Para cendekiawan Muslim Jawa Timur berkumpul membedah Prabowonomics. Mampukah gagasan yang menekankan nasionalisme ekonomi, semangat kemandirian, dan pendekatan populis ini menjadi jawaban atas tantangan global, atau justru sebaliknya?
Tagar.co — Suasana hangat menyelimuti ruang pertemuan Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Kampus B, Jalan Airlangga 4–6 Surabaya. Pada Ahad (23/3/2025) sore, puluhan tokoh intelektual Muslim dari berbagai latar belakang berkumpul dalam agenda Silaturahmi dan Buka Bersama ICMI Orwil Jawa Timur. Kali ini sebagai tuan rumah dalag Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Badri Munir Sukoco.
Acara yang mengusung tema “Gelombang Prabowonomics di Era Turbulensi” ini menghadirkan Prof. Daniel Mohammad Rosyid, akademisi dari ITS, sebagai narasumber utama.
Dalam suasana kekeluargaan namun serius, para peserta yang sebagian besar mengenakan batik dan peci menyimak paparan yang penuh refleksi. Beberapa perempuan juga ikut serius mengikuti diskusi. Duduk melingkar di ruang semi-amfiteater, mereka terlibat dalam dialog terbuka mengenai arah dan masa depan ekonomi nasional.
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jawa Timur Prof. Ulul Albab membuka diskusi dengan sebuah pertanyaan mendasar: Apakah Prabowonomics benar-benar akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi, atau justru menjadi ancaman baru bagi ekonomi nasional?
Pertanyaan itu menjadi titik berangkat dari analisis yang disampaikan secara menyeluruh dari tiga perspektif: keislaman, kecendekiawanan, dan keindonesiaan. Sebuah pendekatan khas ICMI yang tidak hanya menilai kebijakan ekonomi dari sisi teknokratis, tetapi juga nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.
Tantangan dan Janji Prabowonomics
Prabowo Subianto, sebagai Presiden Indonesia yang baru, mewarisi tantangan besar dalam menakhodai perekonomian nasional. Visi Prabowonomics yang ia usung menekankan nasionalisme ekonomi, semangat kemandirian, dan pendekatan populis. Ia ingin mengurangi ketergantungan pada investor asing, melindungi sumber daya alam nasional, serta membangun pertumbuhan dari dalam — dari desa, dari petani, dari rakyat kecil.
Namun, Ketua ICMI Jatim mengingatkan, kebijakan seperti ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Proteksionisme yang berlebihan bisa menciptakan masalah baru: terbentuknya monopoli domestik, diskriminasi pasar, bahkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara mitra dagang.
“Prabowonomics bisa menjadi jalan menuju kedaulatan, tapi juga bisa menjadi jalan sunyi yang menjauhkan kita dari realitas global,” ujarnya.
Ekonomi dalam Pandangan Islam
Ulul Albab menjelaskan, dari sudut pandang keislaman, ekonomi bukanlah semata urusan pertumbuhan atau angka-angka statistik. Ekonomi harus menjadi sarana untuk mewujudkan maslahah (kesejahteraan umum) dan menghindari mafsadah (kerusakan sosial). Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang adil.
Pemimpin, dalam perspektif Islam, memiliki amanah besar: mengelola kekayaan bangsa untuk kemaslahatan umat. Karena itu, proteksi terhadap ekonomi lokal sah-sah saja— selama dijalankan secara adil dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
Telaah Kritis: Antara Proteksi dan Isolasi
Menurutnya, dalam kerangka keilmuan modern, pendekatan Prabowonomics harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Teori pembangunan ekonomi menekankan peran negara dalam mendorong pertumbuhan yang merata. Namun, di sisi lain, terlalu ketatnya proteksi bisa membuat ekonomi terisolasi dan tertinggal secara teknologi dan daya saing.
Mantan Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya itu, mengatakan di era globalisasi seperti sekarang, pengurangan ketergantungan pada asing memang penting, tetapi tidak bisa dijalankan dengan menutup diri sepenuhnya. Justru perlu dicari strategi diversifikasi hubungan dagang dan ekonomi — seperti dengan masuknya Indonesia ke dalam kelompok BRICS, yang dilihat sebagai upaya meretas dominasi ekonomi negara-negara Barat.
“Kemandirian harus dijalankan secara terbuka, adaptif, dan inklusif. Dunia tidak bisa ditutup, tapi bisa diarahkan.”
Dia mengatakan, hilirisasi menjadi salah satu titik krusial dalam kebijakan Prabowo. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Namun tantangannya juga besar: ketergantungan pada teknologi luar, lemahnya riset dan inovasi nasional, serta minimnya investasi pada R&D. Tanpa lompatan teknologi, hilirisasi hanya akan menjadi slogan tanpa isi.
