, tapi di citra, kebanggaan, dan narasi kemajuan.
Tapi masalahnya, ekonomi simbolik sering mengabaikan prinsip dasar investasi, cash flow harus sepadan dengan cost flow.
Proyek ini memang menyingkat jarak Jakarta-Bandung menjadi kurang dari 40 menit. Tapi jika tiap kilometer jalur dibiayai dengan utang luar negeri, lalu pengembalian investasinya tidak realistis, maka yang sebenarnya disingkat bukan jarak, melainkan waktu menuju defisit.
Kita boleh bangga punya kereta cepat. Tapi ekonomi bukan soal kecepatan, melainkan keberlanjutan.
Jepang membangun Shinkansen bukan untuk gengsi, tapi karena mereka punya jaringan ekonomi produktif yang menopang biaya operasionalnya.
Indonesia belum punya itu. Whoosh baru menjadi alat transportasi, belum menjadi tulang punggung produktivitas.
Tamparan Halus
Pernyataan Purbaya adalah tamparan lembut tapi keras maknanya.
“Kalau BUMN sudah dikendalikan Danantara, dan sudah menerima dividen Rp80 triliun, kenapa minta APBN.”
Kalimat itu sesungguhnya lebih dalam dari sekadar fiskal. Ia menyentil moral hazard korporasi negara, budaya menikmati laba secara privat tapi berbagi rugi secara publik.
Ini sebetulnya juga peringatan bagi model ekonomi kita yang semakin bergeser dari tanggung jawab institusional ke tanggung jawab politis.
APBN bukan penyelamat bagi setiap BUMN yang salah strategi. Negara bisa membantu, tapi bukan menanggung semua.
Jika setiap risiko ditanggung pemerintah, maka tak ada lagi yang belajar dari kesalahan.
Whoosh bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia cermin bagaimana negara ini mengelola pertumbuhan, cepat di ambisi, lambat di akuntabilitas.
Purbaya dengan segala kontroversinya, sedang mengingatkan satu hal penting. Negara modern bukan negara yang suka menolong, tapi negara yang pandai menata.
Sebab menolong tanpa prinsip hanya memperpanjang ketergantungan. Tapi menata, dengan disiplin fiskal dan transparansi, akan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Dan mungkin, ini waktunya kita belajar dari Whoosh, bahwa kecepatan tanpa perhitungan hanyalah cara baru untuk sampai lebih cepat… ke tempat yang salah. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
