Ungkapan pejabat menyelesaikan bencana mencerminkan bagaimana bahasa politik bekerja untuk meredam tekanan publik. Alih-alih menyampaikan sikap tegas, pilihan katanya malah bikin jengkel.
Oleh Naila Muzayyanatur Rohmah, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
Tagar.co – Bencana banjir Sumatra menelan korban yang sangat besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 20 Desember 2025, sebanyak 1.090 orang meninggal dunia, 186 orang hilang, dan 147 ribu rumah rusak.
Angka ini menunjukkan banjir bandang ini bukan sekadar tragedi lokal, melainkan krisis nasional yang mencerminkan rapuhnya relasi antara kebijakan pembangunan, kerusakan lingkungan, dan cara pejabat merespon bencana.
Di tengah penderitaan warga, perhatian publik tertuju pada ungkapan pejabat menjelaskan sebab bencana. Pada 28 November 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menanggapi tudingan aktivis lingkungan penyebab banjir dengan mengatakan: ”Nanti kita cek ya.”
Kemudian, pada 5 Desember 2025 di Jakarta, dia menyampaikan, curah hujan tinggi sebagai faktor utama banjir. ”Ya ini hujannya yang tinggi. Itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya.”
Ia menambahkan evaluasi terhadap aktivitas tambang masih dilakukan dan sanksi akan dijatuhkan bila ditemukan pelanggaran.
Ungkapan Bahlil ini memicu kritik karena dianggap menghindari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana bagi rakyat.
Bukti Sudah Jelas
Menurut tinjauan semantik, kata dicek yang dipilih Menteri Bahlil seolah menunda kepastian, padahal korban sudah berjatuhan dan kerusakan alam tampak jelas.
Kajian akademik dan laporan organisasi lingkungan seperti Walhi sudah gamblang menegaskan, deforestasi masif memperparah banjir.
Dalam siaran pers 1 Desember 2025, Walhi mencatat hilangnya 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat izin tambang, sawit, dan PLTA sepanjang 2016–2025.
Banjir Tapanuli juga terjadi karena hilangnya 10.000 hektare hutan di ekosistem Batang Toru dalam satu dekade, dengan tujuan perusahaan di sektor tambang, energi, dan perkebunan sebagai pemicu utama.
Ungkapan pejabat dengan kata ’dicek’ bukanlah ungkapan netral. Ia memuat makna penundaan dan ketidakpastian.
Dalam hal bencana Sumatra yang sudah menewaskan ribuan orang, istilah ini memberi kesan hubungan antara tambang dan kerusakan alam masih belum jelas.
Dengan mengatakan dicek, tanggung jawab tidak dihapus, tetapi ditunda. Bahasa ini menciptakan kesan negara sedang bekerja, padahal belum tentu ada langkah konkret yang diambil.
Akibatnya publik pun diarahkan untuk bersabar, sementara akar persoalan terus dibiarkan tanpa penyelesaian nyata.
Di balik angka korban, ada wajah nyata yang tidak bisa menunggu kata dicek: keluarga kehilangan orang tercinta, anak-anak belajar di tenda pengungsian, petani kehilangan sawah. Mereka adalah refleksi sosial dari betapa mahalnya harga sebuah penundaan.
Bahasa Kekuasaan
Penggunaan kata dicek mencerminkan bagaimana bahasa politik bekerja untuk meredam tekanan publik. Alih-alih menyampaikan sikap tegas, istilah ini berfungsi sebagai bantalan kritik.
Fokus publik pun bergeser dari penderitaan nyata menuju proses birokrasi tanpa batas waktu.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa dalam politik tidak pernah netral. Banjir Sumatra bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin dari bagaimana bahasa kekuasaan bekerja dalam merespon krisis.
Publik berhak kritis, membaca bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi juga apa yang disembunyikan.
Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih peka membaca bahasa politik, bukan hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga memahami apa yang disembunyikan.
Sebab bencana bukan sekadar air meluap, melainkan tanggung jawab yang dialihkan. Tanpa keberanian menyebut sebab sesungguhnya, bencana akan berulang dan bahasa terus jadi tameng kekuasaan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