Rekomendasi dan Jalan Tengah
Ulul Albab menyimpulkan bahwa jalan tengah yang inklusif adalah pendekatan paling realistis dan bermartabat bagi Indonesia. Artinya: tidak menyerah pada dominasi asing, tapi juga tidak menutup diri dari jejaring global.
“Tidak menyerahkan ekonomi sepenuhnya pada pasar bebas, tetapi juga tidak menumpuk kekuasaan pada negara yang bisa membuka peluang korupsi dan inefisiensi,” ujarnya.
Dalam konteks ini, ICMI Jawa Timur memberikan beberapa rekomendasi strategis:
-
Memperkuat kerja sama internasional, sambil tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
-
Mendorong inovasi sektor swasta, terutama UMKM dan kewirausahaan lokal.
-
Memberdayakan daerah, termasuk Jawa Timur, dalam sektor agro-maritim dan industri kreatif.
-
Menguatkan pengawasan dan transparansi, agar kebijakan dijalankan dengan akuntabilitas tinggi dan partisipasi publik.
Dunia Bergeser, Indonesia Tertinggal
Sementara itu Daniel Mohammad Rosyid membuka paparannya dengan menyampaikan kondisi global yang berubah cepat. Menurutnya, kita tengah berada dalam era turbulensi: pergeseran kekuatan dari Barat ke Asia, dengan Cina sebagai lokomotif. Tanpa banyak gaduh, Cina berhasil membangun kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer selama 40 tahun terakhir.
“Barat sedang mengalami degradasi moral dan kehilangan imajinasi. Tapi kita belum siap menjadi bagian utama dari perubahan besar ini,” ujar Daniel.
Menurutnya, di saat negara lain mengonsolidasikan kekuatannya, Indonesia justru belum keluar dari jebakan struktural: ketergantungan pada komoditas mentah, utang, dan investasi asing. Kita menjadi pasar terbuka tanpa perlindungan kepentingan nasional.
Pendidikan yang Menyerah pada Pasar
Daniel juga menyoroti pendidikan nasional yang menurutnya telah kehilangan peran emansipatoris. Pendidikan justru menjadi alat teknokrasi—mencetak tenaga kerja yang patuh pada sistem, bukan warga negara yang bebas berpikir.
“Pendidikan kita hanya mencetak buruh yang cukup trampil menjalankan mesin, dan cukup dungu untuk setia pada investor,” kata guru besar ITS itu.
Menurutnya, kegagalan pendidikan inilah yang membuat bangsa ini sulit melahirkan arah baru dalam politik dan ekonomi. Sementara korupsi merajalela, birokrasi tidak kompeten, dan selera demokrasi kita berhenti pada prosedur, bukan pada visi.
Negara Maritim yang Gagal Hadir di Lautnya Sendiri
Daniel melanjutkan kritiknya pada lemahnya kehadiran negara di sektor maritim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia justru menjadi korban dari ekonomi biaya tinggi di laut, illegal fishing, dan minimnya infrastruktur kelautan.
“Negara kepulauan ini gagal menjadi negara maritim. Kita juga tertinggal dalam energi, masih importir migas, dengan konsumsi energi per kapita yang rendah,” jelasnya.
Potensi agro-maritim yang melimpah, kata Daniel, dibiarkan terbengkalai. Pembangunan lebih sering digerakkan oleh kepentingan asing daripada visi kemandirian nasional.
Prabowonomics: Jalan Baru atau Ulangan Lama?
Dalam lanskap yang rumit ini, Prabowonomics muncul sebagai gagasan ekonomi baru yang menonjolkan nasionalisme, populisme, industrialisasi yang dipimpin negara, pembangunan desa dan pertanian, serta penguatan pertahanan dan kedaulatan.
“Berbeda dengan Habibienomics yang muncul saat kapitalisme Barat sedang jaya, Prabowonomics lahir lebih percaya diri, bersama BRICS.”
Namun, Daniel mengingatkan bahwa nasionalisme ekonomi harus tetap rasional. Kemandirian tidak berarti menutup diri dari jejaring global. Dunia kini saling terhubung dan Indonesia tidak bisa berjalan sendiri.
“Yang kita butuhkan adalah nasionalisme yang cerdas, bukan yang reaksioner. Kita harus membalik arah pembangunan, tapi dengan akal sehat,” katanya.
Tantangan Bangsa ke Depan
Diskusi ditutup dengan refleksi mendalam: keberhasilan Prabowonomics, jika benar dijalankan, akan sangat bergantung pada kemampuan negara membenahi birokrasi, membangun pendidikan yang membebaskan, dan menghadirkan politik yang berdaulat.
“Tantangan kita bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tapi soal keberanian membangun bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berdaya tahan di tengah tekanan global.”
Setelah paparan selesai, peserta melanjutkan dengan dengan diskusi kemudian berbuka puasa bersama. Diskusi boleh berakhir, tapi gelombang Prabowonomics baru saja dimulai. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
