Bencana Sumatra harus menjadi introspeksi pemerintah dalam membuat keputusan. Bagaimana kekayaan alam dikelola dengan baik untuk kemakmuran bangsa. Bukan dikuasai pengusaha lantas menjadi sumber penderitaan rakyat.
Oleh Dr. Eko Wahyuanto, dosen Polimedia Jakarta dan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
Tagar.co – Bencana besar selalu menguji karakter sebuah bangsa. Ini mengingatkan pada Winston Churchill di tengah bencana Perang Dunia II.
Perdana Menteri Inggris itu berkata,”Never let a good crisis go to waste.”
Krisis adalah kesempatan untuk membangun sistem lebih baik, dengan koordinasi tak tergoyahkan dan visi jangka panjang.
Senada pernah juga disampaikan Nelson Mandela, pembebas Afrika Selatan dari diskriminasi kulit putih. Dalam perjuangannya melawan apartheid membangun kembali Afrika Selatan dia mengatakan,”Unity whereby leaders combine in their efforts to solve the problems.”
Ia percaya bahwa hanya melalui persatuan pemimpin, masalah bersama dapat diatasi secara efektif.
Paling aktual adalah Jacinda Ardern, saat terjadi tragedi penembakan Christchurch tahun 2019. Saat menjabat Perdana Menteri pada tahun tragedi itu dengan penuh empati dia menyampaikan kepada keluarga korban,”They are us.” Para korban adalah bagian dari kita semua. Respon negara harus inklusif, cepat, dan manusiawi.
Kini di tengah silang pendapat cara mengatasi bencana Sumatra di tanah air, muncul inisiatif DPR untuk menguatkan narasi pemulihan dalam satu komando terpadu, terkoordinasi, dan berorientasi pada solidaritas serta efisiensi.
Pemulihan bencana dalam satu komando disepakati dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Satgas berkantor di Banda Aceh. Tujuan utamanya semua penanganan terkoordinasi dengan baik dan fokus.
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama, Pemda Aceh, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,TNI – Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial dan beberapa kementerian terkait serta BUMN strategis.
Setiap instansi menempatkan pejabat yang berwenang (persona in charge) mengambil keputusan cepat.
Koordinasi bersifat harian, update perkembangan secara real-time, dan pengambilan keputusan cepat di lapangan menjadi prinsip dasar, untuk menghindari birokrasi Jakarta-sentris, sekaligus kemungkinan hambatan dalam penanganan krisis.
Prioritas Kerja
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, prioritas dalam fase pemulihan ini, pertama, percepatan pemulihan terintegrasi, penempatan PIC permanen, dan fokus khusus pada wilayah paling parah seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Kedua, dukungan fiskal massif. Pemerintah telah menyiapkan Rp 51 triliun dalam APBN 2026 untuk rekonstruksi tiga provinsi terdampak. Ditambah Rp1,63 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta desakan pencairan segera sisa Dana Siap Pakai 2025 senilai Rp1,51 triliun sebelum tutup buku tahunan.
Prioritas ini adalah komitmen untuk mempercepat penyediaan hunian sementara dan tetap, rekonstruksi infrastruktur vital, serta penguatan perlindungan sosial bagi korban.
Dengan langkah ini maka krisis menjadi peluang sekaligus tantangan membangun sistem lebih baik. Dengan kesediaan merendahkan ego institusi demi kepentingan rakyat, serta keberanian hadir secara fisik dan moral di tengah penderitaan.
Kekuatan kolektif sebuah bangsa akan mampu mengatasi tantangan dan bencana besar. Satu komando untuk percepatan rekonstruksi dan perlindungan korban harus dikokohkan menjadi kebulatan satu hati.
Ke depan dapat digunakan mengatasi akar masalah struktural seperti degradasi hutan dan pembalakan liar, serta satu tujuan untuk membangun resiliensi nasional yang lebih kuat. Persatuan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan moral dan politik.
Menunggu Komitmen
Langkah DPR dalam krisis bencana Aceh sebagai inisiatif layak diapresiasi. Mengadakan rakor di lapangan, memindahkan kantor Satgas DPR ke Aceh, menempatkan PIC lintas-lembaga untuk koordinasi harian, merespons keluhan daerah secara proaktif, serta memprioritaskan efisiensi anggaran dan sinergi nasional di atas ego institusi.
Tantangan ke depan tetap besar. Pemulihan fisik harus diikuti oleh reformasi lingkungan yang tegas, penghentian konversi hutan primer, penegakan hukum terhadap pembalakan ilegal, dan investasi pada sistem peringatan dini berbasis teknologi.
Jika komitmen ini ditepati tanpa kompromi, dengan pengawasan ketat DPR, masyarakat sipil, dan media, pemulihan Sumatra tidak hanya akan menjadi kisah keberhasilan teknis, tetapi bisa jadi teladan global bagaimana sebuah negara berkembang menghadapi krisis iklim dengan ketangguhan, persatuan, dan visi jauh ke depan.
Di malam pergantian tahun, di tengah duka bencana Sumatra, rakyatnya harus mendapatkan harapan menikmati kembali kehidupan normal.
Pemerintah tidak lari dari tanggung jawab, melainkan merangkul sebagai panggilan untuk bangkit bersama.
Bangsa yang tangguh bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang belajar dari setiap kejatuhan, bersatu dalam aksi, dan muncul dengan lebih bijak, lebih kuat, serta lebih manusiawi. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
