Kita terlalu sering menyalahkan nasib. Padahal dalam manajemen mutu, tidak ada kebetulan. Yang ada: sistem yang lalai, audit yang formalitas, dan budaya aman yang belum hidup.
Oleh Bagus Suminar; Wakil Ketua ICMI Jatim, Dosen UHW Perbanas Surabaya
Tagar.co – Rabu malam, 2 Juli 2025. Sekitar pukul 23.30 Wita, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Kapal itu membawa 65 jiwa dan 22 kendaraan.
Dalam hitungan menit, feri yang seharusnya menjadi penghubung antarpulau justru menjadi pengantar maut. Sebagian selamat, sebagian ditemukan tak bernyawa, sebagian lainnya belum kembali. Berita itu tidak sekadar mengguncang arus laut, tapi juga menampar sistem yang selama ini kita anggap “biasa saja”.
Kalau kita bicara soal tenggelamnya kapal, publik mungkin akan langsung bertanya: apakah ada kebocoran? Apakah muatannya terlalu berat? Apakah cuaca buruk?
Baca juga: Banjir Jakarta dan Mutu yang Terendam: Belajar dari Bangladesh dan Venesia
Tapi pertanyaan yang jarang muncul—dan justru paling penting—adalah: di mana letak gagalnya sistem mutu? Di mana letak kegagalan tata kelola yang seharusnya mencegah tragedi semacam ini?
Kita terlalu sering menanggapi kecelakaan sebagai “nasib buruk”. Padahal, dalam dunia manajemen mutu, tidak ada kecelakaan yang benar-benar datang tiba-tiba. Yang ada adalah serangkaian kesalahan kecil yang dibiarkan berulang hingga menjadi bencana.
Dalam kerangka total quality management (TQM), setiap titik risiko—sekecil apa pun—seharusnya diidentifikasi, dicegah, dan disempurnakan. Inilah prinsip dasar PDCA: Plan, do, check, act. Sayangnya, banyak organisasi hanya berhenti di tahap “Do”—menjalankan prosedur seadanya, tanpa sempat (atau sengaja tidak mau) memeriksa dan memperbaiki.
Kita tidak tahu persis bagaimana audit tahunan kapal itu dilakukan. Apakah dokumennya asli? Apakah docking kapal rutin (bisa tahunan) benar-benar dijalankan? Tapi satu hal jelas: ketika kapal bisa tenggelam karena ruang mesin kemasukan air, kita patut bertanya, apakah pengecekan rutin hanya formalitas?
Dalam sistem manajemen mutu yang sehat, pengecekan bukan sekadar kotak centang di formulir, tapi proses sadar risiko—dimulai dari kepemimpinan yang peduli sampai eksekusi yang disiplin.
Stakeholder dalam kasus ini tak sedikit. Ada operator kapal, otoritas pelabuhan, regulator perhubungan laut, bahkan penumpang. Dalam prinsip manajemen mutu modern, kepuasan stakeholder bukan cuma soal ketepatan waktu atau harga tiket murah.
Ia mencakup rasa aman, transparansi informasi, dan jaminan bahwa ketika kita naik kapal, kita mempercayakan hidup kita pada sistem yang terjaga. Kalau nyawa bisa hilang hanya karena satu alarm terlambat berbunyi, itu artinya kualitas belum menjadi budaya—baru sekadar slogan.
Ada yang bilang, perbaikan itu mahal. Tapi tragedi jauh lebih mahal. Kita bisa lihat dampaknya bukan cuma pada korban dan keluarga, tapi pada kepercayaan publik terhadap transportasi laut.
Di sinilah teori kebijakan publik mengambil peran: negara harus hadir sebagai penjamin keselamatan warga. Bukan hanya lewat regulasi, tapi lewat sistem evaluasi dan kontrol mutu yang melembaga. Evaluasi berbasis evidence, bukan sekadar reaksi emosional pascakasus.
Kebijakan yang baik adalah yang bisa mencegah, bukan hanya menindak. Itu sebabnya integrasi TQM ke dalam sistem pelayanan publik mutlak diperlukan. Jangan biarkan kapal berlayar jika belum lulus audit internal. Jangan izinkan kru bertugas tanpa pelatihan terbaru. Dan jangan biarkan sistem mutu hanya hidup di lembaran dokumen, tapi mati di pelabuhan dan dek kapal.
Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar headline sementara. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu duduk bersama dalam semangat perbaikan berkelanjutan (kaizen). Ini bukan tentang menyalahkan, tapi tentang membangun sistem yang tidak lagi menunggu korban untuk berubah.
Di dunia manajemen mutu, perubahan sejati datang dari pembelajaran mendalam, bukan dari konferensi pers. Dari keberanian mengevaluasi, bukan sekadar menenangkan opini publik. Dari keberlanjutan, bukan kehebohan sesaat.
Dan pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Selat Bali adalah bahwa kualitas itu bukan sekadar alat ukur—ia adalah bentuk tanggung jawab. Tangga menuju kepercayaan dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan benar, setiap hari, setiap pelabuhan, setiap kapal.
Jadi, jika kita memang serius ingin mencegah tragedi berikutnya, mari kita mulai dari yang tampaknya sederhana: pastikan sistem mutu tidak tenggelam sebelum kapalnya berlayar. Stay relevant! (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
